Home » Tabagsel » Hakim PN. Padangsidimpuan Kabulkan Gugatan Idarso Harahap

Hakim PN. Padangsidimpuan Kabulkan Gugatan Idarso Harahap

Kuasa Hukum – Ahmad Marwan Rangkuti, SH – dari Kantor Hukum MARWAN RANGKUTI & REKAN Padangsidimpuan

Padangsidimpuan (AKS), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang terdiri Hakim Ketua Ferry Hardiansyah, SH.,MH   bersama  Andi Wiliam Permata, SH., dan Fadel Pardamean Batee, SH selaku  hakim anggota  dalam siding perkara perdata No. 04/Pdt.G/2016/PN.Psp atas gugatan perampasan hak milik atas tanah dan bangunan Ruko (UD. Daya Mulia) yang terletak di jalan Imam Bonjol No. 103 Kel. Wek V Kec. Psp Selatan Kota Padangsidimpuan milik Idarso Harahap  oleh Hasan Muda Harahap dan istrinya (Emila Fevriani als. Mila)  akhirnya mendapat kepastian hokum.
Dimana berdasarkan hasil pemeriksaan secara menyeluruh dan pertimbangan hokum Hakim ternyata terbukti kepemilikan atas tanah berikut bangunan yang ada diatasnya itu adalah milik dan hak Idarso Harahap berdasarkan Surat Wasiat  tanggal 17 Januari 1986  bukan mili Hasan Muda Harahap yang diperbuat kedua orang tua Idarso Harahap dan juga Hasan Muda Harahap  serta disetjui seluruh ahli waris.
Bahkan menurut putusan hakim itu Jual Beli atas objek itu oleh Hasan Muda Harahap dan terbitnya  SHM No.467 an. Hasan Muda Harahap  juga dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hokum dan  tindakan pengalihan hak atas objek perkara itu oleh Hasan Muda Harahap (Tergugat I) bersama BPN Kota Padangsidimpuan selaku Tergugat III dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hokum  (onrecht matige daad), termasuk juga atas tindakan Hasan Muda Harahap dalam  menjadikan objek perkara itu sebagai agunan atas pinjamannya senilai Rp. 1 milyar lebih kepada  BRI Padangsidimpuan (turut Tergugat)  yang juga dinyatakan sebagai tindakan yang tidak sah dan melanggar hokum .
Demikian sebahagian isi putusan itu dibacakan oleh Hakim Ketua Ferry Hardiansyah,SH.,MH di ruang persidangan PN.Padangsidimpuan Selasa ( 20/9) di PN. Padangsidimpuan. Dan terkait isi putusan itu, Idarso Harahap melalui kuasa hukumnya Marwan Rangkuti dari Kantor Hukum Marwan Rangkuti & Rekan menambahkan bahwa berdasarkan fakta hokum ini dan juga putusan hokum itu klien nya jelas sudah terbukti sebagai pemegang hak atas tanah dan bangunan ruko (UD. Daya Mulia) yang selama ini diklaim  Hasan Muda Harahap.
Sehingga fakta hokum ini mempertegas bahwa  alas hak yang diperbuat Hasan Muda Harahap  selama ini atas objek perkara itu   diduga dibuat secara palsu dan polisi harus menjadikan putusan perkara ini sebagai dasar  penguatan pengaduan pemalsuan akta authnetik  (AJB maupun SHM milik Hasan Muda Harhap) klien kami .
“Benar, Hakim telah membuktikan bahwa tanah dan bangunan ruko (UD. Daya Mulia) yang terletak di jalan Imam Bonjol No. 103 benar milik dan hak  Idarso Harahap berdasarkan Surat Wasiat tanggal 17 Januari 1986 dan menyatakan penerbitan alas hak an. Hasan Muda Harahap baik AJB maupun SHM No. 467 miliknya dinyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hokum mengikat serta memerintahkan kepada Hasan Muda Hrahap bersama istrinya untuk menyerahkan objek itu kepada Idarso Harahap. Dan dengan putusan itu bukti kepemilikan atas objek perkara yang dimiliki Hasan Muda Harahap diduga berisi keterangan yang palsu sehingga putusan ini harusnya menjadikan dasar penyidik untuk mempercepat proses hokum pengaduan Idarso Harahap atas perkara pemalsuan surat oleh Hasan Muda Hrhap secara professional, transparaan dan akuntabel sehingga sudah dapat menetapkan status Tersangka kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perkara pidana itu.” kata Marwan di ruang kerjanya Jl. Perintis Kemrdekaan No. 74 Komplek Ruko Griya Sarina Regency Padangsidimpuan pada artawan (21/9).
Dan lebih lanjut Marwan menambahkan, selain terhadap Hasan Muda Harahap, hakim juga memutuskan bahwa tindakan BPN Kota Padangsidimpuan dalam penerbitan SHM No. 467 pun dikategorikan pelanggaran hokum termasuk juga pemberian pinjamansebesar Rp. 1 milyar lebih kepada Hasan Muda Harahap oleh BRI Padangsidimpuan .
”BPN dan BRI telah bertindak tidak hati-hati dan teliti sebelum  mengambil keputusan baik dalam penerbitan SHM atas objek milik klien kami juga pemberian pinjaman tanpa persetujuan klien kami sebesar Rp. 1 milyar lebih kepada Hasan Muda Harahap, sehingga secara hokum harus dibebankan tangung jawab hokum juga atas kerugian yang diderita kien kami dan hakim pun menyimpulkan  tindakan BPN dan BRI itu adalah perbuatan yang melanggar hokum ” ujar Marwan.
REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.