Home » Sumut » 29 Kasus Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2015

29 Kasus Konflik Agraria Terjadi Sepanjang 2015

MEDAN – Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau KontraS Sumatera Utara (Sumut) mencatat, sepanjang 2015 telah terjadi 29 kasus konflik agraria di Sumut. Bahkan, sebagian besar di antaranya belum menemukan titik terang dan menumpuk dari tahun-ke tahun.

Koordinator KontraS Sumut Herdensi Adnin mengatakan,salah satu kasus konflik agrarian yang sampai sekarang masih hangat diperbincangkan adalah kasus sengekata Lahan Eks Hak Guna Usaha (HGU) PTPN II.

Pengambilalihan lahan milik masyarakat yang dilakukan secara paksa oleh PTPN II, baik melalui mekanisme HGU maupun tanpa HGU sudah berlangsung lama atau sejak 1972.

“Bahkan, sejak dikeluarkannya SK Badan Pertanahan Nasional (BPN) No. 42, 43, 44 /HGU/BPN/2002 melalui pemerintah pusat mengeluarkan tanah seluas 5.873 ha dari HGU PTPN II, namun hingga kini peruntukan tanah tersebut tidak memiliki kejelasan,” katanya di kantor KontraS Sumut Jalan Brigjend Katamso Medan, Kamis (17/12).

Bahkan dari 29 kasus tersebut, sebanyak 55 orang menjadi korban luka dan 34 di antaranya dikriminalisasi. Selain dengan PTPN II, ada pula sengketa lahan yang melibatkan antara aparat militer dan masyarakat.

Dari amatan KontraS Sumut, ada beberapa kasus sengeketa lahan seperti di Desa Ramunia dan kasus sengketa lahan antara TNI dan masyarakat Kelurahan Sari Rejo yang hingga kini belum ada solusinya

Advokasi poada saat ada petani yang tanahnya diseroot baik perusahan maupun mafia tanah, di Medan Krio tahun 2014, tertanggal 30 April 2014, KontraS mendampingi petani membuat laporan ke Poldasu pada 1 Mei 2014 tapi tidak ada tanggapan.

Selanjutnya laporan dibuat kepada Propam Mabes Polri. “Ada indikasi kepolisian tidak bekerja proporsional, ada indikasi Poldasu memanipulasi laporan, seperti ada alat bukti yang diserahkan masyarakat namun kata kepolisian hilang,” ucapnya.

Komnas HAM sejauh ini juga sudah melaporkan Reskrim Umum Poldasu kepada Ombudsman RI, Komisi III DPR RI dan Komnas HAM untuk tanah-tanah yang diserobot pengusaha atau perseorangan dalam artian mafia tanah.

Untuk permasalahan konflik agrarian, KontraS Sumut menuntut pemerintah untuk sesegera mungkin menyelesaikan konflik agrarian khususnya eks HGU PTPN II.

“Konflik ini muncul tahun 2002 dan sekarang sudah 2015, sudah sekitar 13 tahun persoalan ini belum selesai. Hingga sekarang tidak ada mekanisme yang dilakukan pemerintah. Harus ada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Harus ada Keputusan Presiden terkait peneylesaian konflik tanah ini,” ungkapnya. (sah/sdf)


POJOKSATU.id

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.