Home » Nasional » Peraturan Menteri KKP Dirilis Bulan – Depan Keramba Apung Segera Dibatasi

Peraturan Menteri KKP Dirilis Bulan – Depan Keramba Apung Segera Dibatasi

 PEMBATASAN KJA Sejumlah petambak memberikan pakan ikan kerapu yang dibudidayakan di dalam keramba Danau Laut Tawar, Aceh Tengah, Aceh, belum lama ini. Aturan pembatasan jaring keramba apung (KJA) akan dirilis paling lambat pada Oktober 2016 dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. (antara foto/syifa yulinnas)


PEMBATASAN KJA Sejumlah petambak memberikan pakan ikan kerapu yang dibudidayakan di dalam keramba Danau Laut Tawar, Aceh Tengah, Aceh, belum lama ini. Aturan pembatasan jaring keramba apung (KJA) akan dirilis paling lambat pada Oktober 2016 dalam bentuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan. (antara foto/syifa yulinnas)

Jakarta . Maraknya keramba apung di sejumlah danau Indonesia jadi penyebab kerusakan ekosistem, seperti kematian ikan massal dan sedimentasi danau yang mengkhawatirkan sebagaimana terjadi di Danau Toba, Sumatera Utara.
Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Slamet Subiyakto mengatakan, aturan pembatasan jaring keramba apung akan dirilis paling lambat pada Oktober nanti. “Bentuknya Permen (Peraturan Menteri), bulan depan Oktober akan keluar. Bukan moratorium keramba, tapi pembatasan. Keramba jumlahnya diatur agar sustain atau sesuai daya dukung danau,” jelas Slamet di kantornya, Gedung Minabahari IV, Jakarta, Kamis (1/9).

Dia mencontohkan untuk Danau Toba dengan luas 1.130 kilometer persegi, seharusnya keramba idealnya berkapasitas 50.000 ton ikan setahunnya, namun kapasitas keramba yang ada saat ini mencapai 83.000 ton.Lebih parah lagi, sambung Slamet, kelebihan kapasitas keramba yang terjadi di Waduk Jatiluhur, Purwakarta. Dari kapasitas ideal hanya 2.000 ton ikan keramba dalam setahun, saat ini diisi dengan keramba kapasitas 25.000 ton per tahun.

Slamet menjelaskan, realisasi pembatasan keramba di lapangan, selain dengan tidak memperpanjang izin keramba yang sudah habis, juga dilakukan penertiban keramba yang menyalahi aturan.”Misal keramba sesuai aturan harusnya daya tampungnya 10.000 ton, tapi ternyata di lapangan ada 30.000 ton, yah yang 20.000 ton keramba ini akan dikosongkan dulu. Ada tahapannya nanti, kita koordinasi dengan Pemda, mereka kan yang berikan izin keramba di perairan umum wilayahnya,” tukasnya.

Aturan Kapal Asing
Sementara dibatasinya kapal asing pengangkut ikan hidup oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diketahui membuat biaya pengangkutan ikan menjadi lebih mahal. Kapal asing selama ini diandalkan mengangkut ikan hasil budidaya untuk diekspor ke luar negeri, lantaran minimnya kapal lokal pengangkut ikan.

Dalam Peraturan Menteri (Permen) Kelautan dan Perikanan Nomor 15 tahun 2016 tentang kapal pengangkutan ikan hidup, frekuensi kapal berbendera asing yang masuk wilayah perairan Indonesia dibatasi sebanyak 6 kali. Selain itu, ukuran kapal juga dibatasi maksimal hanya 300 gross ton (GT).

Sebelum April 2016 lalu, tak ada larangan kapal asing yang wara-wiri mengangkut ikan dari keramba-keramba laut di sejumlah wilayah. Ini dilakukan Susi untuk mencegah praktik transhipment di atas laut. Namun, aturan inilah yang kemudian diprotes sejumlah pengusaha dan nelayan budidaya perikanan.

Dirjen Perikanan Budidaya KKP Slamet Subiyakto mengungkapkan, dengan revisi Permen yang mulai berlaku sejak kemarin itu, maka setidaknya ada 3 kelonggaran untuk kapal asing yang mengangkut ikan hasil budidaya.”Dulunya hanya boleh masuk 6 kali, sekarang dibolehkan keluar masuk 12 kali. Jadi kan ikan yang diangkut lebih cepat dan lebih besar,” katanya.

“Selain itu, kalau dulunya dibatasi hanya boleh pilih 1 pelabuhan saja, sekarang kita persilahkan pilih 4 pelabuhan dari 181 pelabuhan yang kita izinkan untuk aktivitas pengangkutan,” imbuhnya.

Dia menjelaskan, kelonggaran ketiga dalam revisi Permen tersebut, yakni membolehkan kapal asing hingga maksimal 500 GT untuk angkutan ikan hidup, dari sebelumnya hanya diizinkan 300 GT.”Kalau dengan kapal 500 GT diharapkan sekali angkut bisa sampai 45 ton. Sebelumnya, dengan kapal ukuran 300 GT, hanya bisa angkut 15 ton saja sekali jalan. Jadi ini nggak rugi-rugi amat buat pengusaha pembudidaya, karena lebih efisien. Mereka kan maunya sekali angkut bisa banyak,” ujar Slamet.

Ketua Himpunan Pembudidaya Ikan Laut Indonesia Effendy Wong menuturkan, sejak dibatasi oleh Menteri Susi, ada lonjakan biaya logistik yang harus ditanggung pengusaha dan nelayan budidaya ikan laut. Selain itu, ikan juga melimpah di keramba lantaran kapal pengangkut dibatasi.”Selama ini dibatasi (frekuensi) setahun hanya boleh masuk 6 kali saja, sudah begitu kapal hanya maksimal 300 GT. Kita kirim ikan ke Hong Kong jadi sangat susah, harusnya dibuat agar angkutan ikan ini bisa efisien,” kata Effendi.

Sebagai informasi, revisi aturan ini menjadi cara KKP untuk mengejar target ekspor perikanan dalam negeri yang ditentukan dapat mencapai US$ 5,36 miliar tahun 2016. Sebelumnya, realisasi ekspor perikanan tahun 2015 hanya US$ 4,48 miliar.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor ikan dari Januari sampai Juni 2016 naik sekitar 4,28 % menjadi US$ 2,09 miliar.Khusus untuk sektor ikan budidaya, Amerika masih menjadi negara nomor satu tujuan ekspor dengan capaian 94.397 ton selama Januari-Juni 2016. Sementara ekspor perikanan budidaya terbesar kedua yakni Jepang yang mencatatkan 54.834 ton. (dtf)

medanbisnisdaily.com

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.