Home » Tabagsel » Tender Pembangunan PN Sidempuan Sumut Terbukti Langgar UU NO 5/ 1999

Tender Pembangunan PN Sidempuan Sumut Terbukti Langgar UU NO 5/ 1999

Sab, Sep 1, 2007

Medan

Medan ( Berita ) : Tender pembangunan Pengadilan Negeri Padang Sidempuan tahun lalu yang berbiaya Rp2,23 miliar terbukti melanggar UU No 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Ketua panitai tender, Soaloon Siregar dan CV Mentari Jasa Mulia, perusahaan pemenang tender terbukti melakukan persekongkolan sehingga perusahaan Adhikarya Teknik Perkasa yang merupakan penawar terendah gugur sebagai peserta, dan berakibat pada kerugian negara,” kata Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Medan, Verry Iskandar. di Medan, Jumat [31/08].

Karena merugikan negara, terlapor II dan terlapor III diwajibkan membayar denda sebesar Rp1 miliar secara tanggung renteng yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I, katanya.

Menurut Verry, keputusan itu diputuskan oleh Majelis Komisi yang terdiri dari M. Nawir Messi, sebagai ketua dan Anna Maria Tri Anggraini serta Ahmad Ramadhan Siregar (sebagai anggota), di Jakarta, Jumat.

Majelis Komisi KPPU dalam pemeriksaannya, kata dia, juga menemukan persekongkolan yang dilakukan oleh para peserta tender yaitu antara CV Mentari Jasa Mulia sebagai terlapor II, dan T Menara Kharisma Internusa (terlpaor III)) dan PT Winda Pratama Karya yang dalam perkara itu berkapasitas sebagai saksi.

Bentuk persekongkolan tersebut adalah melakukan tindakan saling

menyesuaikan harga penawaran atau pengaturan dokumen penawaran diantara para peserta tender yang merupakan anggota Asosiasi Perusahaan Konstruksi Sumatera Utara itu.

Akibat persekongkolan itu ada selisih harga penawaran sebesar Rp. 394.617.000, katanya. Direktur terlapor II, Bob Nasution, SE maupun perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan terlapor II, juga dihukum dengan tidak boleh mengikuti tender di seluruh instansi pemerintah di Propinsi Sumut selama dua tahun sejak putusan memiliki kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hasil pemeriksaan itu, maka Majelis Komisi KPPU dalam putusannya merekomendasikan agar Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan memberikan sanksi kepada Soaloon Siregar karena lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Panitia Tender Pengadaan Barang/Jasa Program Peningkatan Kinerja Peradilan dan Lembaga Penegakan Hukum lainnya Pengadilan Negeri Padangsidimpuan.

Majelis juga memberikan saran kepada Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan untuk lebih memperhatikan kompetensi panitia pengadaan barang/jasa dalam melaksanakan kegiatan pengadaan di lingkukan Pengadilan Negeri Padangsidimpuan;

Komisi juga memberikan saran kepada Menteri Pekerjaan Umum untuk mengembangkan pedoman koefisian harga satuan yang mendukung efisiensi pelaksanaan proyek.

Rekomendasi tersebut disampaikan guna mendorong pelaksanaan tender pengadaan barang yang profesional dan demi tumbuhnya pelaku-pelaku usaha baru di seluruh wilayah Indonesia sehingga menjamin iklim persaingan yang lebih sehat, katanya.

Lebih jauh dia menjelaskan, terlapor IV yakni PT Tribina Adyasa Consultant yang sebagai konsultan panitia tender dalam hal mempersiapkan dokumen tender untuk dipergunakan panitia tender dalam menyelenggarakan tender, tidak terbukti melanggar Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. ( ant )

sumber: www.beritasore.com

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.