Home » Tabagsel » Rekomendasi Dephut Cabut Izin PT SSL Dan SRL Sebagai Pengelola Hutan PALAS adalah Informasi Menyesatkan

Rekomendasi Dephut Cabut Izin PT SSL Dan SRL Sebagai Pengelola Hutan PALAS adalah Informasi Menyesatkan

istockphoto 1029789 question mark vector cartoon Rekomendasi Dephut Cabut Izin PT SSL Dan SRL Sebagai Pengelola Hutan PALAS adalah Informasi Menyesatkan

www.beritasore.com

MEDAN (Berita): Tidak benar Departemen Kehutanan (Dephut) akan merekomendasikan pencabutan ijin PT Sumatera Silvia Lestari (SSL) dan PT Sumtatera Riang Lestari (SRL) sebagai pengelola hutan di Kabupaten Padang Lawas Selatan (Palas).

Menurut dua anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara M Nasir dan Richard M Lingga jika ada yang menyebutkan Dephut akan merekom,endasikan pencabutan ijin dua perusahaan tersebut, merupakan info yang keliru dan menyesatkan.

‘Pernyataan yang dikeluarkan salah seorang Pansus Palas itu salah dan menyesatkan,” tegas Nasir politisi Partai Keadilan Sejahtera yang menjabat Wakil Ketua Komisi  B DPRD SU.

Menurutnya Dalam pertemuan antara Komisi B DPRD SU dan pansus Padang Lawas tentang perambahan hutan dengan Menteri Kehutanan yang diterima Irjen Dephut Suwarno, tidak ada pernyataan menyebutkan Dephut akan mencabut ijin kedua perusahaan tersebut.

“Yang benar Dephut akan menginventarisir beberapa pperusahaan yang diduga telah melakukan pelanggaran dan pengelolaan hutan sebagaimana pengaduan masyarakat Padang Lawas,’ papar Nasir. Sehingga, lanjutnya kalau ada pernyataan yang menyebutkan Dephut akan mencabut ijin kedua perusahaan tersebut dikhawatirkan ada kepentingan lain.

Pernyataan yang sama juga diucapkan Politisi Partai Golkar Richard Eddy Lingga, namun lanjut dia pada prinsipnya dewan sangat mendukung upaya yang dilakukan pemerintah untuk menindak segala bentuk kejahatan yang berkaitan dengan hutan.

Secara tegas, menurut Richard pihaknya juga telah mengingatkan Ketua Pansus DPRD Palas Syarifuddin yang juga Politisi Partai Golkar untuk mencabut pernyataannya mengenai rekomendasi pencabutan izin PT SSL dan SRL. “Karena memang pernyataan itu tidak pernah terucap bahkan disinggung dalam pertemuan dengan Menhut,” ujar Richard kesal.

Apalagi dari data dan fakta yang ada, kedua perusahaan tersebut memang telah mengantongi ijin dari menteri Kehutanan terkait pengelolaan hutan di kabupaten Padang Lawas Selatan..

Dari pertemuan dengan Departemen Kehutanan beberapa waktu lalu di Jakarta teruungkap adanya dugaan 16 perusahaan di Palas yang melakukan pelanggaran dalam pengelolaan hutan. “Pada intinya memang kita mendukung upaya penegakan hokum akan kasus tersebut, namun tetap harus proporsionallah menilai persoalan yang ada sehingga tidak menyesatkan,’ kata Richard Lingga.(irm)

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.