Home » Tabagsel » Pemerintah Daerah di Tapanuli bagian selatan Kurang Optimalkan Peran Praktisi Hukum

Pemerintah Daerah di Tapanuli bagian selatan Kurang Optimalkan Peran Praktisi Hukum

P.Sidimpuan, (Analisa)

Banyaknya Peraturan Daerah (Perda) yang tumpang tindih dan berbenturan dengan keinginan masyarakat merupakan salah satu imbas kurang dioptimalkannya peran praktisi hukum dalam penggodokan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) .

“Bila pemerintah daerah mau melibatkan praktisi hukum dalam menggodok Ranperda maka benturan dan kesan tumpah tindih ini tidak perlu terjadi, “ujar praktisi Hukum Bandaharo Saifuddin SH.MH bersama Triswidodo SH di kantor DPC Ikatan Advokat Indonesia (Ikadin), Jalan Merdeka Kota Padangsidimpuan, Senin (16/11).

Dikatakan, selama ini pemerintah daerah khususnya Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel) terkesan hanya melibatkan para praktisi hukum khususnya advokat ketika telah timbul masalah atau benturan pelaksanaan peraturan tersebut.

“Kalau sudah timbul masalah baru kami dilibatkan, inikan sama halnya mengenyampingkan kapasitas dan kapabilitas kami” katanya.

Bandaharo mengatakan, seharusnya sebelum produk peraturan daerah menjadi Ranperda praktisi hukum diajak tukar pendapat (shering informasi) guna mengkaji dampak positif dan negatif produk dalam kacamata hukum sehingga berjalan optimal.

“Selama inikan tidak, kita dilibatkan setelah Ranperda itu ada, bagaimana kita bisa memberi masukan wong hanya tinggal ketuk palu saja, “katanya.

Benturan dan tumpang tindih kata Bandaharo bukan hanya pada Ranperda namun juga pada banyak hal seperti kebijakan administrasi pemerintah yang juga kerap menuai protes.

“Kepala daerah biasanya kan langsung memaraf sebuah dokumen yang disodorkan padanya tanpa memahami betul apa yang diparaf, sehingga pada akhirnya sering muncul konflin atau protes diintren , “sebut Bandaharo sembari mengatakan akan banyak dampak positif bila para praktisi hukum ini di fungsikan optimal.

Hal senada juga diutarakan Triswidodo yang menilai kurang resfeknya pemeritah daerah kepada praktisi hukum berimbas pada banyaknya peraturan daerah yang tidak berjalan optimal.

“Jika dari awal para praktisi hukum dilibatkan, benturan inikan tidak harus terjadi dan tidak muncul, preseden buruk pada citra pemerintah daerah dimata masyarakat, “terangnya.

Selain praktisi hukum kata Widodo peran akademisi juga harus dioptimalkan, karena dalam menggodok sebuah peraturan tidak hanya dilihat dari satu sudut pandang, namun juga dari berbagai segi baik hukum, sosial budaya, geografis hingga segi agamis.

“Dalam kondisi inilah seharusnya praktisi hukum maupun akademisi dilibatkan sehingga peraturan tersebut nantinya dapat berjalan optimal, “terangnya.

Dimisalkanya, seperti kasus mantan Camat Barumun yang sekarang menjabat Bupati Palas Basrah Lubis, dimana akibat kurangnya pemahaman mengenai kewenangan pengesahan sertifikat tanah akhirnya harus berurusan dengan pengadilan.

“Dalam kasus inikan camat tidak mutlak salah, karena tidak ada petunjuk dari kepala daerah yang menyatakan sejauh mana kewenanganya camat dalam pengesahan sertifikat tanah, “terang Widodo.

Disinggung mengenai daerah yang sudah mulai melirik dan mambuka diri pada praktisi hukum Tris mengatakan, Bupati Tapsel Ongku P Hasibuan.

“Saat ini, yang mulai membuka diri dan sering shering informasi seputar hukum barulah Bupati tapsel, meski belum terlalu optimal namun nampaknya beliau sudah mulai paham benar peran para praktisi hukum dalam memberi masukan atas sebuah kebijakan , “sebutnya.

Dukung

Ditanya mengenai berbagai kebijakan pembangunan di Tapsel saat ini Tris Widodo mengaku resfek dengan apa yang telah dilakukan Bupati Ongku P Hasibuan.

“Bupati Tapsel sudah menunjukan berbagai keberhasilan pembangunan dikawasan ini dan perlu didukung penuh, “katanya.

Dikatakan, adanya sejumlah elemen yang kurang suka atas kebijakan yang diterapkan dikarenakan, mereka tidak melihat secara obyektif dan terkesan terkontaminasi dengan kepentingan golongan dan politik.

” Mereka yang tidak suka kan rata-rata adalah kelompok yang tidak memiliki SDM yang kualifight sementara Bupati lebih condong memakai orang-orang yang memang memiliki kapabilitas dan kualitas dalam mendudukui sebuah jabatan eselon, “terangnya.

Widodo menilai Ongku Hasibuan telah banyak memberikan kontribusi besar pada pembangunan Tapsel lima tahun terakhir ini.

“Lihat saja akses kedaerah-daerah terpencil di Tapsel saat ini kan sudah bagus seiring dengan dibangunnya sejumlah jalan yang menembus kawasan terpencil tersebut, “katanya sebari mengatakan dirinya mendukung penuh pencalonanan Ongku P Hasibuan untuk memimpin Tapsel priode 2010-2015. (hih)

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.