Home » Tabagsel » DPRD: PTPN IV garap lahan HPL tanpa izin

DPRD: PTPN IV garap lahan HPL tanpa izin

403 question%20mark DPRD: PTPN IV garap lahan HPL tanpa izin

PTPN IV garap lahan HPL tanpa izin

ALIAN NAFIAH SIREGAR
WASPADA ONLINE

PANYABUNGAN – Ketua Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPRD Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Ali Mutiara Rangkuti, mengatakan, penggarapan lahan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) transmigrasi oleh PTPN IV di kecamatan Batahan, kabupaten Madina tanpa izin.

“Dari hasil pendalaman yang kami lakukan terhadap permasalahan PTPN IV, dipastikan dengan datif PTPN IV tanpa izin telah menggarap lahan HPL transmigrasi di wilayah kecamatan Batahan,” katanya, malam ini.

Dijelaskan, melalui program transmigrasi sejak tahun 1986, Batahan merupakan kawasan yang dihunjuk sebagai lokasi trnasmigrasi melakui SK Gubernur 475.1/4120/1986., kemudian Mendagri melalui SK Mendagri No SK.17/HPL/DA/86, yang mengunjuk Departamen Transmigrasi sebagai pemegang HPL atas kawasan hutan itu.

Ditahun yang sama, katanya, dilanjutkan kembali dengan pelepasan kawasan hutan daerah itu oleh Menteri Kehutanan pada tahun 1991.

Persoalan itu muncul, katanya, saat PTPN IV dengan izin lokasi yang diterbitkan bupati Mandailing Natal No 525.25/151/K/2007 tertanggal 30 Maret 2007, melakukan penggarapan terhadap lokasi TSM Batahan I, dimana lokasi itu merupakan bagian dari lahan HPL transmigrasi.

“Padahal menurut Permen Agraria/BPN Nomor 9 Tahun 1999 diatur, bahwa jika lahan yang dimohonkan izin-nya merupakan tanah hak pengelolaan, maka pemohon harus terlebih dahulu mampu menunjukkan perjanjian penggunaan tanah dari pemegang hak pengelolaan itu. Dan tentang hal itu, telah diingatkan oleh Menakertrans pada tahun 2006, melalui surat edarannya kepada bupati di seluruh Indonesia,” katanya.

Jadi, tambahnya, ada ketidakwajaran yang sangat serius, ketika bupati mengeluarkan Izin lokasi kepada PTPN IV di kawasan itu, yang tanpa memperhatikan pengaturannya secara yuridis sesuai ketentuan perundang-undangan, yakni keharusan adanya perjanjian penggunaan lahan tersebut antara PTPN IV dan Departemen Transmigrasi.

Pansus Angket
Sehubungan dengan rumitnya persoalan PTPN IV ini, katanya, secara yuridis formal, sudah cukup alas an untuk membentuk Pansus Angket dalam penyelidikan masalah ini.

“Hal ini mengingat berapa hal, terkait adanya aliran dana Rp45 M dari PTPN IV yang berindikasi penyuapan, munculnya masalah sengketa lahan PTPN IV dengan masyarakat, Kebun kemitraan/plasma yang tak kunjung dibangun, serta penggarapan lahan HPL transmigrasi ini. Dan ini semua berawal dari izin lokasi yang dikeluarkan oleh bupati,” ujarnya.

Menurutnya, pihaknya tidak ingin dinilai oleh beberapa pihak terkesan main-main menyelesaikan permasalahan ini. “Kita tak ingin DPRD Mandailing Natal dinilai oleh beberapa pihak tidak serius dalam penyelesaian masalah ini,” katanya, seraya menyebutkan, pihak PTPN IV tidak menjawab surat-surat DPRD.

Melalui komisi II DPRD, tambahnya, dalam 2 minggu ini akan mulai menyusun persiapan segala kelengkapan, dan naskah usulan pembentukan pansus angket itu.

Editor : SATRIADI TANJUNG
(dat04/wol-rls)

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.