Home » Tabagsel » Ribuan Massa Aliansi Masyarakat Natal Duduki PT PSU Simpang Sordang

Ribuan Massa Aliansi Masyarakat Natal Duduki PT PSU Simpang Sordang

Panyabungan, (Analisa)

Ribuan massa tergabung Aliansi masyarakat Natal mengamuk mendatangi cam perkebunan PT Perkebunan Sumatera Utara (PSU) di Desa Simpang Sordang Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal (Madina) sebab telah bosan dengan janji-janji plasma pihak perkebunan dan pemerintah setelah mereka memberikan tanah ulayat, Rabu (20/1).

Husni dan Anto yang menggerakkan masyarakat dari berbagai desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal yang menamakan diri sebagai Aliansi Masyarakat Natal menuturkan, Muspida Plus pada Tanggal 7 Januari 2010 menyatakan, peta administrasi Kecamatan yang di keluarkan Bapedda tidak sah karena belum di seminarkan dan belum di paripurnakan adalah ” pernyataan ilegal”.

Karena Kecamatan Lingga Bayu adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Batang Natal yang mana batas anatara Kecamatan Natal dan Kecamatan Batang Natal telah ada sejak dahulu sehingga lahan plasma yang di garap oleh PT PSU sudah memasuku tanah ulayat kami sehingga kami berhak untuk mendapatkannya.

“Bahwa pernyataan sepihak muspida plus Kabupaten Mandailing Natal yang menyatakan peta administrasi yang ada saat ini tidak bisa dijadikan patokan adalah pernyataan melindungi PT PSU yang telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan mengambil, menguasai, mencuri tanah ulayat Kecamatan Natal,” katanya.

Dikatakannya, kami masyarakat Natal adalah masyarakat yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika dan moral melakukan tindakan yang sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku sehingga kami meminta (masyarakat red) kepada PT PSU untuk tidak menyeret kami kepada perbuatan yang anarki.

“Kita akan melakukan pemblokiran jalan serta menduduki perkebunan ini sebelum ada penyeselaian terhadap hak kami sebab kami selama ini sudah di khianati karena pemerintah tidak pernah berpihak kepada kami,” sebutnya.

Mengerti Pancasila

Salah seorang pengunjuk rasa mengatakan, kita harus mengerti Pancasila sebab sudah berbagai solusi kami tempuh untuk mencari jalan damai secara tripartite antara pihak perkebunan, pemerintah dan masyarakat Natal hingga saat ini belum menemui titik temu sehingga janji manis yang terus kami dapatkan.

Kami mau pindah saja ke Sumatera Barat karena di Madina ini kami di abaikan, dimarjinalkan dan di diskreditkan terutama dalam berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupan sehari hari dan untuk mencari nafkah melanjutkan kehidupan dlam keluarga.

“Kita harus paham makna Pancasila sebagai salah satu landasan kita berbangsa dan bernegara dan ini semua kami ungkapkan karena sudah lama kami dambakan sebagai masyarakat untuk dapat meningkatakan tarap hidup kami sebagai petani karena selama ini sumber kami dari laut.

Dan itu tidak bisa lagi kami harapkan sebab ikannya sudah tidak seperti dahulu lagi dan inilah kami ingin beralih propesi dari laut kehutan dengan membuka kebun namun tidak bisa karena telah di kuasai oleh PT PSU, sebab dari pada babu di sorga lebih baik singa di neraka,” katanya.

Sementara Kapolres Mandailing Natal, AKBP Engkos Kosasih SH MBA di lokasi perkebunan mengatakan, masyarakat harus mempercayakan kepada pihaknya untuk segera menangani persoalan yang telah berlarut-larut di masyarakat yang menuntut plasma sehingga dirinya akan mengambil bukti-bukti autentik dari berbagai pihak.

Terkait mulai dari masyarakat, pihak perkebunan PT PSU, Dinas Perkebunan dan BPN untuk dapat menjadai bahan pembicaraan terhadap pemerintah serta wakil rakyat (DPRD) untuk mencari titik temu yang membuat masyarakat natal selama ini di diskriditkan.

“Jika masyarakat percaya dalam dua minggu persoalan ini akan selesai sebab ini merupakan tanggung jawab saya untuk menuntaskannya jika di percaya dan masyarakat tidak perlu anarkis dan menduduki serta melakukan pemblokiran terhadap jalan sebab ini akan memperkeruh suasan dan masyarakat janggal untuk melakukan aktivitasnnya dalam membutuhi keperluan keluarga,” katanya. (man)

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Bergabung Dengan 6,147 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. Saya sebagai warga natal setuju jika daerah-daerah di kawasan pantai barat sumatera utara yang dulunya adalah wilayah kekuasaan kerajaan besar RANAH NAN DATA, ber-induk ke Provinsi Sumatera Barat.

    penyumbang APBD untuk Kabupaten Mandailing natal sekarang ini, didominasi dari kawasan Pantai Barat. namun kehidupan masyarakat Pantai Barat Sumatera Utara jauh dari sejahtera. itu adalah akibat kebijakan Bupati Mandailing Natal Amru Daulay yang tidak bijaksana.

  2. bang Reizs : Minta suaka wilayah ke Sumatera Barat belum tentu lebih baik, sekarang mari secara jernih dilihat pokok permasalahan dan jalan keluarnya, kalau ga salah Pantai Barat sudah menjadi daerah otonom yg sudah lepas dari kabupaten Madina

  3. Kejadian pengrusakan kantor polisi dan fasilitas pemerintah lainnya di kecamatan Natal adalah ekspresi kekesalan masyarakat kepada pihak pemerintah. yang mana selama ini hanya mementingkan kepentingan pribadinya, tanpa memikirkan bagaimana mensejahterakan masyarakatnya. Contohnya saja anggota dewan dari pemilihan kecamatan Natal dari PAN dan PDIP tidak ada kita dengar sumbangsih yang mereka berikan ke masyarakat natal. hanya sekedar mentraktir orang di warung kopi.

3 Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.