0,5 Juta Anak Sumut Tak Tamat SMA

MEDAN – Sekitar 500 ribu lebih anak di Sumatera Utara (Sumut) tidak dapat melanjutkan pendidikan tingkat menengah atas (SMA). Pasalnya, hal ini disebabkan faktor kemiskinan, perhatian orangtua, budaya, dan perhatian pemerintah.

Ketua Komisi Penanggulangan Anak Indonesia (KPAID) Sumut, Zahrin Piliang, mengatakan anak tidak dapat melanjutkan pendidikan ke tingkat atas cenderung lebih banyak di Nias dan kawasan pantai barat seperti Mandailing Natal (Madina), Tapanuli Tengah (Tapteng), dan Tapanuli Selatan (Tapsel).

Menurut Zahrim, angka partisipasi sekolah tingkat SD sudah mencapai 100 persen, tapi SMP 60 persen. Lalu, dari yang tamat SD yang tidak melanjutkan ke SMP 30 persen, dan yang tamat SMP yang tidak melanjutkan ke SMA 30 persen.

Selain itu, sebagian daerah dataran tinggi seperti Kabupaten Dairi dan Karo juga ditemukan hal serupa. “Masih banyak anak-anak yang tidak melanjutkan pendidikan disebabkan sebagian orangtua di desa masih beranggapan pendidikan itu tidak penting,” kata Zahrim, tadi pagi.

Dia mengatakan, anakanak lebih berpikir membantu orangtua bekerja daripada bersekolah. Untuk itu, pemerintah disarankan tidak hanya membuat program pendidikan belajar wajib sembilan tahun, melainkan hingga 12 tahun atau hingga SMA.

“Bayangkan saja, anak yang tamat SMA peluang kerjanya lebih banyak ke buruh pabrik, office boy, apalagi anak yang hanya tamat SMP. Jadi tidak hanya sembilan tahun, melainkan wajib belajar 12 tahun, sehingga hak anak untuk memperoleh pendidikan oleh negara dinyatakan di dalam kebijakan,” tandasnya.

Baca Juga :  Kapolda Sumut Tuding Media Terlalu Besar-besarkan Penembakan di Sorikmas Mining Madina

Disebutkan, selain luar daerah, Medan juga masih banyak anak yang belum dapat melanjutkan sekolah ke tingkat atas, disebabkan kota itu belum layak bagi mereka. Untuk mewujudkan Medan menjadi kota layak, pemerintah harus memiliki komitmen dengan membuat regulasi.

Sebab, katanya, Medan sampai sat ini belum mempunyai regulasi terkait hal itu. Apalagi masih minim sarana yang disediakan pemerintah untuk menumbuhkembangkan potensi anak seperti fasilitas umum. Jadi pemerinttah harus memperhatikan masa depan anak bangsa, dan harus benar-benar menggratiskan pendidikan sejak dini.

waspada.co.id

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*