Home » Tabagsel » Tindakan Bupati Madina Tidak Wajar

Tindakan Bupati Madina Tidak Wajar

Madina, (Analisa). Terkait  pelaksanaan eksekusi putusan MA Nomor : 89/PK/TUN/2014, tanggal 23 Januari 2015  yang dilakukan oleh Bupati Madina Dahlan Hasan Nasution, dengan cara mengeluarkan dua SK yang saling kontradiktif, dimana pada  SK  Pertama yakni   SK No 525/498/K/2015, tentang pencabutan atas SK Bupati Madina Nomor 525.25/417/K/2012, tertanggal 7 Agustus 2015, dimana  Bupati  seolah-olah melaksanakan putusan MA, yang  secara otomatis menghidupkan kembali  IUP KP USU. Namun  pada hari yang sama, kembali mengeluarkan SK 525/499/K/2015 tertanggal 7 Agustus 2015 yang mencabut kembali IUP KP USU.

Menyikapi hal tersebut,  Dr Jaminuddin Marbun SH, MHum, yang juga Rektor Universitas Darma Agung mengatakan, dalam melaksanakan sebuah putusan haruslah tetap memperhatikan asas pemerintahan yang baik. “Perlu diketahui bahwa Indonesia adalah  negara hukum, jadi hukum itu adalah yang tertinggi.

Jadi yang saya tekankan bahwa di negara hukum seperti Indonesia, hukum itu adalah yang tertinggi, sehingga seluruh produk hukum yang keluar patutlah untuk dilaksanakan/dieksekusi, namun dalam pelaksanaan eksekusinya  haruslah sesuai dengan asas pemerintahan yang baik”, ujarnya.

“Jangan sampai pelaksanaan eksekusi menimbulkan ketidak pastian hukum. Kalau dilihat dari SK Pertama, SK No 525/498/K/2015  tanggal 7 Agustus 2015 artinya eksekusi seolah-olah sudah dilakukan, namun SK Kedua; SK No 525/499/K/2015 tertanggal yang sama, mencabut kembali IUP KP USU Nomor 525.25/484/Disbun/Tahun 2004. Dalam hal ini IUP KP USU yang sudah melalui berbagai proses hukum dan sudah mendapatkan putusan inkracht, secara otomatis hidup kemabli, namun  kembali dicabut oleh Dahlan Hasan Nasution selaku Bupati Madina, adalah perbuatan di luar kewajaran, dan dapat menimbulkan ketidak pastian hukum,” imbuhnya.

Sehingga siapa pun personnya, sekalipun seorang kepala daerah dapat dituntut secara pidana, karena dapat diindikasikan melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang yang bisa menimbulkan ketidak pastian hukum,” ujarnya, Sabtu (21/11).

Seperti diketahui, IUP Koperasi Pengembangan USU bernomor 525.25/484/DISBUN/Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan, seharusnya hidup kembali setelah adanya putusan inkracht (berkekuatan hukum tetap) dari Mahmakah Agung dengan No 72/G/2012/PTUN-MDN jo No. 72/B/2013/PT.TUN-MDN jo No. 472 K/TUN/2013 jo. No. 89 PK/TUN/2014. (sug)

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.