Home » Tabagsel » KASUS “IJAZAH PALSU” KETUA DPRD TAK “TERMAKAN” HUKUM

KASUS “IJAZAH PALSU” KETUA DPRD TAK “TERMAKAN” HUKUM

%name KASUS “IJAZAH PALSU” KETUA DPRD TAK “TERMAKAN” HUKUMSumber: www.infocoruption.wordpress.com

Padangsidimpuan,(Info)

Setelah dicerca oleh berbagai demo, diberitakan oleh berbagai media massa, ternyata kasus dugaan Ijazah Palsu oknum Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan H.Bulkainy Nasution tak kunjung diproses secara hukum. Demonstrasi berawal dari unjuk rasa yang dilakukan Puluhan massa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Universitas Graha Nusantara (UGN) Padangsidimpuan dengan mendatangi gedung DPRD Kota sekitar 3 tahun yang lalu, persisnya tanggal 16 Mei 2005 dan puluhan berita media massa, demikian dikatakan Ketua LSM Gema Pekopa Ammar Ghozali kepada wartawan, Rabu (10/12) di Jl.Sutoyo Padangsidimpuan.
Anehnya, pihak Pengadilan Negeri (PN) Padangsidimpuan memberikan legalisasi syah terhadap ijazah SMA yang dimiliki Ketua DPRD H.Bulkainy Nasution. Lembaga ini berubah wujud dari lembaga persidangan kepada lembaga legislasi pendidikan.
Walaupun demikian Ammar Ghozali Lubis mengatakan, PN Padangsidimpuan boleh saja memberikan legalisasi terhadap ijazah yang dimiliki oleh Bulkainy, namun kita harus tinjau dari sudut pandang mana PN Padangsidimpuan memberi legalitas syah.
Menurut Ammar, PN Padangsidimpuan dimungkinkan memainkan karya kata dengan bahasa yang interpretasinya luas. Bisa saja PN hanya mengakui bahwa blanko ijazah yang terbuat dari kertas tebal dan berisikan tulisan-tulisan laiknya seperti sebuah ijazah asli adalah benar milik atau kepunyaan Bulkainy Nasution.
Namun kalau dikaji dari segi keabsahan nilai kandungan keaslian ijazah yang dimiliki oleh Oknum Ketua DPRD Kota Padangsidimpuan, maka ijazah tersebut terindikasi palsu atau dicetak di luar pengetahuan sekolah atau tidak terdaftar di Departemen Pendidikan.
Karena, berdasarkan hasil analisis terhadap bentuk fisik dan bentuk subtansi ijazah tersebut , banyak terlihat kejanggalan dibanding dengan ijazah yang benar-benar alumni yayasan YAPSI . Seperti dikaji dari Tahun Kelulusan, ijazah yang dimiliki oleh Bulkainy yakni tamatan tahun 1976 , sementara Yayasan YAPSI mengaku baru meluluskan siswanya yang I (pertama) baru tahun 1977. Dalam artian Bulainy lulus duluan dari angkatan pertama sekolah SMA tersebut.
Kemudian ditinjau dari segi tandatangan yang tertera dalam ijazah milik Bulkainy terjadi ketidak miripan dengan kebanyakan ijazah alumni YAPSI.
Jadi dengan lolosnya Bulkainy Nasution duduk sebagai anggota Legislatif Padangsidimpuan tak terlepas dari tanggungjawab KPUD selaku lembaga yang diberi wewenang dalam memverifikasi berkas Caleg. Kalaulah dulunya KPUD Kota Padangsidimpuan proaktif melakukan verifikasi hingga kle Medan tempat SMA Yayasan YAPSI berkedudukan, dimungkinkan Bulkainy tidak bakalan berhak untuk mencalonkan diri sebagai Calon Legislatif di Tahun 2004 lalu, jelas Ammar.
Sebelum berlarut dan berkusut jadi benang kusut, Pihak KPUD Provinsi juga dihimbau agar melakukan verifikasi ulang terhadap Ijazah yang dimiliki oleh Bulainy Nasution jika beliau memakai ijazah SMA dari Yayasan YAPSI . Namun jika Bulainy Nasution memakai ijazah SMA dari hasil mengikuti ujian Paket C baru-baru ini, maka KPUD Provinsi Sumut sudah layak menerimanya.
Sekedar informasi, adalah kurang logis jika orang yang memiliki ijazah asli akan ikut mengambil ujian Paket C hanya karena alasan ingin mengembangkan disiplin ilmu yang berbeda. Hal ini membuktikan adanya keraguan dari pemilik ijazah tersebut. (***)

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.