Home » Tabagsel » UMK Palas 2017 Ditetapkan Rp 2,14 Juta

UMK Palas 2017 Ditetapkan Rp 2,14 Juta

 Sampaikan Terlihat Asisten II Bidang Perekonomian Pemkab Palas Abdur Rahim Hasibuan, saat menyampaikan paparannya pada rapat Depeda Palas sebelum ditetapkannya UMK Palas tahun 2017 yang naik 8,25% dari UMK Palas tahun 2016. ()medanbisnis/maulana syafii)


Sampaikan Terlihat Asisten II Bidang Perekonomian Pemkab Palas Abdur Rahim Hasibuan, saat menyampaikan paparannya pada rapat Depeda Palas sebelum ditetapkannya UMK Palas tahun 2017 yang naik 8,25% dari UMK Palas tahun 2016. ()medanbisnis/maulana syafii)

Palas. Upah minimum kabupaten (UMK) untuk daerah Kabupaten Padang Lawas (Palas) pada tahun 2017 mendatang ditetapkan sebesar Rp 2.146.868. Penetapan UMK Kabupaten Palas ini dinilai lebih tinggi Rp 185.514 dari UMP Provinsi Sumut yang telah ditetapkan berdasar SK Gubsu Nomor: 188.44/623/KPTS/2016 tanggal 28 Oktober 2016, yakni Rp 1.961.354.

Penetapan UMK Palas tahun 2017 ini dilakukan lewat mekanisme rapat penetapan upah minimum Palas yang dihadiri oleh dewan pengupahan daerah (Depeda) Palas, Asisten II Pemkab Palas, perwakilan pengusaha dan perwakilan serikat pekerja, bersama pihak Disnakertrans Palas, bertempat di Aula Kantor Disnakertrans Palas, Kamis (17/11).

Melalui Kasi Wasnaker Jonnedi Piliang, Kepala Disnakertrans Palas Bustami Harahap dalam laporannya menyampaikan, setelah ditetapkannya UMK Palas tahun 2017 lewat rapat Depeda itu, selanjutnya Pemkab Palas akan mengusulkan penetapan UMK Palas tersebut kepada Gubsu untuk disahkan lewat surat keputusan.

“Penetapan UMK Palas ini merujuk kepada PP 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dengan mempertimbangkan aspek pertumbuhan ekonomi nasional, yaitu sebesar 3,07 persen dan laju inflasi sebesar 5,18 persen, ini kami peroleh datanya berdasarkan surat dari Kepala BPS nasional,” sebutnya.

“Dari hasil rapat penetapan UMK Palas tadi, kita perhitungkan, kenaikan UMK Palas tahun 2017 bila dibandingkan dari UMK Palas tahun 2016 kenaikannya sebesar 8,25 persen. Sebelumnya, pihak kita juga sudah melakukan survei harga di pasar-pasar, untuk menentukan besaran komponen kebutuhan hidup layak (KHL),” jelasnya.

Sebelumnya, Asisten II Pemkab Palas Abdul Rahim Hasibuan dalam sambutannya mengatakan, dasar hukum penetapan UMK Palas tahun 2017 berdasarkan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Permenakertrans Nomor : 13 Tahun 2012 tentang Komponen KHL dan Permenakertrans Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

“Memang, soal penetapan UMK Palas ini kita tetap merujuk ke PP 78 Tahun 215, namun kita tegaskan agar Depeda Palas mempertimbangkan berbagai faktor, seperti komponen KHL bagi pekerja lewat survei harga yang telah dilaksanakan, dalam menepkan kenaikan UMK Palas tahun 2017,” terangnya.

Turut hadir dalam rapat penetapan UMK Palas tahun 2017 itu, Kabid Wasnaker Disnakertrans Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) Pardamean Ritonga, yang bertindak selaku narasumber dan pembanding dalam rapat tersebut.

UMK Dairi Rp 1,9 Juta
UMK Dairi Tahun 2017 direkomendasikan sebesar Rp 1.965.100. Usulan itu disampaikan setelah menggelar hasil rapat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Dairi dengan dewan pengupahan daerah (Depeda) terdiri dari Gapensi, SPSI, perguruan tinggi, BPS dan Kabab Perekomomian

Hal itu dijelaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Sebastianus Tinambunan bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Sosial Sonta Purba kepada wartawan, Kamis (17/11) di Sidikalang.

Sonta Purba menerangkan berdasarkan hasil rapat tersebut telah disepakati UMK Dairi Tahun 2017 sebesar Rp 1,9 juta lebih.

Kadisnakersos Dairi menyebut, UMK sebelumnya Rp 1,81 juta. Rapat penetapan UMK dimaksud dilangsungkan pada 9 November 2016. Lalu, katanya, hasil keputusan rapat Depeda diserahkan ke Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) setelah direkomendasikan Bupati Dairi.

Dijelaskan, penetapan UMK berdasarkan perhitungan ekonomi dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Perhitungannya dilakukan berdasarkan nilai komoditas di kabupaten itu.

Sekda Dairi Sebastianus Tinambunan mengharapkan, setelah selesai evaluasi ataupun sudah disahkan Gubsu, UMK dimaksud bisa segera tersosialisasikan kepada pengusaha atau perusahaan untuk efektif diterapkan Tahun 2017. (maulana s/rudy s)

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.