Home » Tabagsel » Warnet Tak Miliki Izin, Digusur

Warnet Tak Miliki Izin, Digusur

Rabu, 02 September 2009

%name Warnet Tak Miliki Izin, DigusurSIDIMPUAN-METRO; Kepala Dinas Pendapatan dan Aset Daerah atau Dispenda Kota Padangsidimpuan, Drs Ahmad Buhori Siregar, menegaskan bahwa setiap usaha, khususnya warung internet harus mempunyai Surat Keterangan Izin Tempat Usaha atau SKITU. Pasalnya, saat razia, warnet yang tak memiliki SKTU bakal digusur.

“Mengenai sejumlah usaha warung internet (Warnet) di Kota Padangsidimpuan yang masih belum memiliki SKITU dari Dispenda maupun Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Disperindag, bakal digusur,” ujar Buhori kepada METRO, Selasa (1/9)

Buhori menambahkan, untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari diharapkan kepada semua pelaku usaha warnet yang beroperasi di Kota Padangsidimpuan agar melengkapi berkas-berkas usahanya.

“Wajib harus diurus karena kalau tidak, pasalnya, sewaktu-waktu bisa kena gusur jika terjadi penertiban. Saya harapkan kepada pelaku usaha untuk mengurusnya jangan sampai terlambat karena akibatnya bisa fatal. Mengenai warnet kalau saya lupa sudah berapa yang mengurus SKITU dari sekitar 34 warnet yang ada di Padangsidimpuan,” terangnya.

Ditambahkannya, salahsatu syarat wajib untuk mendirikan usaha adalah memiliki beberapa izin, di antaranya, TDP, SIUP, SKITU dan lainnya. Di mana kesemuanya dikenakan retribusi dan masuk menjadi pendapatan daerah.

“Salahsatu persyaratan untuk mendirikan usaha, ya harus ada HO, TDP, SIUP, SKITU dan lainnya jadi kalau tidak ada itu suatu usaha bisa kena gusur makanya kita berharap mulai dari sekarang pelaku usaha harus mengurus semua itu,” imbaunya.

Sebelumnya Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop) dan UKM, Samakmur melalui Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan, Nurman kepada METRO, Sabtu (29/8) lalu, mengatakan, bahwa izin untuk operasional warnet bisa beroperasi meskipun tidak mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) karena bisa beroperasi hanya dengan rekomendasi dari PT Telkom sebagai penyedia layanan.

Salahseorang pemilik warnet T Simanungkalit kepada METRO, Sabtu (29/8) mengatakan bahwa dirinya sebagai warga negara yang baik dan sadar akan kewajiban sudah mengurus semua yang diperlukan untuk mendirikan dan membangun sebuah warnet agar bisa beroperasi seperti SKITU, SIUP, TDP, HO dan lainnya dan dirinya meminta kepada Satpol PP untuk melakukan penertiban termasuk di dalamnya izin-izin yang dimiliki oleh warnet yang bersangkutan.

“Kalau masalah situs-situs porno dan sejenisnya itu sebetulnya bisa diantisipasi dengan cara membatasi pelanggan. Di mana anak-anak SD-SMP baik berseragam sekolah maupun tidak diawasi ketika sedang on line, setiap komputer harus diprogram untuk tidak bisa menyimpan video, gambar dan lainnya sehingga begitu direstart semua data yang ada di komputer akan terhapus, jadi yang perlu diawasi itu izin-izinnya, dan itu sebenarnya yang perlu diperjelas karena retribusinya jelas masuk menjadi pendapatan untuk Kota Padangsidimpuan ini,” tukasnya.

Sebelumnya, pengurus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Padangsidimpuan, Baun Aritonang, berharap kiranya Pemko Padangsidimpuan juga mengawasi keberadaan warnet yang ada. (phn)

sumber: www.metrosiantar.com

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Bergabung Dengan 6,147 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. di kota Bandung sajo warnet inda porlu mamake ijin. adong sajoma akal akal ni si PEMDA i. makurang isi ni cakui hate……

  2. hepengkon ma sude …. PSM ipe anggo di suppol rap hepengi sip do babania i ….. pareso jolo tempat parzinahan na disidimpuan jolo sude baru komen …..ijolo gusur … tai nangge barani PSM i … biama nacari cari monang …. ado dih HEPENG … mulai najolo namuba sifati …. PMM (pamanis maniskon) …

  3. Cuma buka warnet yg pendapatannya pertahun belum tentu bisa balik modal harus mengurus surat seperti SKITU, SIUP, TDP, HO dan lainnya ??
    Setau saya cuma surat SKITU yang di urus.

  4. ini jaman nampaknya mau balik jaman belanda….orang mau usaha biar bisa makan dan sekolahkan anak kok….dibuat susah……ijin2 yg dibuat pemda itu merupakan ijin usaha yang sdh kapasitasnya minimal cv…..inikan cuma warnet…..jangan mau dibodohi dan diperas aparat pemerintah yg tak ngerti prosedur ijin usaha……suruh aja kadis pendapatannya…..belajar sama deperindag…..bagaimana klas ijin usaha warnet………bodoh kalipun kadis pendapatan sidempuan ini….

4 Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.