Home » Kolom » Refleksi Hari Ibu : Antara Ruang Publik dan Ruang Domestik

Refleksi Hari Ibu : Antara Ruang Publik dan Ruang Domestik

1 1 Refleksi Hari Ibu : Antara Ruang Publik dan Ruang DomestikOleh: Muslim Pohan *)

Muslim Pohan apakabarsidimpuan Refleksi Hari Ibu : Antara Ruang Publik dan Ruang Domestik

Muslim Pohan – Penulis

Ketika pertama kali masuk ke Museum Kongres Perempuan I merupakan suatu hal baru, Kongres Perempuan Indonesia I sekaligus untuk memperingati Hari Ibu. Sejarah Hari Ibu diawali dari adanya pertemuan para pejuang wanita dengan mengadakan Kongres Perempuan Indonesia I pada 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta yang bertujuan untuk menyatukan pikiran dalam berjuang menuju kemerdekaan dan memperbaiki nasib kaum perempuan Indonesia. Kongres tersebut dihadiri oleh sekitar 30 organisasi perempuan dari 12 kota di Jawa dan Sumatera.

Hasil dari kongres tersebut salah satunya adalah membentuk Kongres Perempuan yang kita kenal sekarang dengan Kongres Wanita Indonesia (Kowani). Hari Ibu ditetapkan tanggal 22 Desember melalui dekrit presiden Soekarno No 316 tahun 1959 dan dirayakan secara nasional setiap tahun.

Museum Kongres Perempuan Indonesia I masih minim dan jauh dari harapan. Informasi keilmuan yang diperoleh dalam Museum tersebut masih sedikit dibandingkan dengan Museum yang ada di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama, hanya saja tidak terstruktur. Museum Pergerakan Perempuan Indonesia di Gedung Mandala Bhakti Wanitatama dibuat dengan tujuan untuk mengenang jasa-jasa perempuan. Dalam museum ini, kita bisa menemukan banyak bukti otentik peran perempuan, baik pada masa pra-kemerdekaan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi. Diantara bukti otentik tersebut adalah koleksi benda, foto, hingga pakaian. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pengelola Museum mengatakan bahwasanya pergerakan Perempuan sangat luar biasa dalam berbagai hal, misalnya kontribusi perempuan dalam ranah publik dan ranah domestik.

Sejauh pembacaan penulis, Museum Pergerakan Perempuan Indonesia tersebut belum menjelaskan secara terstruktur pergerakan perempuan pada orde lama, orde baru, dan reformasi. Apalagi Pergerakan Perempuan pada masa pemerintahan Soeharto tidak dipublikasikan secara komperehensif ke masyarakat, sehingga tokoh perempuan tidak muncul ke permukaan. Jika kita berpijak pada sejarah kongres perempuan Indonesia I pergerakan perempuan sudah ada sejak tahun 1928. Melihat kenyataan yang ada, beberapa literatur yang ada bahwa peran perempuan dihadapkan dengan beban ganda, antara domestik dan publik, sementara pihak laki-laki dominan pada ranah publik saja. Secara maknawi pergerakan perempuan Indonesia saat ini bisa di katakan kurang sejalan dengan makna kegiatan perempuan yang di lakukan pada jaman dahulu.

2 1 Refleksi Hari Ibu : Antara Ruang Publik dan Ruang Domestik

Momentum hari Ibu dijadikan sebagai refleksi tentang peran perempuan dalam keluarga dan ruang publik. Pada dasawarsa terakhir ini dalam komunitas dan sektor tertentu perempuan telah mendapatkan tempat yang berarti di tengah masyarakat, tetapi secara makro perempuan masih berhadapan dengan berbagai masalah. Adanya persepsi tentang peran ganda seorang perempuan, walaupun dia bekerja di sektor publik tetapi tetap dituntut untuk menyediakan waktu di sektor domestik yaitu peran sebagai ibu, sebagai isteri, dan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga lainnya tetap dibebankan kepada kaum perempuan.

Namun apakah perjuangan perempuan hanya berhenti di sini, jawabnya tidak. Perempuan saat ini bukanlah perempuan yang hanya bisa melakukan tindakan domestik seperti memasak, mencuci, bersih-bersih dan pekerjaan rumah lainnya. Perempuan saat ini juga di tuntut lebih cerdas dan pintar tidak hanya di kalangan rumah tangga melainkan juga yang berhubungan dengan dunia luar khususnya dunia kerjanya. Karena tidak dapat di pungkiri mayoritas perempuan di Indonesia adalah sebagai pekerja. Dan kebanyakan dari mereka tidak menyadari bahwa haknya sedang di kebiri, contohnya Hak Maternitas. Yang mereka tahu hanyalah, bekerja dan bekerja (streotipe)

Zaman sekarang ini dengan adanya gerakan gender seharusnya ketimpangan gender tidak terjadi lagi, perempuan tidak harus selalu dinomorduakan. Perempuan dan laki-laki mempunyai potensi dan peluang yang sama dalam sektor publik dan sebagai mitra sejajar, potensi perempuan sebagai mitra sejajar laki-laki harus dimaknai sebagai kebersamaan dalam mengatur kehidupan bersama. Harmona Daulay menjelaskan bahwa prinsip pembagian kerja secara seimbang adalah suatu prinsip adanya suatu hubungan yang egaliter antara suami dan isteri, pola pembagian kerja seperti ini tidak membedakan gender, tetapi tergantung pada kebutuhan dan tersedianya waktu yang tercurahkan. Pada hubungan ini proses kerjasama dan tolong menolong demikian kuatnya sehingga membentuk suatu tim yang kompak sehingga akan terjadi keharmonisan dan kesetaraan gender.

Oleh: Muslim Pohan.
Islam Kajian Gender, Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
Dewan Pertimbangan Organisasi (DPO) IMAPALAS YOGYAKARTA 2015-2017

REDAKSI, PENGIRIMAN BERITA dan INFORMASI PEMASANGAN IKLAN
HUBUNGI: apakabarsidimpuan@gmail.com.com

READ MORE

STOP-HIV-AIDS

Belum Ada Komentar

Disclaimer: Komentar adalah tanggapan pribadi, tidak mewakili kebijakan editorial redaksi apakabarsidimpuan. Redaksi berhak mengubah kata-kata yang berbau pelecehan, intimidasi, bertendensi SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan) --- Gunakan layanan GRAVATAR untuk menampilkan foto anda.