Home » Tabagsel » Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tapsel Meningkat

Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tapsel Meningkat

indonesia merdeka tanpa narkoba resize2 Kasus Narkoba di Wilayah Hukum Polres Tapsel Meningkat

KAPAN SIH INDONESIA MERDEKA....?

Padangsidimpuan, (Analisa)

Kasus narkoba yang ditangani Sat Narkoba Polres Tapanuli Selatan selama tahun 2009 mengalami kenaikan drastis bila dibanding tahun 2008.

Demikian juga jumlah tersangka dan barang bukti narkoba yang mengalami kenaikan hampir dua kali lipat dibanding tahun 2008.

Kasus narkoba yang ditangani 2009 sebanyak 24 kasus, selesai 18 kasus, tahap P21 4 kasus serta tahap penyidikan (sidik) 2 kasus, dengan jumlah tersangka sebanyak 28 orang terdiri dari 27 orang laki-laki dan 1 perempuan.

Sedangkan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 13,5066 Kg dan pil Penobarbital sebanyak 988 butir Sementara pada tahun 2008 lalu, kasus yang ditangani sebanyak 13 kasus, seluruhnya selesai, dengan jumlah tersangka sebanyak 17 orang terdiri dari 15 orang laki-laki dan 2 perempuan.

Sedangkan barang bukti narkoba jenis ganja sebanyak 1,2146 Kg putaw 0,08 gram, sabu-sabu 1,53 gram dan pil Diazepam seberat 15,5 gram.

Kapolres Tapsel AKBP Subandriya, SH, MH melalui Kasat Narkoba Iptu Huayan Harahap, SH yang dikonfirmasi,(30/12) mengatakan, bila dibanding dengan kasus narkoba yang terjadi tahun 2008, untuk tahun 2009 terjadi peningkatan jumlah kasus yang ditangani.

Demikian juga dengan jumlah penyelesaiannya Menurut Kasat, akibat tingginya kasus narkoba yang terjadi di wilayah hokum Polres Tapsel meliputi Kabupaten Tapsel Kabupaten Padanglawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas.

Untuk tahun 2010 kasus ini akan dijadikan evaluasi dan atensi pimpinan Polri, dengan harapan ke depan kasus ini dapat ditekan seminimal mungkin, ” ujar Kasat Kata Kasat, upaya-upaya tegas dalam menekan tingkat peredaran narkoba di wilayah hokum Polres Tapsel akan terus ditingkatkan.

Di samping itu juga perlu peningkatan sosialisasi kepada siswa sekolah maupun masyarakat akan bahaya narkoba, sehingga masyarakat bisa memahami betapa menderitanya bila kecanduan narkoba dan berurusan dengan hukum.

Namun lanjutnya, upaya ioni tak akan bias berjalan maksimal bila tidak ada dukungan pemerintah daerah, tokoh agama, masyarakat, orang tua maupun guru, ” makanya sesuai UU No 35 tahun 2005 perlu di setiap daerah dibentuk lembaga Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat Kabupaten yang melibatkan unsure Polri, Kejaksaan, Pemerntah daerah, LSM dan elemen masyarakat, sehingga pemberantasan peredaran narkoba dapat lebih optimal demi terciptanya generasi muda yang handal dan berkualitas sesuai visi Indonesia bebas narkoba tahun 2015, ” tutur Huayan. (ben)

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Bergabung Dengan 6,147 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. buat teman-teman yang ingin menulis skripsi hukum / tesis hukum tentang narkotika dengan pembahasan uu no. 35 tahun 2009 bisa kunjungi web: www.Lawskripsi.com atau langsung klik di http://www.lawskripsi.com/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=28

  2. Saya ingin menjadi bagian dari team penanggualangan dan pemberantasan bahaya Narkotika di wilayah domisili saya dan kampung halaman saya. Akan tetapi sampai saat ini saya masih belum dapat cara dan petunjuk untuk dapat berperan serta dalam mewujudkannya. Terkadang hati miris melihat dan menyaksikan para generasi penerus didaerah pedesaan dengan mudah dan praktis mendapatkan barang haram tersebut. Saya bisa menyaksikan bagaimana bandar dengan luleuasa mengedarkan ganja, sabu xtaci diwilayah terpencil dipedesaan akan tetapi tokoh masyarakat, alim ulama pemuka adat dan Naposo bulungnya tidak mempunyai daya dan kekuatan menanggulangi penyakit biadab ini. Melalui komentar ini saya meminta kepada pengurus BNNK tapsel :
    1. Mohon penjelasannya bagaimana cara kami agar dapat berpartisipasi menangulanginya.
    2. Bagaimana cara dan syaratnya agar supaya kami menjadi bagian team BNNK minimal ditempat domisili kami dengan adanya legalitas resmi dari BNNK
    3. Bagaimana tekhnis pelaporan apabila ada temuan peredaran dan penyalah gunaan Narkotika dan zat aditif lainnya
    4. Bagaimana perlindungan hukum dan kerahasiaan pelapor serta isi laporan terhadapa adanya kasus penemuan penggunaan, dan peredaran Narkoba? Demikian semoga narkoba dapat kita tumpas hingga ke akar-akarnya. Aminn…

2 Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.