Home » Tabagsel » Massa Kembali Datangi DPRD Tapsel ; Tolak Proporsi Anggaran Pilkada Tapsel Rp 14 M

Massa Kembali Datangi DPRD Tapsel ; Tolak Proporsi Anggaran Pilkada Tapsel Rp 14 M

P.Sidimpuan, (Analisa)

pendidikan Massa Kembali Datangi DPRD Tapsel ; Tolak Proporsi Anggaran Pilkada Tapsel Rp 14 M

Massa Kembali Datangi DPRD Tapsel ; Tolak Proporsi Anggaran Pilkada Tapsel Rp 14 M

Puluhan massa yang menamakan diri Aliansi Mahasiswa Peduli Birokrat (AMPBB), Institut Pemberdayaan Rakyat Untuk Pemantau Demokrasi (Interupsi) dan Masyarakat Pemantau Demokrasi ((MPD) kembali mendatangi Kantor DPRD Tapsel , Jalan Sudirman Kota P.Sidimpuan, Rabu (23/12).

Mereka menuntut DPRD menolak proporsi anggaran Pilkada yang cenderung menciptakan lubang pemborosan, korupsi dan kolusi.

Pantaun Analisa, puluhan massa dari tiga wadah mahasiswa dan masyarakat yang mengklaim diri lembaga pemantau pemilu ini, tiba di kantor DPRD Tapsel sekitar pukul 10.30 WIB dengan berjalan kaki dari depan BRI P.Sidimpuan, sembari menjinjing payung hitam dan mengusung plang yang bertuliskan kutukan atas KPUD.

Setibanya di depan gerbang DPRD, ketiga wadah massa pendemo ini langsung menggelar orasi dibawah pengawalan aparat kepolisian yang menjaga ketat gerbang kantor rakyat tersebut. “Anggaran Pilkada yang diajukan KPUD merupakan cerminan keserakahan, sehingga DPRD harus tegas menolak proporsi anggaran tersebut karena jelas-jelas tidak mencerminkan kepentingan rakyat, “ujar Kordinator aksi Andi Lumalo.

Dalam pernyatan sikapanya disebutkan, pengajuan anggaran Pilkada Tapsel 2010 oleh KPUD yang berjumlah Rp 14 Miliyar terkesan mengada-ngada karena bila dibandingakan pada Pilkada tahun 2005 lalu anggarannya hanya 11 Miliyar dimana saat itu Kab Tapsel belum dimekarkan.

Dikatakan, anggaran Pilkada Tapsel 2010 kurang mencerminakn kepentingan rakyat dan cenderung menciptakan lubang pemborosan, korupsi dan kolusi. “Sampai saat ini, proporsi anggaran yang diajukan KPUD Tapsel masih didominasi anggaran berbau operasional, perjalanan dinas, pengadaan barang dan jasa sementara anggaran untuk pembangunan dan perbaikan kualitas demokrasi rakyat seperti sosialisasi, pelatihan dan pendidikan pemilih masih menempati proporsi kecil, “katanya.

KPUD Tapsel katanya juga tidak transparan dan akuntabel dalam pengajuan anggaran, terlihat dari tertutupnya KPUD dari akses publik sehingga menyulitkan peran publik dalam melakukan cek dan balance.

“Tapsel bukanlah kabupaten kaya seperti Kutai Kartanegara, jadi seharusnya DPRD dalam membahaas APBD lebih mengedepankan azas prioritas dan efektivitas program serta efesiensi dana, “katanya.

Berdasarkan asumsi tersebut, ketiga wadah mahasiswa dan masyarakat ini meminta agar KPU memberikan penjelasan kepada publik tentang pengajuan anggaran Pilkada secara b yektif dan transfaran.Selain itu, DPRD juga harus melibatkan masyarakat dan pers dalamn pembahasan anggaran Pilkada Tapsel demi terselenggarannya Pilkada yang bersih, akuntabel dan terpecaya.

Dialog

Usai berorasi dan membacakan pernyataan sikapnya, lima perwakilan massa pendemo diperbolehkan memasuki gedung guna menyampaikan langsung tuntutan sekaligus berdialog dengan unsur pimpin DPRD Tapsel.

Unsur pimpinan DPRD Tapsel yang menerima perwakilan massa pendemo itu, Ketua DPRD Tapsel Rahmad, Wakil Ketua Abdul Rasyid dan Haris Yani Tambunan. Dalam dialog tersebut perwakilan massa Timbul Simanungkalit kembali menyebutkan secara gamblang dan terperinci intisari yang menjadi tuntutan unjukrasa ini.

Di antaranya, anggaran bantuan hukum yang mencapai 500 juta, honor KPUD Rp 902 dan alokasi dana Civic Education yang dinilai sangat kecil. “Pengajuan anggaran Pilkada oleh KPUD ini jelas-jelas dimark -up sedemikian rupa untuk kepentingan segelintir oknum tertentu, “kata Timbul.

Menanggapi pernyataan tersebut, wakil Ketua DPRD Abdul Rasyid menyatakan jika anggaran Pilkada yang diajukan KPUD Tapsel masih dalam tahap pembahasan dan belum disahkan. “Anggaran yang diajukan KPUD tersebut masih dalam pembahasan dan belum disahkan, “katanya.

Diakuinya, dari sejumlah mata anggaran yang diajukan KPUD memang dinilai terkesan terlampau tinggi jika mengaca pada Pilkada 2005 lalu, namun pihaknya tidak bisa buru-buru mengambil kesimpulan karena masih dalam tahap pengkajian di rapat komisi.”Bila ternyata anggaran yang diajukan KPUD tersebut kurag layak, maka DPRD tentunya tidak akan buru-buru mengesahkannya , “katanya.

Usai mendengar pemaparan para unsur pimpinan DPRD Tapsel tersebut, massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib sembari berjanji akan kembali menggelar aksi jika tuntutannya tersebut tidak direalisasikan. (hih)

Menanggapi persoalan Sibolga, Ketua PKPB Sumut Razman Arif mengakui adanya respon cepat oleh pihak DPP terkait pelanggaran peraturan partai khususnya PP 10.

“Ini tindakan nyata. Kita juga berharap putusan DPP bisa secepatnya karena masih ada 22 pilkada lagi menyusul di Sumut,” pungkas Razman. (mc)

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.