Home » Sumut » Sekda Pematang Siantar Didesak Dicopot

Sekda Pematang Siantar Didesak Dicopot

20160826075814_197Pematangsiantar. Puluhan massa yang berasal dari Sahabat Lingkungan (Saling) mendatangi Kantor Walikota Siantar, Kamis (25/8). Massa mendesak agar Pj Walikota mencopot Donver Panggabean dari jabatan Sekda. Salah seorang perwakilan Saling, Niko Sinaga dalam orasinya mengungkapkan Donver Panggabean layak dicopot.
Pasalnya, yang bersangkutan diduga melawan hukum dan telah membuat surat palsu dalam pembangunan satu unit Sekolah Luar Biasa (SLB) di kelurahan Tajung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Siantar, yang saat ini sedang dalam proses pembangunan.

“Tindakan Donver merupakan tindak pidana yang mengakibatkan kerugian negara,” kata Niko Sinaga. Niko menjelaskan, tanggal 3 Maret 2016 lalu Donver mengeluarkan Surat Penguasaan Tanah seluas 10.000 m2 di Kelurahan Tanjung Pinggir. Surat ini dibuat sebagai pelengkap persyaratan dalam pengajuan pembangunan SLB ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Selama ini tanah itu, dalam surat itu diketahui masih status kepemilikan PTPN 3 yang akan dilepas ke Pemko Siantar namun masih belum final,” katanya.

Selanjutnya, Saling mempertanyakan langsung ke Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan, Aset Daerah (PPKAD) Pemko Siantar menyangkut kepemilikan tanah tersebut. “Menurut Kepala Dinas PPKAD Pemko Siantar belum menguasai tanah itu dan belum didaftarkan menjadi aset,” katanya.

Menurut Niko, dalam rangka pengajuan pemangunan SLB, Donver Panggabean juga menerbitkan Surat Keterangan Nilai Objek Pajak (NJOP) di lokasi SLB. Ternyata, juga hasil klarifikasi Dinas PPKAD, bahwa karena belum terdaftar sebagai aset Pemko Siantar di lokasi SLB belum merupakan objek pajak. Dalam meneken NOJP itu Donver dituding juga melampaui wewenangnya sebab intitusi berwewenang menetapkan NJOP adalah Dinas PPKAD.

Salah seorang perwakilan massa Saling, menyebutkan, surat-surat yang diteken Donver Panggabean pembangunan SLB berlangsung bahkan saat ini bangunan sudah berdiri. Padahal, per 1 Juli 2016 lalu, karena dinilai bermasalah, Pj Walikota sudah menginstruksikan agar pembangunan dihentikan. “Ironisnya, pembangunan tetap lanjut. Kita heran ada komunikasi yang tidak harmonis antara walikota dan Sekda,” katanya.

Malau menegaskan sudah sewajarnya Sekda dicopot sebab yang bersangkutan telah melanggar disiplin PNS. Dikatakan, pihaknya telah mengadukan tindak idana yang diduga dilakukan Donver Panggabean ke Polresta Siantar.

“Kita mengharapkan agar Polres Siantar segera menindaklanjuti laporan kita,” katanya.

Sayangnya, meski melakukan orasi beberapa saat di Kantor Walikota, tidak ada pihak Pemko Siantar yang bersedia menerima kehadiran massa Saling.

Sebelum mendatangi Kantor Walikota, massa Saling juga telah mendatangi Polres Siantar dan Kejari Siantar. Di kedua kantor institusi penegak hukum itu Saling mengharapkan agar kasus yang dilaporkan Saling segera dituntaskan.

Kepada wartawan, Kepala Dinas PPKAD Pemko Siantar, Adhiaksa Purba, menyatakan memastikan bahwa lokasi berdirinya SLB di kelurahan Tanjung Pinggir, Kecamatan Siantar Martoba, Siantar, belum merupakan aset Pemko Siantar. “Saya juga heran mengapa ada pembangunan SLB pemeritah di Sana,” katanya. (jannes silaban)

Sumber ; Medanbisnisdaily.com

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.