Home » Tabagsel » Tuntut Keadilan – Guru Honor Paluta Unjuk Rasa

Tuntut Keadilan – Guru Honor Paluta Unjuk Rasa

Paluta,  Puluhan guru honorer yang tergabung dalam wadah Persatuan Guru Honor Komite (PGHK) Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta), menggelar unjuk rasa ke kantor Bupati Paluta, Selasa (1/12).

Dalam aksi itu, massa meminta pemerintah agar memikirkan nasib dan kesejahteraan para guru honorer, sebab pada kenyataannya guru honorer selama mengabdi hanya menerima gaji Rp150 ribu hingga Rp400 ribu per bulannya.

“Saat ini, penghasilan guru honorer dilingkungan Kabupaten Paluta masih dibawah Rp1 juta. Bisa dibayangkan dengan gaji senilai itu, sementara harga kebutuhan pokok sudah semakin tinggi,” ujar koordinator aksi Iskandar Muda Siregar, saat menyampaikan orasinya di kantor DPRD Paluta dengan pegawalan personil Satpol PP Paluta dibantu Polsek Padang Bolak.

Menurutnya, gaji setiap bulannya yang di proleh jauh dari harapan. Gaji diterima Rp150 ribu hingga Rp400 ribu, itulah yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sekaligus biaya BBM selama satu bulan walau terkadang tidak cukup.

“Mana kesejahteraan para guru. Untuk membeli BBM sepeda motor saja kami harus mengutang,” ungkapnya.

Lebih lanjut, prinsip habis gelap terbitlah terang yang dikenal bagi para pejuang tanpa tanda jasa hanyalah sebatas doa, cita-cita harapan dan keinginan luhur yang mulia, kenyataan pahit yang melanda habis gelap kembali pada kegelapan.

Hal senada disampaikan, kordinator lapangan Amrin Hasibuan SPd. Dikatakan, bukankah undang undang mengamanatkan 20 persen dari APBN dan APBD itu di alokasikan untuk anggaran pendidikan.

Tapi pada kenyataannya, kenapa guru honor tidak memperoleh kesejahteraan dan penghasilan yang layak, agar para guru ketika hendak berangkat mengajar tidak lagi mengutang bahan bakar sepeda motor.

Tambahan Penghasilan

Ketua PGHK Paluta M Faisal Hasibuan Spd, meminta kepada Bupati dan DPRD Paluta untuk menampung tambahan penghasilan guru honor sesuai dengan surat PGHK Paluta nomor: 10/PGHK/X/2015.

Selain itu PGHK Paluta berharap diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti sertifikasi guru, sebagai penunjang dalam proses peningkatan kwalitas mutu pendidikan. Pemkab Paluta agar melakukan pemerataan guru guna keseimbangan proses belajar dan mengajar di desa, sebab sebagian desa terpencil masih kekurangan guru.

Usai menyampaikan orasi, delegasi diterima wakil Bupati H Riskon Hasibuan SE, bersama Plt Kadis Pendidikan Drs Umar Pohan MSi.

Dalam diskusi bersama PGHK Paluta itu, Wabup H Riskon Hasibuan mengaku sudah mendengar semua aspirasi yang disampaikan, untuk itu semua aspirasi tersebut akan disampaikan kepada Bupati Paluta Drs H Bachrum Harahap untuk ditindaklanjuti.

“Saya bersama pak bupati sudah memikirkan nasib guru honor, termasuk soal pemerataan para guru,” ujarnya.

Wakil Bupati juga menekankan, guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mempunyai peran penting dalam membangun SDM generasi bangsa, sebab tanpa seorang guru, mustahil seseorang itu bisa berhasil.

Plt Kadis Pendidikan Paluta Drs Umar Pohan Msi menambahkan, persoalan apakah bisa guru honor untuk mengikuti setifikasi, dengan tegas Umar Pohan mempersilahkan semua guru untuk mengikuti proses sertifikasi dengan mengikuti persyaratan.

Adapun persyaratannya, tenaga honor harus mempunyai SK yang ditandatangani bupati atau biasa disebut honor daerah, bukan SK yang di keluarkan oleh kepala sekolah tempat mengajar.

“Kalau memang ada SK yang ditandatangani bupati, bisa ikut sertifikasi guru,” jelasnya.

Usai mendengar jawaban dari Wakil bupati dan Plt Kadis Pendidikan Paluta, massa PGHK Paluta yang diketuai Muhammad Faisal Hasibuan, didampingi Sekretaris Nuamir Habibi Tanjung membubarkan diri dengan tertib. (ong)


(Analisa)

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Bergabung Dengan 6,136 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. Assalamualaikum..saya mengucapkan salut pada teman teman guru yng tergabung dalam PGHK paluta..karena mengingat masalah yng serupa yng di alami kamu guru honor komitr di sidimpuan..gaji yang minim ditambah lg tidak bida diikutkan sertifikasi karena tidak mendapat SK bupati atau walikota meskipun jam terbang mengajar lebih lama dari guru tetap yayasan yng sudah sertifikasi..bagaimana mau meningkatkan hidup yng lebih sejahtera kalau untuk proses sertifikasi aja terhambat oleh SK?..semoga para pejabat pemangku kekuasaan daerah bisa lebih memperhatikan nasib guru honorer komite..WassalamualIkum..

1 Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.