Home » Tabagsel » Himpunan Mahasiswa Pelajar Padang Lawas (Himpas) dan Gerakan Mahasiswa Pemuda Pelajar Peduli Padang Lawas (GMP3), mengancam bakal memboikot Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum)

Himpunan Mahasiswa Pelajar Padang Lawas (Himpas) dan Gerakan Mahasiswa Pemuda Pelajar Peduli Padang Lawas (GMP3), mengancam bakal memboikot Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum)

Senin, 30 November 2009 – www.metrosiantar.com

Tolak Truk Over Muatan PT SRL dan SSL
PALAS-METRO; Dua elemen mahasiswa yang tergabung dengan Himpunan Mahasiswa Pelajar Padang Lawas (Himpas) dan Gerakan Mahasiswa Pemuda Pelajar Peduli Padang Lawas (GMP3), mengancam bakal memboikot Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), yang sering dilalui truk over muatan milik PT Silva Riang Lestari (SRL) dan Surya Silva Lestari (SSL).

Sebelum dilakukan pemboikotan jalinsum, segenap mahasiswa terlebih dahulu akan melakukan pengumpulan seribu tanda tangan yang dibuat di atas kain putih sepanjang 10 meter lebih sebagai simbol penolakan terhadap keberadaan kedua perusahaan tersebut di Kabupaten Padang Lawas (Palas).

Ketua DPP Himpas Kota Medan, Abdul Rahman Daulay, mengatakan, keberadaan PT SRL dan SSL sudah memasuki tahun ke-2 tahun, dan selama itu pula kehadirannya meresahkan masyarakat. Namun, sampai sejauh ini, belum ada tindakan moral penolakan yang kompak dari masyarakat untuk mengusirnya dari Palas.

“Kita khawatir, karena saat ini baru berusia memasuki 2 tahun di Palas sudah banyak meresahkan masyarakat. Kita bayangkan saja kalau sampai 100 tahun lamanya terus melakukan penebangan kayu di Palas, mahasiswa khawatir Palas akan menuai bencana dan terjadi kerusakan pada ekosisitem lingkungan, begitu juga dengan kondisi sosial di tengah-tengah masyarakat,” ujar Rahman kepada METRO, Minggu (29/11).

Hal senada juga dikatakan Ketua GMP3 Palas, Mardan Hanafi Hasibuan. Menurutnya, jika kedua perusahaan tersebut dibiarkan tetap beroperasi di Palas tanpa ada tindakan dari oknum penegak hukum, maka sebagai putra daerah harus melakukan gerakan untuk pencegahan sebelum terjadi bencana di Palas.

“Kita sekarang dalam tahap melakukan advokasi di tengah-tengah masyarakat, yakni dengan meminta dukungan, mulai dari kepala desa hingga beberapa elemen mahasiswa. Kita telah menggalang kepedulian untuk Palas dengan melakukan aksi damai dengan memboikot PT SRL dan SSL agar tidak beroperasi di Jalinsum,” ujarnya.

Lebih lanjut dijelaskannya, pihaknya juga merencanakan akan menggelar seminar ilmiah mulai dari izin PT SRL dan SSL, dampaknya terhadap lingkungan bahkan kontribusinya. Direncakan dihadiri Gubsu, Kapoldasu, Kajatisu, dan Dishut Sumut serta Walhi, LSM dan pers, guna membahas PT SRL dan SSL yang direncanakan digelar di Hotel Tiara Medan.

“Dalam kesempatan tersebut juga akan diberikan bubuhan tanda tangan warga dan mahasiswa sebagai simbol penolakan perusahaan tersebut hadir beroperasi di Palas, karena lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya,” kata Mardan.

Barulah sebutnya, hasil sikap Gubsu, Kajatisu, Kapoldasu dan Walhi nantinya terkait keberadaan PT SRL dan SSL akan dibawa ke Persiden RI dan Menhut serta Kapolri untuk memutuskan persoalan ini. “Karena berbicara PT SRL dan SSL adalah berbicara persoalan yang kompleks,” pungkasnya.

Bakal Nginap di DPRD

Sebelumnya, sekelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Padang Lawas Utara atau Gema Paluta bersama sejumlah masyarakat, juga mengancam akan melakukan unjuk rasa besar-besaran, di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam waktu dekat. Bahkan, direncanakan para mahasiswa akan menginap di gedung dewan tersebut.

“Apabila tidak ada tanggapan dari pihak terkait, maka Gema Paluta bersama masyarakat akan melakukan unjuk rasa secara besar-besaran. Di antaranya dengan bertahan di gedung DPRD sampai dilakukan tindakan tegas, dan ada penjelasan yang representatif dari Pemkab juga Perusahaan,” tantang Ketua Gema Paluta, Gusti Putra Hajoran, di sela-sela aksi mengumpulkan tanda tangan menolak truk over muatan yang melintasi Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), di Lapangan Sepakbola, Lingkungan Satu, Pasar Gunungtua, Selasa (24/11).

Unjuk rasa ini, kata Gusti, merupakan bentuk penolakan terhadap PT SRL dan PT SSL yang melanggar kesepakatan dengan Pemkab dan warga. Sekaligus kritik kepada pemerintah setempat yang dinilai tidak tegas dalam menjalankan kesepakatan yang dibuat bersama. Salah satu perlakuan tidak tegas yang dilakukan Pemkab adalah tetap membiarkan truk over muatan melintas di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), khususnya, di Paluta.

“Penolakan ini dilakukan karena truk-truk over muatan yang melintas, menyebabkan kerusakan infrastruktur jalan, yang otomatis menimbulkan kekacauan lalu-lintas,” katanya.

Dikatakannya, pembubuhan tanda tangan oleh masyarakat merupakan wujud perlawanan warga kepada PT SRL dan PT SSL. Pasalnya, truk over muatan sering mengakibatkan kecelakaan karena truk yang melintasi jalinsum selalu berkonvoi.

Sekretaris Gema Paluta, Julpikar Harahap, menambahkan, Pemkab Paluta harus menertibkan truk kayu over kapasitas, yang melintasi jalinsum. Terhadap permasalahan ini, dirinya meminta Bupati Paluta, Drs Bachrum Harahap agar memberikan perhatian serius terhadap truk pengangkut kayu over tonase yang masih beroperasi di jalinsum. (amr/thg)

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.