Home » Tabagsel » Puluhan Warga Simatorkis Datangi Kantor Bupati Tapsel

Puluhan Warga Simatorkis Datangi Kantor Bupati Tapsel

ANGKOLA BARAT — Puluhan masyarakat Desa Simatorkis Sisoma Kecamatan Angkola Barat kabupaten Tapanuli Selatan, Selasa (10/3 -2009) mendatangi kantor Bupati Tapsel di Jalan Kenanga Padangsidimpuan meminta ketegasan Bupati terhadap tindakan Camat Angkola Barat Panusunan Rambe yang menurut warga telah menyakiti hati masyarakat atas pengangkatan carateker Kades Simatorkis Sisoma.
Masyarakat yang diperkirakan berjumlah 20 orang tersebut datang dengan menumpang dua unit bus yang tiba di kantor Bupati Tapsel sekira pukul 10.00 WIB di bawah koordinantor warga Haholongan Pasaribu. Tiba di kantor bupati para warga disambut Asisten III HM Isrok Harahap SH dan Kabag Hukum Hamdan Zen SH. Sedangkan aparat kepolisian dari Polres Padangsidimpuan, Polres Tapsel dan Satpol PP Tapsel dipimpin Kakan Satpol PP Drs Batara Hasibuan tampak berjaga- jaga .

Setelah dijelaskan maksud dan tujuan, perwakilan warga sebanyak 7 orang masing-masing Haholongan Pasaribu, Syarifuddin Hutapea, Asrin Rambe, Ismail Rambe, Kifli Siregar dan H Hasan Pasaribu diperkenankan menemui Bupati di Aula Kenanga. Dalam dialognya dengan Bupati Ongku P Hasibuan, perwakilan warga melalui koordinatornya Haholongan Pasaribu mengatakan, kedatangan mereka guna menindaklanjuti surat masyarakat Desa Simatorkis Sisoma tanggal 4 maret 2009 yang memohon kepada Bupati tentang permasalahan masyarakat yang merasa sakit hati terhadap sikap camat Angkola Barat Panusunan Rambe terhadap tata cara pengangkatan carateker Kepala Desa Simatorkis Sisoma.
Camat dinilai memaksakan kehendaknya sendiri, antara lain camat tidak memberitahukan warga masyarakat dalam membuat rapat BPD untuk penghunjukan Kades caratecer. Selain itu, masyarakat tidak pernah diundang dalam membuat musyawarah BPD dan tidak dihadiri Kades maupun perangkat desa serta seluruh organisasi di desa.
Setelah mendengar dan mempelajari maksud dan tujuan warga desa, Bupati Ongku P Hasibuan berkesimpulan bahwa permasalahan tersebut adalah permasalahan pribadi di desa. “Kalau dari segi pelanggaran hukum tidak ada, tetapi ini hanya masalah pribadi di desa yang harus diselesaikan masyarakat di desanya secara musyawarah, “ ujar Bupati. Usai mendengar penjelasan Bupati warga masyarakat memahaminya dan meminta maaf atas kekeliruan selama ini.

(dikutip dari hariansib.com)

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.