Home » Tabagsel » Palas Terima Kucuran Dana PNPM Rp9,2 M

Palas Terima Kucuran Dana PNPM Rp9,2 M

www.metrosiantar.com

124583401609 00 16 Palas Terima Kucuran Dana PNPM Rp9,2 M

Palas Terima Kucuran Dana PNPM Rp9,2 M

PALAS-METRO; Pemerintah Kabupaten Padanglawas menerima kucuran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebesar Rp9,2 miliar. Dengan rincian, Kecamatan Barumun Tengah sebesar Rp2 miliar, dan sebesar Rp900 juta untuk masing-masing kecamatan lainnya, seperti, Kecamatan Barumun, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Sosa, Batang Lubu Sutam, Hutara Tinggi, Sosopan, dan Huristak

Hal ini terungkap dalam Semiloka Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang dibuka secara resmi oleh Bupati Kabupaten Palas, Basyrah Lubis diwakili Asisten I, Drs Imran Efendi. Dan menghadirkan narasumber Kepala Badan Pembinaan Masyarakat (Bapemas) dan Pemberdayaan Masyrakat Desa (PMD) Provinsi Sumut, Drs H Rusli Abdullah MSi, di Gedung Nasional Sibuhuan, Senin (28/12).

Kepala Kantor PMD, Maradoli Hasibuan, dalam laporannya mengatakan, PNPM Mandiri ini bertujuan untuk memupuk kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah melalui pembangunan secara swadaya dan PNPM ini adalah cara utama pemerintah dengan melibatkan masyarakat.

Untuk kesembilan kecamatan tersebut, kata Maradoli, akan direalisasikan kepada desa masing-masing yang telah terdaftar masuk sebagai pengguna PNPM, pokoknya tidak semua desa mendapatkan dana tersebut.

Sementara itu, Kepala Bapemas dan PMD Provinsi Sumut, Drs H Rusli Abdullah MSi mengatakan bahwa kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan melalui PNPM telah diadakan kesepakatan (MoU) antara Gubernur Sumatera Utara (Gubsu). (amr)

Dana Pelatihan Diduga Difiktifkan

Sementara itu menurut keterangan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kota Padangsidimpuan, Khoiruddin Nasution, mengatakan, dana pelatihan untuk masyarakat melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri untuk Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) Kota Padangsidimpuan, diduga difiktifkan oleh Koordinator Kota P2KP maupun Satuan Kerja P2KP Psp.

“Berdasarkan informasi dari masyarakat, bahwa pelatihan kepada masyarakat tidak ada, dan sampai saat ini belum ada yang terlaksana,” ungkapnya kepada sejumlah wartawan, Senin (28/12), di gedung DPRD.

Lebih lanjut dijelaskannya, dana pelatihan yang bersumber dari dana APBN tersebut, dari tahun 2006 sampai tahun 2009, diduga selama ini tidak jelas realisasinya. Berdasarkan keterangan yang diambil dari berbagai desa/kelurahan, menyebutkan bahwa mereka tidak pernah mendapatkan pelatihan dari P2KP.

“Kita sangat menyesalkan tindakan ini, karena keterangan yang kita dapat pelatihan itu tidak ada sama sekali dilakukan dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBN itu,” tambahnya.

Menurutnya berdasarkan anggaran dari APBN, Pemko Psp mendapatkan hampir sebesar Rp200 juta dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009. Dana tersebut langsung disalurkan kepada pemerintah pusat kepada masyarakat melalui P2KP yang nantinya akan menyalurkanya kepada desa atau kelurahan yang akan melakukan pelatihan. Dan seluruh desa/kelurahan yang ada di Kota Psp dengan jumlah sekitar 73 mendapatkan dana tersebut, namun realisasinya diduga belum ada.

Sementara itu, Koordinator Kota (Korkot) PNPM Kota Psp, Taufik Hidayat kepada METRO, Senin (28/12) melalui telepon selulernya, membantah apa yang sudah dikatakan oleh anggota DPRD Psp tersebut. “Tidak ada hak anggota DPRD Kota Psp untuk mengawasi anggaran dari APBN,” katanya. (phn)

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.