Home » Tabagsel » Madina Bahas Ranperda Dilarang Merokok

Madina Bahas Ranperda Dilarang Merokok

Kamis, 12 November 2009 – www.metrosiantar.com
02 Madina Bahas Ranperda Dilarang MerokokMADINA-METRO; 15 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang disampaikan Bupati Madina pada nota pengantar Senin (9/11) lalu mulai dibahas, termasuk Ranperda tentang kawasan dilarang merokok dan Ranperda kawasan dilarang memakai handphone di lingkungan sekolah di kabupaten Madina.

Di mana dalam sidang paripurna lanjutan Selasa (10/11) kemarin, 7 Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Madina menyampaikan pandangannya terhadap 15 Ranperda, di ruang paripurna DPRD Madina di komplek Perkantoran Paya Loting, Panyabungan.

Adapun 15 Ranperda yang diajukan pemerintah untuk dibahas dan disahkan tersebut ke dewan yaitu Ranperda tentang retribusi penggantian biaya cetak dokumen kependudukan dan akta catatan sipil, Ranperda tentang retribusi usaha industri, izin perluasan dan tanda daftar industri, Ranperda tentang perubahan atas peraturtan daerah nomor 34 tahun 1999 tentang pajak pengambilan dan pengolahan galian C, Ranperda tentang ketertiban umum, Ranperda tentang kawasan dilarang merokok, Ranperda tentang kawasan dilarang memakai handphone di lingkungan sekolah kabupaten Madina, Ranperda tentang pencabutan atas peraturan daerah nomor 17 tahun 2001 tentang retribusi izin bongkar muat, Ranperda tentang pencabutan atas peraturan daerah Nomor 20 tahun 2001 tentang retribusi pembinaan dan pengembangan usaha koperasi. Kemudian Ranperda tentang pencabutan peraturan daerah nomor 26 tahun 2001 tentang retribusi jasa kontrak pemborongan peklerjaan dan pengadaan barang/jasa pemerintah kabupaten Madina menjadi retribusi dokumen pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah Madina, Ranperda tentang retribusi pengujian kendaraan bermotor, Ranperda tentang urusan pemerintah daerah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten Madina, Ranperda tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah kabupaten Madina, Ranperda tentang pengelolaan barang milik daerah, Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 27 tahun 2006 tentang retribusi pembinaan norma kerja pengawasan, norma keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perusahaan Kabupaten Madina, dan Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 39 tahun 2007 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan staf ahli Kabupaten Madina.

7 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Madina menyampaikan pandangannya atas Ranperda tersebut. Adapun 7 Fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Madina yakni Fraksi Golkar diketuai Wildan Nasution, Fraksi Demokrat yang diketuai Ir Ali Mutiara Rangkuti, Fraksi Hanura diketuai Hamzah Lubis, Fraksi Kebangkitan Bangsa yang diketuai M Ja’far Syuhairi Nasution, Fraksi Keadilan Sejahtera diketuai H Ahmad Riyadi Nasution LC, Fraksi Madina Bersatu yang diketuai H Bakhri Efendi, dan Fraksi Perjuangan Reformasi yang diketuai Binsar Nasution Amd.

Sidang paripurna dipimpin ketua DPRD Kabupaten Madina AS Imran Khaitami SH serta Bupati Madina H Amru Daulay yang diwakili oleh Sekdakab, Drs H Azwar Indra Nasution MM. Turut hadir seluruh anggota DPRD Kabupaten Madina, seluruh SKPD Kabupaten Madina, dan mahasiswa.

Ranperda yang diajukan pada nota pengantar Bupati Madina mendapat respon yang bervariasi dari fraksi yang ada, dan Ranperda yang paling alot pembahasannya terletak pada Ranperda nomor 1 yakni retribusi penggantian biaya cetak dokumen kependudukan dan catatan sipil. Di mana tarif retribusi untuk pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) mencapai Rp12.500. Begitu juga dengan Ranperda nomor 12 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja badan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Madina.

M Ja’far Syuhairi Nasution dalam pandangan fraksinya menyampaikan bahwa penggantian Perda sebelumnya tentang biaya cetak dokumen kependudukan merupakan langkah ke arah yang lebih baik. Namun menurutnya sulit baginya untuk menilai apakah betul akan menjadi lebih baik.

“Penerapan retribusi dalam pengurusan KTP saja pun sudah menjadi keluhan tersendiri di kalangan masyarakat dalam prakteknya, retribusi seperti itu lebih cenderung dicederai dengan praktek pungutan liar,” sebut Syuhairi

Begitu juga dengan Ranperda tentang pembentukan organisasi penanggulangan bencana daerah. Menurutnya bencana adalah tetap temasuk peristiwa yang tidak terduga.

“Untuk menangani kajian berupa bancana alam dengan sigap dan tanggap, bukanlah dengan melembagakan sejumlah rencana kegiatan dan menempatkan orang-orang yang spesialis dalam lembaga tersebut, penanggulangan bencana akan lebih epektif dan efisien dengan memberikan mandat tambahan pada bagian SKPD yang sudah ada,” tambahnya.

Sementara itu ketua Fraksi Keadilan Sejahtera dalam pandangannya menyampaikan Ranperda pembentukan badan penanggulangan bencana alam bertentangan dengan PP nomor 41 tahun 2007 dengan adanya badan ini justru terjadinya pemborosan dana.

“Penanggulangan bencana alam dilakukan secara konditional dan semestinya digabungkan kepada salah satu SKPD. Fraksi kami menyarankan agar SKPD dirampungkan untuk mengefisiensikan dana APBD,” ucap A Riyadi.

Riyadi juga menjelaskan, Ranperda tentang pencabutan izin bongkar muat barang, dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat mengalokasikan dana untuk membanguna tempat bongkar muat supaya kondisi kota lebih kondusif.

Begitu juga dengan Fraksi Perjuangan Reformasi yang disampaikan oleh Iskandar Hasibuan. Dalam pandangannya, Iskandar menanggapi terkait Ranperda ini, bahwa DPRD Madina membutuhkan keluasan waktu untuk membahas Ranperda tersebut, seterusnya Pemkab Madina diharapkan untuk melakukan uji kelayakan. Ia juga mengharapkan adanya upaya perampungan SKPD, semisal Dinas Pariwisata dengan Dinas Perhubungan, Dinas Perkebunan dengan Peternakan, Perpustakaan dengan Dinas Pendidikan, juga penurunan Eselon Dinas Kependudukan menjadi kepala bagian.

Iskandar juga meminta untuk menghapuskan BUMD menjadi Perusahaan Daerah, karena dinilainya BUMD hanya menghabiskan dana. Terkait Dana Alokasi Khusus di Disdik Madina untuk dana rehabilitas dan pengadaan mobiler di sekolah yang berjumlah Rp28 miliar, dinilai telah terjadi penyelewengan juknis dan tidak ada pengawasan. Begitu juga dengan penerimaan CPNS, Iskandar menyampaikan masyarakat cemas terkait Pemkab Madina memilih UNPAD sebagai selector.

“Kenapa harus UNPAD sebagai selector dalam penerimaan CPNS ini, padahal masyarakat tidak pernah menemukan kesalahan pada USU salah satu Universitas yang menjadi kebanggaan masyarakat Sumut. Pemerintah diminta untuk menjelaskan kenapa Pemkab Madina menjalin kerja sama ini dengan UNPAD,” tegas Iskandar. (mag-02)

Link: http://apakabarsidimpuan.com/2009/11/madina-bahas-ranperda-dilarang-merokok/

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Comments are closed.