‘Non cash’ transaksi minimalisir korupsi

PANYABUNGAN- Saat ini Bank Indonesia (BI) sedang mempersiapkan rancangan proses transaksi yang tidak lagi melalui cash akan tetapi non cash transaksi. Program ini dilakukan untuk menghindari terjadinya korupsi.

Pernyataan ini diungkapkan oleh pengacara senior, Todung Mulia Lubis pada acara ceramah hukum di Pendopo Rumah Dinas Bupati Mandailing Natal (Madina), Desa Parbangunan, Kecamatan Panyabungan, hari ini.

Dijelaskannya, apabila non ches transaksi berjalan jumlah pemasukan dari sumber  pajak akan naik secara signifikan, karena diyakini dengan cara tersebut otomatis akan mengurangi korupsi dinegeri ini.

“Kalau ini sudah jalan, tidak ada lagi yang membawa – bawa uang cash dalam kopor, dan nantinya pada tahun pertama masih boleh transaksi Rp100 Juta tahun berikutnya Rp50 Juta dan begitu seterusnya. Namun ini bisa berlaku jika rancangan ini disetujui oleh anggota DPR RI,” ujarnya.

Todung mencontohkan, dengan kehadiran PPATK saja saat ini tidak ada lagi gubernur, bupati maupun pejabat lainnya yang berani memberikan nomor rekeningnya semua dilakukan dengan cara cash. “Jadi, inilah yang perlu kita siasati bagaiamana agar budaya itu hilang sama sekali” ungkapnya.

Menurutnya, sudah menjadi rahasia umum bahwa negara ini salah satu negara terkorup didunia dari penelitian dari 128 negera Indonesia masuk renking 110 dan di Asian peringkat 5 dengan skor 2,8 %. “Ironisnya lagi data ICW dari provinsi di Indonesia propinsi Sumatra Utara masuk terkorup, tetapi itu baru peresepsi publik belum data akurat,” katanya.

Baca Juga :  DRD Desak Percepat Hak Paten Kopi Arabika Mandailing

Melihat dari laporan ICW tersebut dijelaskan Todung, masyarakat bersama pemerintah daerah Mandailing Natal harus bisa menjadikannya sebagai pelajaran dan membuat motifasi untuk rencana pemekaran Provinsi Sumatera Tenggara.

“Rapat di DPRD Sumatra Utara saat ini sudah ada 2 rencana pemekaran provinsi yang direkomendasikan termasuk Provinsi Sumatera Tenggara, dan kalau sudah sampai ke DPR RI akan didukung Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap bersama tokoh – tokoh masyarakat yang berada diperantauan” katanya. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*