Home » Tabagsel » Massa Demo Kantor DPRD, Minta Biaya Pemilukada Tapsel Rp8,9 Miliar

Massa Demo Kantor DPRD, Minta Biaya Pemilukada Tapsel Rp8,9 Miliar

Rabu, 13 Januari 2010 – www.metrosiantar.com

pemilu Massa Demo Kantor DPRD, Minta Biaya Pemilukada Tapsel Rp8,9 Miliar

Massa Demo Kantor DPRD, Minta Biaya Pemilukada Tapsel Rp8,9 Miliar

TAPSEL-METRO; Sekitar 30-an massa dari lembaga independen pemilihan umum kepada daerah (Pemilukada), InteRUPsi dan Aliansi Mahasiswa Peduli Birokrasi Bersih (AMPBB) kembali melakukan aksi demo di kantor DPRD Tapsel, Selasa (12/1). Kedatangan mereka menolak anggaran Pemilukada Tapsel yang diajukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tapsel sebesar Rp12,9 miliar melainkan Rp8,9 miliar.

Pantauan METRO, massa yang datang ke kantor DPRD Tapsel sekitar pukul 10.00 WIB, dikawal ketat personel Polresta Psp. Sekitar pukul 11.30 WIB, massa diterima beberapa anggota DPRD Tapsel seperti Ketua Komisi I, Haris Yani Tambunan, Fajaruddin Tanjung, Lalilatul Zam-Zam, dan lainnya di pelataran kantor DPRD Tapsel.

Dalam pernyataan sikap yang dibacakan perwakilan massa di antaranya, Andi Malo, Halomoan dan lainnya menyampaikan, bahwa revisi anggaran pilkada Tapsel 2010 yang diajukan KPU Tapsel sekitar Rp12 miliar lebih masih jauh dari rasionalitas dan efisiensi yang diharapkan sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 44 tahun 2007 yang semestinya dirancang berdasarkan azas efisiensi, kepatutan dan kewajaran berdasarkan standart harga daerah. Pemborosan dana pemilukada yang diajukan KPU Tapsel terlihat dari perbandingan anggaran pemilukada di beberapa kabupaten/kota seperti, pemilukada Kota Medan dengan anggaran Rp55 miliar dengan jumlah pemilih sekitar 2 juta lebih dengan rasio biaya Rp26.500 per orang, pemilukada Madina dengan anggaran Rp15 miliar, jumlah pemilihnya sekitar 295 ribu dengan rasio Rp51 ribu per orang, Serdang Bedagai Rp17 miliar dengan jumlah pemilih 447.787 dengan rasio Rp38 ribu per orang.

“Jika yang diajukan KPU Tapsel menggunakan rasio tertinggi yakni Madina, maka seharusnya dana yang diajukan oleh KPU Tapsel adalah sekitar Rp51 ribu dikalikan dengan jumlah pemilih di Tapsel sekitar 174.665 orang. Maka biaya yang dibutuhkan untuk pemilukada sekitar Rp8,9 miliar,” ujar mereka.

Selain itu, ujar mereka, seharusnya KPU Tapsel tidak menyelenggarakan tahapan pemilukada sebelum anggaran untuk kegiatan tersebut ditetapkan.

“Kami melihat KPU Tapsel diduga sengaja melakukan penekanan terhadap DPRD Tapsel dengan menetapkan hari ‘H’ pencoblosan, sehingga seakan-akan DPRD Tapsel telah melakukan tindakan untuk menghambat pemilukada Tapsel dengan memperlambat pembahasan anggarannya. Karena tertundanya pembahasan di DPRD Tapsel akan berakibat penundaan pemilukada bukanlah semata-mata kesalahan DPRD, tetapi karena KPU Tapsel sendiri mengajukan anggaran terlambat dan terlalu besar nilainya, sehingga keseriusan DPRD Tapsel dalam memangkas anggaran dipolitisir seakan-akan menghambat proses demokrasi. Untuk itu Pemkab Tapsel seharusnya membuat Perda tentang standar harga yang mengacu pada permendagri nomor 44 tahun 2007,” kata massa.

Para pendemo mengatakan, mereka mendukung penuh DPRD Tapsel untuk menetapkan anggaran pilkada Tapsel dengan dana maksimal Rp8,9 miliar, mendukung DPRD Tapsel untuk tidak terganggu dengan isu deadline pembahasan yang dijadikan senjata untuk menaklukan DPRD Tapsel, mendukung DPRD untuk menjaga wibawa, kehormatan sekaligus tugas utamanya dalam mengontrol jalannya pembangunan di Tapsel tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

“Kami juga meminta kepada seluruh anggota banggar DPRD Tapsel agar menjalankan tugasnya dengan elegan, jangan bertindak sebagai seorang penghianat atau penjilat, kesolidan DPRD selama pembahasan ini jangan dirusak oleh oknum-oknum yang melakukan intrik-intrik menjijikkan seperti mosi tidak percaya,” teriak demonstran.

Usai membacakan pernyataan sikapnya, kemudian sekitar 5 perwakilan demonstran yakni Ketua InteRUPsi, Timbul Simanungkalit, AMPBB, Andi Malo, Halomoan, dan lainnya pergi ke ruangan Ketua DPRD Tapsel dan kembali membacakan pernyataan sikpanya kepada perwakilan DPRD Tapsel. Dan mereka meminta untuk dilibatkan dalam pembahasan anggaran pemilukada Tapsel dan siap diadu dengan KPU Tapsel.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi I, Haris Yani Tambunan mengatakan, pihaknya belum ada melakukan pembahasan anggaran pemilukada Tapsel dan akan teliti untuk melakukan pembahasan anggaran. Usai mendengar jawaban dari anggota DPRD Tapsel, demonstran kemudian membubarkan diri dan berjanji akan terus melakukan tekanan jika anggaran pemilukada Tapsel melebehi apa yang mereka tuntut yakni maksimal sekitar Rp8,9 miliar. (phn)

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.