100 Hari SBY, Sembako Mahal di Palas

Sabtu, 30 Januari 2010 – www.metrosiantar.com

100 Hari SBY, Sembako Mahal di Palas

PALAS-METRO; Menyikapi kinerja Pemerintahan Presiden RI, Soesilo Bambang Yhudoyono (SBY) dengan Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2 belum ada tanda-tanda perubahan nyata kepada rakyat kecil, terutama tingkat harga sembilan kebutuhan pokok (sembako) masih tinggi.

Yurahman (57), salah seorang petani sawit asal Binanga, Kecamatan Barumun Tengah (Barteng) Kabupaten Palas menilai belum ada perubahan nyata terhadap ekonomi rakyat kecil.

“Kebijakannya belum ada sampai menyentuh kepada masyarakat kecil, masih isu politik dan perseteruan yang sering kita lihat mulai dari KPK Vs Polri, hak angket century, pansus, dan baru-baru ini masalah rutan. Kalau untuk petani ada bantuan, tapi harga sawit naik belum ada,” ujar Yurahman kepada METRO, Kamis (29/1) kemarin.

Junaidi Hasibuan (47), komentator suhu perpolitikan di tingkat kedai kopi di Tangkahan Simpang Menanti Kecamatan Hutaraja Tinggi menilai 100 hari program kerja SBY masih terfokus pada persoalan bank century, KPK, Polri, penegakan hukum juga masih itu-itu saja, tidak ada isu yang baru di TV, kecuali perseteruan, ujung-ujungnya kepentingan politik.

“Kalau kita untuk rakyat kecil ini kan harga komoditas naiklah maunya, pupuk murah, tapi kalau sekarang masih tetap seperti sebelumnya yakni tahun lalu pun sudah sampainya harga sawit Rp1.200 per kilogram. Sekarang aja pun masih tetap tingkat Rp1.000 per kilogramnya di tingkat pengumpul, itupun tergantung jarak tempuhnya. Berarti kalau saya boleh bilang tidak ada perubahan,” terangnya.

Rahmat Daud (34) pedagang kaki lima di Sibuhuan juga menilai Program SBY 100 hari masih tetap jalan di tempat. Karena dilihat di TV tetap saja yang dibicarakan, kalau tidak musibah, politik dan century, kalau lainnya kurang ada dilihat di TV, itu-itu saja pembahasannya.

Baca Juga :  Daftar 14 Korban Tewas Bus Jatuh di Tapanuli Selatan

“SBY terkesan kurang tegas, roda ekonomi juga tidak berjalan baik, buktinya pengangguran masih banyak, orang bodoh masih ada, sistem pendidikan, penegakan hukum, masih pola-pola lama, dan bawahannya tidak patuh melaksanakan perintah SBY,” terangnya.

Asrulsyah Nasution (45), petani di Paringgonan Kecamatan Lubuk Barumun mengatakan hal yang sama. SBY belum menunjukkan kerja konkrit dalam 100 hari masa kabinetnya.

“Tidak ada imbasnya langsung ke masyarakat, hanya suhu politik yang memanas. Kalau ujungnya begini, korbannya rakyat, pemerintahan tidak berjalan dengan bagus selalu diterpa isu,” ujarnya pria yang hanya tamatan SMP ini.

Gemasu Nilai Program 100 Hari Kapolri Berhasil

Gerakan Mahasiswa Sumatera Utara (GEMASU) yang merupakan salah satu organisasi mahasiswa di Sumut menilai program 100 hari Kapolri Jenderal Pol Drs H Bambang Hendarso Danuri (BHD) MM di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berhasil dengan baik.

“Ini bermula ketika beliau menjabat Kapoldasu, di mana Gemasu sering mendukung program beliau terutama yang menjadi prioritas Kapolri saat itu masih dijabat Jenderal Drs Sutanto yang salah satu prioritasnya adalah pemberantasan Illegal Logging. Dimana pada saat itu Jenderal BHD menyikat habis mafia Illegal Logging di Sumut yang salah satunya adalah pembalakan liar yang terjadi di Kabupaten Madina yang melibatkan Adelin Lis, yang sekarang telah dijatuhi hukuman 10 tahun penjara oleh Mahkamah Agung (MA),” ujar Ketua Majelis Pertimbangan Pusat Gemasu, Malik Assalih Harahap, ST didampingi Ketua Masyarakat Sumatera Tenggara (Masteng), Manjuang Soangkupon Siregar kepada METRO, Kamis (28/1) kemarin.

Baca Juga :  Warga Panyabungan Terkena Pemadaman Bergilir

Ditambahkan Malik, Gemasu selama ini sangat mendukung program tersebut karena selama ini Gemasu juga aktif menyoroti kasus illegal logging di Sumut, maka secara moral Gemasu mendukung Jendral Pol BHD menyikat habis cukong kayu di Sumut dengan berbagai bentuk dukungan baik melalui opini, presure (turun ke jalan) dan mendatangi pakar hukum, politisi, aktivis mahasiswa, pers untuk sama-sama menyamakan persepsi perlunya pemberantasan illegal logging di Indonesia khususnya di Sumut, karena program pemberantasan illegal logging merupakan salah satu agenda penting dari pemerintahan Presiden SBY sejak lima tahun lalu yang diprioritaskan penanganannya. (amr/phn)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*