Home » Tabagsel » Bupati Madina Diduga Salah Gunakan Wewenang

Bupati Madina Diduga Salah Gunakan Wewenang

Panyabungan. Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/499/K/2015 Tanggal 7 Agustus 2015 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Mandailing Natal No.525.25/484/DISBUN Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perkebunan Koperasi Pengembangan Universitas Sumatera Utara (KP-USU) dinilai sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Demikian dikatakan Praktisi Hukum Subur Siregar kepada Medan Bisnis, di Panyabungan, Senin (30/11).

Seperti diberitakan MedanBisnis sebelumnya, Mendagri, Menko Polhukam dan Gubernur Sumut, sudah menginstruksikan Bupati Mandailing Natal (Madina) melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang pembatalan Surat Keputusan Bupati No. 525.25/417/K/2014 tanggal 22 Juni 2012 sebab telah berkekuatan hukum tetap.

Lebih lanjut Subur mengatakan, Mendagri melalui surat No. 180/5687/SJ tanggal 8 Oktober 2015 telah memerintahkan Bupati Madina untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sebab berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan pasal 72 ayat 1 dan pasal 81 ayat 2.

Demikian juga halnya Gubernur Sumut melalui surat No. 180/9956/2015 tanggal 4 Nopember 2015 dan Menko Polhukam melalui surat No. B2150 /Menko /Polhukam/HK.04.04.1/11/2015 tanggal 16 Nopember 2015 yang ditujukan kepada Bupati Madina mengatakan, agar Bupati Madina melaksanakan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

“Sebab tindakan Bupati Madina mengeluarkan surat keputusan No. 525/499/K/2015 tanggal 7 Agustus 2015 tentang pencabutan SK. Bupati Madina No. 525.25/484/DISBUN/2004 tentang IUP KP-USU dapat dikategorikan sebagai tindakan melawan hokum,” katanya.

Di tempat terpisah Parwis Batubara, Sekretaris Koperasi Maju Bersama Jaya Desa Tabuyung mitra KP-USU mengatakan, KP-USU melalui Dr Darwin Dalimunthe, selaku sekretaris KP-USU telah melaporkan Yoshua Irawan Lau, Direktur PT ALN dan Hidayat Batubara, mantan Bupati Madina ke Mabes Polri No. Pol : LP/596/V/2015/Bareskrim tanggal 11 mei 2015 terkait dugaan Tindak Pidana Pemalsuan dan atau memberikan keterangan palsu pada akta authentik sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 dan 266 KUHP.


MedanBisnis – (zamharir rangkuti)

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Bergabung Dengan 6,136 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. When you’re in the When you’re in the market for a house JTC, pay for it with CASH O.K? , oh boy, I’m glad you’re not by dad..you give TERRIBLE acvdie. If I were to save up ~$300k, the LAST thing I would do is give it? all away just to say I own a house. No way! I would travel the world from top to bottom for 20 years on $300k. My life would be truly lived. If I ever even THOUGHT about following your acvdie, I wouldn’t buy a house, I’d buy an apartment complex. Yes, yes, I’m a child genius, I know. Was this answer helpful?

1 Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.