Home » Tabagsel » Keberadaan PTPN IV Dan Perkebunan Di Madina Banyak Mendulang Masalah

Keberadaan PTPN IV Dan Perkebunan Di Madina Banyak Mendulang Masalah

www.beritasore.comPanyabungan ( Berita ) : “Sampai hari ini keberadaan PTPN IV di Mandailing Natal belum memberikan kontribusi apapun kepada masyarakat, kecuali masalah sengketa lahan!” Demikian dinyatakan Ir. Ali Mutiara Rangkuti (Ketua Fraksi Partai Demokrat / Anggota Komisi B DPRD Madina) dengan nada kesal, ketika ditanyai wartawan di ruang kerjanya kemarin , seputar masalah lahan perkebunan-perkebunan di Kabupaten Mandailing Natal.

“Beberapa waktu yang lalu kita mencermati adanya masalahlah take over lahan PTPN IV dari PT. Kretam, lalu muncul pengaduan resmi Koperasi Tandan Mas Batahan, dan sekarang muncul pula pemberitahuan/laporan resmi dari POSBANKUM IKADIN Medan tentang sengketa lahan antara 16 klien mereka dengan PTPN IV atas lahan adat yang telah diganti rugi oleh klien mereka di wilayah desa Kampung Kapas!” lanjut Ali.

Kepada wartawan, Ali mengingatkan kembali, “Masih segar dalam ingatan kita semua, bahwa persoalan take over lahan PTPN IV, yang juga menyangkut Dana PTPN IV sebanyak 45 M untuk pelepasan lahan tersebut, belum tuntas, bahkan belum diketahui pula kepada pihak mana dana BUMN tersebut dialirkan.

Lalu, muncul pengaduan Koperasi Tandan Mas, merasa direbut lahannya seluas + 1000 Ha. Sekarang, 16 klien POSBANKUM laporan adanya penyerobotan lahan mereka + 200 Ha yang telah mereka ganti rugi kepada masyarakat adat Desa Kampung Kapas tahun 2006.

Untuk kasus trakhir, dijelaskan dalam Surat POSBANKUM, bahwa sejak tanggal 28 Februari 2008, pihak PTPN IV telah mengerahkan pekerja/alat-alat berat dan membongkar tanaman kelapa sawit di lahan kliennya di wilayah Desa Kampung Kapas. Ketika hal tersebut dicegah oleh klien mereka, pihak PTPN IV mengatakan bahwa bahwa tanah klien mereka adalah bagian dari lahan PTPN IVyang telah dikeluarkan Izin Lokasi Usaha Perkebunan oleh Bupati Madina.

Namun setelah POSBANKUM meneliti semua Izin Usaha Perkebunan dan Izin Lokasi Untuk Perkebunan milik PTPN IV tersebut, ternyata diketahui, bahwa PTPN IV ternyata hanya meliputi Desa Kampung Kapas OP I, tidak termasuk Desa Kampung Kapas, jelas Ali.

“Jujur, kami merasa semakin banyak kejanggalan dalam masalah PTPN IV ini. Karena meskipun kian hari semakin banyak persoalan, namun kami tidak melihat adanya upaya serius Pihak PTPN IV maupun pihak pemerintah terkait untuk menanggapi persoalan ini. Padahal hampir setiap pendapat maupun opini masyarakat yang kami dapatkan di lapangan, masyarakat telah merasa resah, dan menganggap PTPN IV telah merampas atas tanah-tanah mereka.

Dan ini tentu saja membutuhkan perhatian serius dari setiap instansi terkait dalam bentuk peng-invetarisir-an dan penertiban perizinan/hak-hak atas lahan sengketa, serta pemetaan ulang wilayah-wilayah sengketa tersebut dan mengembalikan penguasaan lahan tersebut kepada yang berhak. Jika ini tidak segera disikapi, percayalah ini bisa menyulut konflik berkepanjangan antara masyarakat dan PTPN IV. Yang ini tertentunya tidak akan mendorong terciptakan suasana yang kondusif baik bagi usaha perkebunan PTPN IV maupun masyarakat.”

Plasma PT. RMM tak kunjung dibangun

Disaat yang sama Ali juga menjelaskan beberapa masalah perkebunan lain, “Lain hal pula, dengan masalah PT. Rimba Mujur Mahkota (PT. RMM). Dimana sejak tahun 1998, ternyata telah ada kesepakatan antara PT. RMM dengan masyarakat Bintuas, tentang pembangunan kebun Plasma untuk masyarakat. Yang mana, kesepakatan tersebut kembali diperbaharui pada tahun 2000 setelah mekarnya Kab. Madina, melalui pertemuan masyarakat Desa dengan Bupati Madina dan PT. RMM.

Namun sampai dengan hari ini, berdasarkan laporan masyarakat bintuas, kebun plasma tersebut tak kunjung dibangun. Padahal lahan yang diperuntukkan untuk kebun plasma tersebut telah ditamami dan menghasilkan, namun hasilnya tidak pernah ada dibagikan untuk masyarakat.”

“Dalam kasus ini, kami menduga bahwa PT. RMM dengan sengaja melanggar kesepakatan tersebut, dan terlebih pula, kami menilai PT. RMM telah melalaikan kewajibannya sebagaimana diwajibkan Permentan No. 26 / 2007, yaitu kewajiban untuk membangun Kebun Kemitraan/Plasma untuk masyarakat” tegas Ali Mutiara. Dan setelah berkoordinasi dengan Ketua Komisi B (Bpk. H. Riadi Husnan, LC) dan Pimpinan DPRD, kami akan secepatnya memanggil PT. RMM, lanjut Ali.

Beliau akui, kendati pihaknya (Komisi II DPRD Madina) sangat serius dalam hal penyelesaian masalah perkebunan ini, dan telah memanggil berapa perusahaan-perkebunan yang ada di Madina, PT. RMM memang belum pernah dipanggil untuk dimintai penjelasannya.

“Hal ini menyangkut padatnya agenda DPRD diakhir tahun 2009 kemarin, dan persiapan Rapat Kerja DPRD awal tahun ini. Namun untuk mencegah kemungkinan terjadinya kulminasi amarah masyarakat kepada PT. RMM, selambatnya-lambatnya pasca Rapat Kerja DPRD tahun ini, Kami akan memanggil PT. RMM dan menindak lanjutinya”.

“Hanya sekedar mengingatkan, kepada semua perusahaan perkebunan yang terkena kewajiban Permentan No. 26 / 2007, agar segera membangun kebun plasma untuk masyarakat.

Dan jika ada perusahaan yang merasa tidak mampu untuk itu, maka sudah saatnya buat Perusahaan tersebut untuk angkat kaki dari bumi Gordang Sembilan ini! Dan untuk perusahaan-perusahaan yang telah berproduksi, agar membayar kewajibannya yakni retribusi asal komoditas sesuai dengan persentasenya atas kapasitas produksinya yg nyata, sebagaimana diatur Perda Kab. Mandailing Natal No. 21 Tahun 2001”.

Lahan PT. Palmaris Raya Harus Kita Ukur Ulang

“Tidak akan ada satupun perusahaan perkebunan yang ada di Mandailing Natal yang akan kita biarkan terus-menerus bersengketa dengan masyarakat, termasuk PT. Palmaris Raya!” demikian disampaikan Ir. Ali Mutiara Rangkuti (Anggota Komisi II / Ketua Fraksi Demokrat Kab. Mandailing Natal) diruang kerjanya kemarin dihadapan wartawan.

Mengenai sengketa lahan masyarakat dan PT. Palmaris Raya, Ali menjelaskan, bahwa masalah di perusahaan tersebut akan tetap ditindaklanjuti. Hal ini dilakukan dalam rangka menyikapi banyaknya pemberitaan miring di media tentang perusahaan perkebunan tersebut serta meneruskan laporan masyarakat yang telah diterima komisi II DPRD kabupaten Mandailing Natal pada tanggal 17 Desember 2009 Yang disampaikan langsung oleh Kepala Desa Batahan III dan Ketua Badan Perwakilan Desa Batahan III

Ali mengatakan,”Memang kami akui, bahwa masalah Sengketa masyarakat Batahan III dan PT. Palmaris bukanlah masalah baru. Dan bukanlah masalah sederhana. Karena masalah ini akan melibatkan banyak instansi pemerintahan, sehubungan dengan adanya kemungkinan bahwa lahan yang diduga diserobot oleh PT. Palmaris adalah lahan transmigrasi di wilayah tersebut”.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sejak tahun 2008 PT. Palmaris Raya (yang sebelumnya bernama PT. Supra Primoris Coorporation sudah mencuat kepermukaan. Pada waktu itu, ratusan warga yang mengatas namakan Gerakan Rakyat Peduli Batahan (GRPB) di Kabupaten Mandailing Natal (Madina) Sumatera Utara, Rabu [ 16/07/08] melakukan aksi demo menuntut dicabutnya izin operasional PT.Palmaris Raya. Warga juga meminta agar Bupati Madina mengembalikan hak tanah rakyat transmigrasi UPT – Batahan III, kelompok tani Jambur Asli dan Kelompok Tani Sakato.

Pada waktu itu, Bupati menceritakan, bahwa persoalan ini sebenarnya letaknya di Dinas Transmigrasi Provinsi, karena Transmigrasi Provinsi sampai saat ini tidak memberikan peta lokasi transmigrasi, padahal sudah berkali-kali pemerintah kabupaten menyuratinya.

Dan kalau seandainya warga mengkaim bahwa lahan mereka telah di caplok oleh PT Palmaris Raya, boleh saja namun ada pembuktian yang akurat. Kalau seandainya tim terpadu ini nantinya menemukan bahwa PT.Palmaris Raya memang melakukan tindakan diluar peraturan, maka wajar kita akan menindak perusahaan dengan mencabut izinnya.

Menanggapi hal tersebut, Ali mengatakan, “Adalah tidak bijak sebenarnya, jika kita mengeluarkan izin lokasi diwilayah tersebut, sebelum diketahui dengan pasti lokasi trnasmigrasi diwilayah itu. Kerena berpotensi menimbukan masalah.

Dan maslah ini adalah bukti dari tidak bijaknya keputusan tersebut. Harusnya dipertimbangkan, bahwa bagaimanapun persoalan transmigrasi adalah kebijakan nasional. Jangan sampai kebijakan nasional ini gagal karena kebijakan setempat.”

Dan sekarang, tidak bijak pula tentunya jika kita harus membebankannya sepenuhnya pada masyarakat untuk menyelesaikan masalah ini. Namun terlepas siapa yang benar, dan siapa yang salah, stabilitas dan kondusifitas daerah penting bagi kita untuk melanjutkan pembangunan ini. ujar Ali.

“Upaya penyelesaian masalah ini tak lain adalah adanya keinginan bersama untuk memastikan ulang batas-batas lahan yang menjadi hak masyarakat maupun perusahaan, disertaipula dengan penginvetarisiran perijinan PT. Palmaris. Untuk itu, kami akan secepatnya memanggil PT. Palmaris, berkoordinasi dengan Dinas Transmigrasi Propinsi, Dishutbun Kabupaten, dan turun kelapangan. Dan setelah kita kumpulkan keterangan masing-masing, maka langkah akhirnya tak lain adalah kita lakukan pemetaan dan pengukuran ulang lahan PT. Palmaris!” tegas Ali diakhir wawancara. ( rel )

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.