Home » Tabagsel » Poldasu Keluarkan Surat Ijin Sita Dokumen Dugaan Illegal Logging di lahan seluas 8.000 hektar di Aek Rundung, Kec. Angkola Selatan, Tapanuli Selatan

Poldasu Keluarkan Surat Ijin Sita Dokumen Dugaan Illegal Logging di lahan seluas 8.000 hektar di Aek Rundung, Kec. Angkola Selatan, Tapanuli Selatan

illegal logging2 Poldasu Keluarkan Surat Ijin Sita Dokumen Dugaan Illegal Logging di lahan seluas 8.000 hektar di Aek Rundung, Kec. Angkola Selatan, Tapanuli Selatan

ILLEGAL LOGGING

Medan (SIB) – www.hariansib.com
Polda Sumut belum ‘menyentuh’ dugaan illegal logging di lahan seluas 8.000 hektar di Aek Rundung, Kec. Angkola Selatan, Tapanuli Selatan dilakukan Tomsihar Silaen dan Heri Jusman, yang mengatasnamakan PT Panai Like Sejahtera (PLS).  Penyidikan masih dalam tahap pengumpulan data dan bukti. Direktur Reserse Kriminal Polda Sumut, Kombes Pol. Agus Andrianto kepada wartawan di sela-sela gerakan menanam pohon di SPN Sampali, Medan, Jumat (4/12). Pihaknya saat ini baru mengeluarkan ijin sita dokumen PT PLS yang mendirikan sawmill.

“Ijin sita itu untuk melihat data-data yang kemungkinan dipalsukan,” kata dia. Terkait sita bank garansi perusahaan itu, Agus mengatakan, belum dilakukan. “Saat ini masih dokumen, namun yang pasti penyidikan ini akan maju, tidak mundur,” katanya.

Ijin sita dokumen itu diperlukan untuk membuktikan siapa yang berhak atas PT PLS. Karena sebelumnya, pemilik saham Budianto dan Susilo telah melaporkan kasus pemalsuan kop dan kepala surat perusahaan oleh Tomsihar dan Heri Jusman. Tapi disisi lain Tomsihar dan Heri Jusman mengklaim kepemilikan atas PT PLS. Budianto, salah seorang pemegang saham mengatakan, mengadukan Tomsihar karena telah memalsukan kop surat dan stempel PT PLS.

“Dengan surat palsu itu dia mengambil ribuan kubik kayu dari areal hutan Aek Rundung secara ilegal, sehingga perusahaan dirugikan sekira Rp25 miliar,” katanya. Namun Kapoldasu pernah mengatakan tidak melihat adanya kejanggalan dari ijin penebangan kayu (IPK) dimiliki Tomsihar.

“Kalau IPK nya jelas, mana bisa dikatakan illegal logging,” kata Kapolda mengatakan, persoalan antara Budianto dan Tomsihar merupakan internal keduanya, tidak berkaitan dengan illegal logging. Kalau ingin membuktikan kegiatan itu illegal logging kata Kapolda, harus diusut dulu keluarnya IPK nya.

Pihak Budianto juga melaporkan dugaan illegal logging ke Poltabes Medan, karena Tomsihar menjual kayu dari kawasan itu ke PT Dewi Rimba Raya Jl. Cemara Medan. Sementara berdasarkan kesepakatan, kayu itu harusnya dijual ke PT Rimba Jaya.

Atas pengaduan itu, Poltabes mengamankan satu truk bermuatan 40 ribu kubik kayu dari kawasan Jl. Cemara, tetapi tidak lama setelah itu truk dan kayu dipulangkan. Karenanya, pelapor keberatan dan meneruskannya ke Propam Mabes Polri.
Kapoltabes Kombes Pol. Imam Margono mengakui kedatangan tim dari Mabes ke Poltabes. Tetapi dia mengatakan tidak terlalu khawatir, karena yang dilakukannya sesuai prosedur. Kapoltabes juga mempersilahkan pelapor dan terlapor mengadu data, sehingga kasusnya jelas.

Sementara Heri Jusman dan Tomsihar yang hendak dikonfirmasi di kantornya Jl. Timor Medan belum berhasil ditemui. Staf di kantor itu mengatakan, keduanya tidak masuk kantor. Mereka juga tertutup, tidak bersedia menjawab pertanyaan menyangkut kasus tersebut. Kantor itu tampak seperti rumah kebanyakan, tidak tampak plang perusahaan yang menandakan rumah itu PT PLS.

Tetapi di dalamnya, karyawan tampak sibuk, sehingga ada kecurigaan perusahaan ini sengaja menutup diri untuk menghindari pajak. (M16/o)

Dugaan Illegal Logging Tapsel – Poldasu Keluarkan Surat Izin Sita Dokumen
Written by Dedi  – www.harian-global.com
Saturday, 05 December 2009 11:31

Dit Reskrim Poldasu mengeluarkan surat izin sita dokumen PT PLS. Hal ini terkait dugaan illegal logging di Aek Rundung, Angkola Selatan, Tapanuli Selatan (Tapsel) seluas 8.000 hektar.

Hingga kini penyidik masih mengumpulkan bukti adanya dugaan perambahan hutan yang konon dilakoni TS dan HJ dengan mengatasnamakan PT PLS.

Kombes Pol Agus Andrianto, Direktur Reserse Kriminal (Direskrim) Poldasu menegaskan pihaknya baru mengeluarkan surat izin sita dokumen PT PLS yang mendirikan sawmill. Adanya dugaan illegal logging masih diselidiki. “Izin sita itu untuk melihat data-data yang kemungkinan dipalsukan. Namun, penyidikan akan maju, tidak mundur,” terangnya, Jumat (4/12) seraya mengatakan sita bank garansi perusahaan itu belum dilakukan. Izin sita dokumen dibutuhkan untuk membuktikan siapa yang berhak atas PT PLS.

Apalagi sebelumnya Budianto dan Susilo, pemilik saham PT PLS melaporkan TS dan HJ atas dugaan pemalsuan kop dan kepala surat perusahaan itu yang mengklaim atas kepemilikan PT PLS. Akibat pemalsuan kop dan kepala surat PT PLS perusahaan itu dirugikan sekira Rp25 miliar.

Kapoldasu Irjen Pol Badrodin Haiti pernah mengatakan tidak melihat adanya kejanggalan dari izin penebangan kayu (IPK) dimiliki TS. Persoalan antara keduanya (Budianto dan TS) merupakan internal dan tidak berkaitan dengan illegal logging di kawasan Tapsel.

Kapolda sendiri menegaskan, jika ingin membuktikan kegiatan itu illegal logging harus diusut dulu keluarnya IPK-nya. Siapa yang mengeluarkan dan tanyakan asli atau tidak.

Informasi diterima Global, selain ke Poldasu Budianto juga melaporkan dugaan illegal logging ke Poltabes Medan. Apalagi setelah diketahui TS menjual kayu dari kawasan Tapsel ke PT Dewi Rimba Raya Jalan Cemara Medan. Berdasarkan kesepakatan kayu harus dijual ke PT Rimba Jaya. Atas pengaduan itu, Poltabes mengamankan satu truk bermuatan 40 ribu kubik kayu dari kawasan Jalan Cemara Medan. Tapi, truk dan kayu itu dipulangkan. Merasa keberatan, akhirnya Budianto meneruskannya ke Propam Mabes Polri. Tim dari pusat akhirnya turun ke Poltabes Medan.

Hal itu dibenarkan Kombes Pol Imam Margono, Kapoltabes Medan. Namun, dia (Kapoltabes) tidak terlalu khawatir, karena yang dilakukannya sesuai prosedur.

HJ dan TS yang hendak dikonfirmasi di kantornya Jalan Timor Medan belum berhasil ditemui. Staf di kantor itu mengatakan, keduanya tidak masuk. Mereka juga tertutup, tidak bersedia menjawab pertanyaan Global menyangkut kasus yang sedang bergulir di polisi itu.

Amatan Global, kantor itu tampak seperti rumah kebanyakan dan tidak tampak plang perusahaan yang menandakan rumah itu PT PLS. Tetapi di dalamnya karyawan tampak sibuk, sehingga ada kecurigaan perusahaan ini sengaja menutup diri untuk menghindari pajak.

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.