Home » Tabagsel » ONGKU-ALDINZ RETAK

ONGKU-ALDINZ RETAK

%name ONGKU ALDINZ RETAK

DUET pemimpin Kabupaten Tapanuli Selatan, Bupati Ongku Hasibuan-Aldinz Rapolo Siregar tak lagi pantas menyandang sebutan Dwi Tunggal, sebagaimana mereka tampil pada Pilkada empat tahun lalu. Ongku dan Alidinz, kini tak lagi sejalan.

Pemicunya, soal kepindahan Ibukota Kabupaten Tapsel ke Sipirok, sebagaimana amanat UU No 37/2007 dan UU No 38/2007, tentang pemekaran Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Salah satu butir pada kedua undang-undang tersebut menyatakan, Ibukota Tapsel harus pindah ke Sipirok.

Ongku bersikeras tidak memindahkan ibukota ke Sipirok, dengan alasan efisiensi biaya. Soalnya, pemindahan ibukota tersebut membutuhkan biaya yang besar, termasuk penyediaan lahan dan pembangunan kantor.

Namun, berbagai elemen masyarakat di daerah tersebut, termasuk Wakil Bupati Aldinz Rapolo bersikeras amanat undang-undang harus berjalan. Itu salah satu alas an utama. Alasan lainnya, demi perkembangan Kota Sipirok, yang nyaris menjadi ‘kota mati’, akibat kurangnya sentuhan pembangunan.

Kondisi inilah yang memunculkan polemik diantara keduanya, hingga memunculkan perpecahan. “Dalam soal pemindahan ibu kota kabupaten ini, kami memang sudah tidak cocok,” ujar Aldinz, kemarin.

Aldinz berdalih, berdasarkan ketentuan UU No 37/2007 dan UU No 38/2007 dijelaskan, Tapanuli Selatan sebagai kabupaten induk dari Padang Lawas Utara dan Padang Lawas, akan beribu kota di Sipirok maksimal 18 bulan setelah diundangkan. Kedua UU pembentukan daerah otonom tersebut diundangkan 10 Agustus 2007. “Itu artinya maksimal 10 Februari 2009, ibu kota Tapsel sudah harus dipindah ke Sipirok,” kata Aldinz.

Namun, sampai tenggat waktu yang dinyatakan dalam kedua undang-undang tersebut, Ibukota Tapsel belum juga pindah ke Sipirok. Aldinz pun, akhirnyar berinisiatif pindah kantor ke Sipirok. Kepindahan Aldinz berkantor di Sipirok sudah sepengetahuan Ongku.

Aldinz mengakui, dia sudah secara resmi menyurati Ongku. “Tanggal 9 Agustus saya menyurati Bupati, bahwa akan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sebagai Wakil Bupati di Sipirok,” katanya.

Hanya saja, Aldinz menolak berkomentar seputar penolakan Ongku untuk memindahkan ibu kota Tapsel ke Sipirok. “Itu menjadi hak Bupati untuk menjelaskannya. Tidak etis kalau saya yang berkomentar,” katanya.

Sampai sekarang Aldinz terpaksa harus berkantor di rumah pribadinya dengan ditemani seorang ajudan dan sopir. “Jelas saya mengalami hambatan dalam menjalankan tugas-tugas sebagai Wakil Bupati,” katanya.

Memang Alidinz mengakui, persoalan lain soal pemindahan ibu kota Tapsel ke Sipirok, belum adanya kompleks pemerintahan yang bakal dibangun di Sipirok.

“Sampai saat ini, belum ada pertapakan di Sipirok untuk membangun kompleks pemerintahan yang baru. Mestinya waktu 18 bulan setelah diundangkannya pembentukan Padang Lawas Utara dan Padang Lawas itu digunakan mempersiapkan pemindahan ibu kota kabupaten. Untuk kompleks pemerintahan baru pun masih belum jelas,” katanya.

Pemprov Mengingatkan

Berkaitan dengan pemindahan ibukota Kabupaten Tapsel, pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengaku sudah menyurati Pemkab Tapsel untuk menaati undang-undang tersebut. Namun, menurut Sekda Provsu, RE Nainggolan, belum ada jawaban resmi mengapa Pemkab Tapsel masih juga belum memindahkan ibu kotanya ke Sipirok.

“Sebenarnya kami tak mau ikut campur dalam polemik ini. Tetapi kami sudah mengirimkan surat untuk mengingatkan Pemkab Tapsel, sekarang sudah melewati masa yang ditentukan undang-undang, bahwa ibu kota kabupaten harus dipindahkan ke Sipirok,” kata Nainggolan.

Nainggolan mengatakan, meski mengingatkan Pemkab Tapsel agar segera memindahkan ibu kotanya dari Padang Sidimpuan ke Sipirok, tetapi Pemprov Sumut tak bisa berbuat apa-apa jika Pemkab Tapsel masih belum juga melakukan ketentuan undang-undang tersebut.

“Memang tidak ada sanksinya kalau mereka belum mau memindahkan ibu kota kabupaten,” kata Nainggolan.

Berkaitan dengan itu pula, Tim Pansus DPRD Tapsel yang terdiri dari 18 wakil rakyat dalam rekomendasinya menyebutkan, pertapakan kantor Bupati Tapsel masih menunggu diterbitkannya RUTRK kota Sipirok melalui Perda. Selain itu juga menunggu diterbitkannya surat keputusan Mentri Kehutanan tentang perubahan status hutan yang menjadi rencana pertapakan kantor Bupat Tapanuli Selatan.(***)

Sumber:  www.hariansuarasumut.com

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.