Home » Tabagsel » Mafia Tanah Rusak Areal HPHTI di Palas

Mafia Tanah Rusak Areal HPHTI di Palas

www.harian-global.com

insured by mafia Mafia Tanah Rusak Areal HPHTI di PalasMafia tanah dan hutan diduga terlibat dalam perusakan dan penggarapan lahan areal Hak Penguasaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI), milik PT Sumatera Riang Lestari (SRL) dan PT Sumatera Silva Lestari (SSL) di Kabupaten Padanglawas (Palas), Sumut.

Demikian Wakil Ketua DPD Partai Demokrat Sumut, Drs Ahmad Ikhyar Hasibuan dan Wakil Ketua DPW Partai Patriot Sumut Ir Edison Sianturi dihubungi secara terpisah di Medan, Minggu (14/2).

Indikasi keterlibatan mafia, kata kedua tokoh ini, terlihat dari modus-modus yang dijalankan. Seperti gerakan memobilisasi penggarapan liar untuk dijadikan tanaman sawit, ditambah munculnya aksi pengerahan massa lewat unjuk rasa menuntut agar izin HPHTI perusahaan PT SRL dan PT SSL itu dicabut.

Unjuk rasa memprotes keberadaan perusahaan HPHTI itu, antara lain berlangsung di kantor Gubernur Sumut di Medan, Kamis 4 Februari 2010. Saat demo diikuti puluhan orang tersebut, menuntut pemerintah pencabutan izin PT SRL dan PT SSL, mendesak Kadis Kehutanan Sumut tidak mengeluarkan RKT, bahkan minta Kadis Kehutanan Sumut JB Siringoringo dicopot.

“Dari rangkaian skenario yang disusun serta melihat praktik penggarapan lahan di areal HPHTI yang dijadikan menjadi kebun sawit, makin menguatkan dugaan keterlibatan mafia tanah dan kebun,” kata Ikhyar dan Edison.

Padahal kedua perusahaan pemegang izin HPHTI di Palas, tidak merusak hutan tapi menanam, menghijaukan, melestarikan dan memanfaatkannya sesuai izin dari pemerintah. Malah sebaliknya, di areal yang sama, sejumlah perusahaan merambah hutan dan merubahnya menjadi kebun sawit.

Ikhyar dan Edison mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi pihak tertentu, yang mencaplok areal HPHTI untuk dijadikan kebun sawit. Sebab areal HPHTI tidak dapat dialihfungsikan apalagi dirambah untuk kebun sawit, tapi harus dihijaukan kembali.

Areal HPHTI juga tidak dapat dikuasai oleh oknum tertentu, kendati berkedok kepentingan masyarakat. Sebab PT SRL dengan luas areal 65.000 ha dan PT SSL 42.000 ha, adalah areal Hutan Tanaman Industri.

Terkait tudingan kehadiran perusahaan tidak memberi konstribusi bagi masyarakat sekitar, Edison Sianturi meminta agar perusahaan meresponsnya secara positif. Antara lain dengan mengidentifikasi kembali program Social Responsibility & Community Development yang dimiliki perusahaan.

Tentang tuntutan agar Kadis Kehutanan tidak mengeluarkan Rencana Kerja Tahunan ( RKT) kepada PT SRL dan PT SSL, Edison menyebutkan sebagai tuntutan salah kaprah. Setiap tahun RKT memang harus dikeluarkan bagi pemegang izin HPHTI resmi.

Karenanya, Ikhyar dan Edison mengimbau pihak perusahaan dan masyarakat sekitar menjalin kerja sama yang baik. Perusahaan juga harus menciptakan dan memelihara hubungan harmonis dengan lingkungan di sekitar daerah operasinya untuk memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.