Home » Tabagsel » Supremasi Hukum harus Ditingkatkan

Supremasi Hukum harus Ditingkatkan

Sabtu, 05 Desember 2009- www.metrosiantar.com

dewikeadilan Supremasi Hukum harus Ditingkatkan

Supremasi Hukum harus Ditingkatkan

MADINA-METRO; Menyambut Hari Anti Korupsi se-Dunia yang diperingati Rabu (9/12) mendatang, segenap pengurus cabang (PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Mandailing Natal (Madina), mengadakan rapat kerja atau musyawarah membahas tugas mahasiswa sebagai sosial kontrol masyarakat, di sekretariat PMII Madina, Jalan Willem Iskander, Dalan Lidang Panyabungan, Jumat (4/12).

Dalam rapat tersebut, Ketua Umum PC PMII Madina, Ahmad Rijal Lubis SPdI, kepada METRO mengatakan, di Kabupaten Madina banyak sekali beredar isu berbau tindak pidana korupsi, baik yang sudah diproses hukum maupun yang belum diproses. Dan isu-isu tersebut sangat mempengaruhi kenyamanan dan ketentraman masyarakat terutama mahasiswa yang dikenal sebagai sosial control dan agent of change.

Menurut Rijal, kondisi seperti ini harus segera ditindak lanjuti dan diselesaikan aparat penegak hukum karena menyangkut ketentraman dan kesejahteraan rakyat. “Dengan memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia ini, kita harapkan pelayanan dan penegakan supremasi hukum bisa ditingkatkan,” tegasnya.

Kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) adalah tindak pidana yang sangat menggerogoti nasib suatu lembaga, begitu juga dengan pemerintahan suatu negara. Negara apapun pasti akan mengalami kemunduran dan kehancuran, apabila KKN dan hal yang berbau penyelewengan tumbuh dalam struktural pemerintahan.

Dirinya juga menyampaikan kepada ratusan kader PMII Kabupaten Madina yang berjumlah lebih dari 500-an kader, bahwa mahasiswa sebaga makhluk independen mempunyai tanggung jawab yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan berpartisipasi dalam memberantas seluruh tindakan penyelewangan.

“Kita sudah sering melakukan aksi demonstrasi, kita memiliki tujuan yang jelas bukan hanya sekadar aksi tetapi itu adalah suatu wujud kepedulian kita terhadap masyarakat dan juga wujud kepedulian kepada hukum. Kita tidak mau hak-hak yang seharusnya milik masyarakat dihantam oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab, adanya KKN adalah tindak pidana yang harus di handle dan harus diusut siapapun dia orangnya,” tuturnya.

Penegak hukum, sebutnya, juga harus benar-benar melakukan tugasnya sesuai dengan tuntutan masyarakat karena hukum bukan milik personal tetapi berlaku kepada siapa saja tanpa melihat siapapun dia.

“Kita imbau kepada penegak hukum baik Polri maupun kejaksaan dan lembaga-lembaga hukum lainnya, supaya benar-benar menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum tanpa melakukan choose of personal atau memilah-milah, masih banyak penyelewengan yang belum disentuh oleh hukum. Ini adalah salah satu kegagalan pihak yang berwenang,” tambahnya.

Sebagai rakyat, harus betul-betul menyadari bahwa hukum itu sudah menjadi konstitusi yang wajib dipatuhi, pasalnya, sekali kita berbuat kesalahan imbasnya terarah kepada ratusan juta rakyat.

“Sekarang saatnya kita melakukan perubahan masa depan bangsa kita, PMII Madina secara totalitas mendukung supremasi hukum dan sepenuhnya berpihak kepada kebenaran dengan slogan zikir, pikir dan amal sholeh,” jelas Rijal mengakhiri. (mag-02)

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.