Home » Tabagsel » GMP3 Desak DPRD Awasi Pembangunan Kantor Bupati Palas

GMP3 Desak DPRD Awasi Pembangunan Kantor Bupati Palas

www.metrosiantar.com

jangandiam GMP3 Desak DPRD Awasi Pembangunan Kantor Bupati Palas PALAS-METRO; Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Pemuda Peduli Padang Lawas (GMP3), meminta agar DPRD Palas merespon serta mengawasi pembangunan perkantoran pusat Pemkab Palas yang saat ini terkesan semakin hari semakin tak jelas arah pembangunannya. Diduga terjadi monopoli kekuasaan tanpa melibatkan semua unsur masyarakat dalam pembangunannya.

“Usia Kabupaten Palas sudah memasuki tahun ke-3, sejak dimekarkan dari kabupaten induk Tapanuli Selatan (Tapsel), 2007 lalu. Namun hingga sekarang belum ada titik pasti sosialisasi dalam pembangunannya,” kata Ketua GMP3 Mardan Hanafi Hasibuan kepada METRO, Minggu (14/3).

Padahal, sebut Mardan, hal ini menyangkut eksistensi keberadaan Palas di mata luar. “Sehingga harus ada sosialisasi ke publik, kajian secara profesional, master technic planning perencanaan pertapakan, bentuk pembangunan kantor bupati, lokasinya, tanah siapa, luasnya berapa, dananya darimana, siapa rekanannya, bagaimana rencana tata ruang wilayah (RT/RW), sudah adakah Perdanya, apakah sudah diparipurnakan, bagaiamana konsep letak pemukiman perkantorannya dan sebaginya,” ungkapnya.

“Inilah juga seharusnya yang didesak DPRD kepada Pemkab, jangan hanya diam setelah dilantik. Tunjukkan kepada rakyat kalau kinerja dewan selama ini tak hanya duduk saja. Tapi sebagai pengawas pembangunan dan kebijakan pemerintah, begitu juga dalam menampung aspirasi masyarakat,” tambah Mardan.

Lebih lanjut dikatakan Mardan, pihaknya menilai selama ini DPRD lebih banyak mengkritik pemerintah. Ini diduga demi kepentingan pribadi bukan untuk kemaslahatan masyarakat Palas. “Kita minta dewan agar arif dan bijak memikirkan perencanaan pembangunan perkantoran bupati ini. Kalau bisa harus dilibatkan semua pihak baik tokoh agama, masyarakat, pemuda dalam desain mode perencanaan kantor bupati, karena ini akan melukiskan sejarah, apalagi disentuh dengan adat masyarakat Palas yang saat ini mulai terkikis karena modernisasi kultur,” sebutnya.

Masih dikatakan Mardan, DPRD Palas harus banyak belajar ke daerah pemekaran lain terutama dalam pembangunan kantor bupati dan bagaiamana mekanismenya. “Palas jangan kalah saing dengan daerah pemekaran tetangga baru yang saat ini sedang membangun kantor SKPD yang hampir rampung pembangunannya,” pungkasnya. Sementara itu Kadis Pekerjaan Umum Daerah (PUD) Palas Ir Chairul Windu Harahap, Jumat (12/3) ketika dikonfirmasi METRO, membantah terkait adanya isu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat terkait ketidakjelasan pembangunan Kantor Bupati Palas.

Diutarakan Chairul, saat ini sedang dilakukan tahapan-tahapan pembangunan Kantor Bupati Palas. Kantor bupati sendiri akan dibangun di atas lahan seluas 6 hektare di Kelurahan Sibuhuan Kecamatan Barumun persisnya di samping Disbun Sumut atau sekitar 2 kilometer dari kantor DPRD Palas. Lahan tersebut, hasil hibah masyarakat.

“Pembangunan kantor bupati memakan dana sebesar Rp216 miliar, dengan sistem pelaksanaan proyek multiyears selama 3 tahun berturut-turut. Saat ini sedang tahapan pembangunan jalan menuju akses pembangunan kantor bupati dengan tipe jalur dua, dengan lebar jalan 20 meter. Panjang jalan yang akan dibangun 3 kilometer, dari titik kantor DPRD Palas,” pungkasnya. (amr)

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.