Home » Tabagsel » Pemko P Sidimpuan, Inventarisasi Perusahaan dan Sosialisasikan Kepres 80/2003

Pemko P Sidimpuan, Inventarisasi Perusahaan dan Sosialisasikan Kepres 80/2003

Posted in Marsipature Hutanabe by Redaksi on Agustus 31st, 2009

Padangsidimpuan (SIB)
Pemko melalui Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah P.Sidimpuan melakukan pertemuan sekaligus sosialisasi Kepres Nomor 80/2003 dan inventarisasi Perusahaan dengan pengusaha jasa/kontraktor di Padangsidimpuan, Kamis (27/8).
Acara bertajuk pencerahan sekaligus pemahaman tentang jasa dan konstruksi kepada 35 kontraktor tersebut dibuka Walikota diwakili Asisten II Ekonomi pembangunan Ir. H. Akhmad Nasution menampilkan pembicara Kadis PUD diwakili Kasubbag Umum dan Kepegawaian Balyan Bonari dengan judul “Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak”, Kepala Inspektur Daerah diwakili Inspektur Pembantu Wilayah II H. Husni Thamrin Nasution, ST “Pengawasan dan Pemeriksaaan Fisik Proyek” dan Kabag Adm Pembangunan Islahuddin Nasution, S.Sos sebagai moderator dibantu Kasubbag Pengedalian Evaluasi dan Pelaporan Pangondian Siregar, S.Sos dan Kasubbag Pembinaan Alfian Harahap S Sos.
Kabag Adm Pembangunan Islahuddin mengatakan, pertemuan tersebut tidak bermuatan politis namun murni untuk memberikan pencerahan, bekal ilmu serta pengetahuan tentang larangan dan kewajiban yang harus dipatuhi pengusaha jasa/kontraktor sekaligus inventarisasi jumlah pengusaha jasa konstruksi di P.Sidimpuan. “Bagian Adm Pembangunan telah berdiri di Setda Pemko P.Sidimpuan sebagai tempat untuk memperpanjang IUJK (Ijin Uaha Jasa Konstruksi) sekaligus perpanjangan walikota memungut PAD,” ujar Islahuddin.
“Untuk itu melalui pertemuan ini diharapakan seluruh pengusaha jasa/kontraktor untuk eksis berkantor dan mengendalikan perusahaannya dengan alamat, pegawai dan kepengurusan yang jelas sehingga pemerintah tidak kesulitan untuk berkoordinasi,” harapnya.
Sementara Itu Balyan Bonari yang juga ketua Panitia Lelang Proyek Dinas PUD tahun 2009 mengatakan bahwa, proses Lelang Proyek Dinas PUD Tahun 2011 melalui Internet dalam paparannya mengupas tentang Kepres Nomor. 80/2003 tentang pedoman dan acuan seluruh pengusaha jasa/kontraktor dalam mengerjakan fisik proyek mulai proses lelang hingga berita acara. “Hal itu sesuai petunjuk Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) pusat. Pada tahun 2010 akan dimulai ujicoba melalui semi LPSE. Kami berharap seluruh perusahaan jasa//kontraktor untuk mempersiapkan diri dengan baik selama waktu dua tahun ke depan. Sehingga pada saat ketentuan LPSE diberlakukan tidak menghadapi kendala,” ujarnya. (Ant/n)

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.