Home » Tabagsel » Mahasiswa dan Pelajar Madina Desak Polda Sumut Tuntaskan Kasus DHN

Mahasiswa dan Pelajar Madina Desak Polda Sumut Tuntaskan Kasus DHN

Aksi AMP-MADINA di Mapolda Sumut. (medansatu.com/mira)

Aksi AMP-MADINA di Mapolda Sumut. (medansatu.com/mira)

Medan – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Pelajar Mandailing Natal (AMP-MADINA) ketika menggelar unjukrasa di depan Mapolda Sumut, Jalan SM Raja, Medan, Rabu (14/9/2016).

Dalam aksinya, para pengunjukrasa menggelar orasi dan membentang spanduk warna kuning berisi tuntutan mereka, yakni mendesak Polda Sumut segera menuntaskan pemeriksaan kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan pejabat di Madina, DHN.

“Kami meminta Pak Kapolda Sumut agar segera melakukan gelar perkara dugaan penipuan dan penggelapan terhadap warga Madina, Tajuddin Pardosi, yang sudah dilaporkan ke Polda Sumut,” kata Koordinator Aksi AMP-MADINA, Muda Rizki Siregar, dalam orasinya.

Mereka juga meminta penyidik Polda Sumut mengusut tuntas penggunaan uang Rp 700 juta yang dipinjam DHN dari Tajuddin Pardosi. Pasalnya ada dugaan uang tersebut digunakan untuk kepentingan politik. “Ini perlu dipertanyakan,” teriaknya.

Sebelumnya diberitakan, status hukum DHN dalam kasus ini tinggal menunggu gelar perkara. Sebab, alat bukti dan keterangan saksi sudah lengkap.

“Saksi korban dan saksi terlapor sudah diperiksa, alat bukti juga sudah lengkap, tinggal menunggu hasil gelar perkara saja nanti,” kata Kasubdit II/Harda-Bangtah Polda Sumut, AKBP Frido Situmorang, Kamis lalu (25/8/2016).

Namun Frido belum bisa menentukan DHN akan ditetapkan tersangka atau tidak, meski alat bukti dan keterangan saksi sudah cukup. (mira)


MEDANSATU.COM

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Bergabung Dengan 6,136 komentator di Apakabarsidimpuan

  1. Hebat nai ate….

1 Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.