Home » Tabagsel » Semua KPU di Sumut Jadi Tergugat

Semua KPU di Sumut Jadi Tergugat

Minggu, 24 Mei 2009 | 19:17 WIB
Laporan wartawan KOMPAS Khaerudin

MEDAN, KOMPAS.com – Komisi Pemilihan Umum kabupaten/kota di Sumatera Utara, termasuk Komisi Pemilihan Umum Sumatera Utara, menjadi pihak tergugat dalam sengketa pemilu di Mahkamah Konstitusi. Selain sebagai tergugat langsung, mereka juga menjadi turut tergugat dalam sengketa perolehan suara calon anggota legislatif di internal partai politik.

Menurut Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut) Divisi Hukum Surya Perdana, semua KPU kabupaten/kota menjadi tergugat, meski beberapa di antaranya hanya menjadi turut tergugat karena tergugat utamanya adalah partai politik. Ini misalkan terjadi pada sengketa perolehan suara antara calon legislatif Partai Amanat Nasional di DPRD Sumut untuk daerah pemilihan Medan . KPU Medan menjadi turut tergugat karena pelaksanaan rekapitulasinya di sana. “Ini kan sengketanya internal parpol,” ujar Surya di Medan, Minggu (24/5).

Surya mengungkapkan, hal yang sama juga dialami KPU Sumut yang menjadi turut tergugat dalam sengketa tersebut. “Karena konteksnya pemilihan anggota DPRD Sumut, maka KPU Sumut pun menjadi turut tergugat,” katanya.

Selain itu, gugatan antarparpol juga menjadikan KPU Sumut sebagai turut tergugat. Surya mencontohkan kasus gugatan Partai Golkar terhadap perolehan suara Partai Demokrat untuk pemilihan anggota DPRD Sumut di dapil Sumut VI (Mandailing Natal, Padang Sidimpuan, Tapanuli Selatan, Padang Lawas, dan Padang Lawas Utara).

Namun dari semua gugatan sengketa hasil pemilu dari Sumut yang disidangkan sejak pekan lalu di MK, Surya mengatakan, rata-rata memang menjadikan KPU kabupaten/kota sebagai tergugat utama. “Memang hampir semuanya menjadikan KPU kabupaten/kota sebagai tergugat utama. Kalau KPU Sumut rata-rata hanya turut tergugat, karena kami kan tidak punya wilayah,” katanya.

Surya mengatakan, kesiapan KPU kabupaten/kota menghadapi gugatan tersebut masih sangat minim. Meski semua KPU kabupaten/kota memiliki anggota yang berlatar belakang pendidikan sarjana hukum, hal tersebut tidak menjamin mereka mampu menjawab surat gugatan.

Walaupun mereka mungkin berlatar belakang pendidikan hukum, tetapi kan belum tentu punya pengal aman beracara di pengadilan. Sepekan kemarin, hampir semua KPU kabupaten/kota masih kesulitan menjawab surat gugatan. “Memang ada jaksa pengacara negara, tetapi kan tetap saja semua surat-surat dan bukti-bukti harus disediakan KPU daerah,” kata Surya.

Dia mengusulkan agar KPU kabupaten/kota berkonsultasi dengan praktisi hukum agar tak kesulitan menghadapi gugatan dalam sidang MK. “Paling tidak ada anggota KPU kabupaten/kota yang bisa menulis surat jawaban dalam bahasa hukum atas gugatan terhadap mereka. Kalau melihat pengalaman seminggu lalu, mereka kadang-kadang masih belum optimal,” katanya.

Menurut Surya, sepekan terakhir memang persoalan kemampuan KPU kabupaten/kota menghadapi gugatan ini masih belum terlalu mengemuka. Pekan lalu agenda sidang di MK baru melihat ke lengkapan berkas dari pihak penggugat maupun berkas jawaban tergugat.

“Setelah ini kan ada pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak. Ini memang sangat menuntut pengalaman dan kemampuan hukum setiap anggota KPU daerah,” katanya.

Sumber: www.kompas.com

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.