Home » Tabagsel » Proyeksi PAD Palas Sangat Rendah

Proyeksi PAD Palas Sangat Rendah

Padanglawas, (Analisa). Proyeksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Padanglawas (Palas) masih tergolong sangat rendah jika dilihat dari berbagai potensi yang ada di daerah tersebut. Hal itu terlihat pasca  ditetapkannya Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2016 sebesar Rp965 Miliar.

Pada Tahun 2015 APBD Palas sebesar Rp 624,6 miliar, artinya, APBD Palas Tahun 2016 ini diproyeksikan mengalami kenaikan cukup signifikan. Namun, kenaikan asumsi pendapatan ini tentu belum bisa menjadi tolok ukur keberhasilan sebuah kebijakan anggaran.

“Sekalipun APBD Palas mengalami peningkatan cukup signifikan bila dibanding tahun 2015, tapi hal itu belum tentu menjadi ukuran keberhasilan kebijakan anggaran, anggaran tersebut perlu dicermati dan perlu tolok ukur yang objektif dan menyeluruh,”  kata Direktur Lingkar Studi Pembangunan (LSP) Sumatera Utara Ansor Harahap belum lama ini mengomentari tentang penetapan KUA PPAS Palas TA 2016.

Kata Ansor, diantara parameter keberhasilan suatu anggaran tersebut dapat dilihat dari sandaran pendapatannya, alokasi belanja tidak langsung, belanja langsung, dan bentuk kegiatannya. Bila mencermati KUA-PPAS 2016, maka dapat dilihat bahwa APBD masih sangat bergantung kepada dana perimbangan yaitu sebesar Rp,682.864.087.557,-. Dan Rp525.047.­157.000,- berasal dari dana alokasi umum (DAU). Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tak kunjung bergerak signifikan seimbang dengan potensi Palas yang melimpah ruah. Padahal, Palas sudah delapan tahun mekar.

“Ketergantungan atau menjadikan dana perimbangan sebagai sandaran utama pendapatan merupakan bukti pemerintah daerah tidak sungguh-sungguh dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mengoptimalkan pendapatan.

Selama ini kita melihat bahwa rancangan PAD Palas masih dirumuskan sekedarnya saja, bahkan diduga ada kesengajaan mengabaikan potensi pendapatan sehingga memberi kesempatan terjadinya kebocoran pendapatan, termasuk pada 2016 ini Pemkab Palas hanya mampu mengasumsikan PAD sebesar Rp,45.903.231.518, dari Rp36.752.618.339,00 tahun 2015, kondisi yang lambat inilah yang dialami Palas selama delapan tahun telah mekar,” katanya.

Selanjutnya tolok ukur yang tidak kalah penting dalam melihat keberhasilan kebijakan anggaran, kata Ansor yang juga Tenaga Ahli Fraksi DPRD Sumut ini, tidak lain seberapa besar alokasi belanja langsungnya.

Pada KUA-PPAS Palas 2016 yang telah disepakati terlihat dengan jelas alokasi belanja langsung hanya sebesar Rp414.819.289.434.08, atau sekitar 40 % dari total belanja. Begitu juga dengan belanja tidak langsung, betapa porsi belanja pegawai masih signifikan yaitu sebesar Rp330.764.486.451.22 dari Rp570.375.­540.640.92.

“Selama belanja tidak langsung masih lebih besar dari belanja langsung, maka APBD itu belum berpihak kepada rakyat, sedangkan seimbang saja diantara kedua jenis belanja tersebut belum tentu bisa disebut sebagai kebijakan yang baik bagi rakyat, apa lagi masih lebih besar, dari rincian tersebut, jelas bahwa APBD Palas tidak berpihak kepada rakyat, belum lagi mengkaji program dan kegiatannya” tandas Ansor. (ats)


analisadaily.com

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.