DL Sitorus Terancam 15 Tahun Penjara

Didakwa Bersama Pengacaranya Menyuap Hakim PT TUN DKI

Pengusaha DL Sitorus bersama dengan pengacaranya, Adner Sirait terancam hukuman penjara 15 tahun. DL didakwa telah menyuap Ibrahim, hakim pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) DKI Jakarta.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, DL Sitorus melalui pengacaranya, Adner Sirait, telah memberi uang sebesar Rp 300 juta ke Ibrahim. “Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada Ibrahim untuk diadili,” ujar koordinator tim JPU, Agus Salim.

Lebih jauh JPU menguraikan, pemberian uang itu terkait dengan perkara banding bernomor register 36/B.2010/PT.TUN/JKT, guna menguatkan putusan tingkat pertama di PTUN DKI Jakarta yang amar putusannya memenangkan gugatan DL Sitorus dalam sengketa kepemilikan lahan di Cengkareng, Jakarta Barat, melawan Pemda DKI.

Melalui surat dakwaan bernomor DAK-17/24/2010, JPU merincikan, Adner Sirait pada 13 Maret 2010 mendatangi PT TUN DKI dan bertemu dengan panitera muda PT TUN DKI, Diah Yulidar, dengan maksud menanyakan penanganan perkara sengketa tanah itu sekaligus menanyakan susunan majelis hakim yang menanganinya. Setelah mengetahui susunan majelis hakimnya, Adner pun mengajukan niatnya untuk bertemu Ibrahim yang ditunjuk sebagai hakim ketua. Sementara dua hakim anggota lainnya adalah Santar Sitorus dan Arifin Marpaung.

Dengan alasan hendak konsultasi soal penyusunan kontra memori banding, akhirnya Adner bertemu Ibrahim. Namun Ibrahim justru menyarankan agar Adner tidak usah membuat kontra memori banding. Seperti diungkapkan JPU, Ibrahim justru meminta dana Rp 300 juta untuk membereskan perkara itu.

Permintaan Ibrahim itupun disepakati Adner, yang selanjutnya dilaporkan ke DL Sitorus. Pengusaha bernama Darianus Lungguk Sitorus itu pun menyanggupi permintaan Ibrahim melalui Adner.

“Terdakwa II (DL Sitorus) sepakat dan menyetujui pemberian uang Rp 300 juta untuk Ibrahim, dan meminta terdakwa I (Adner Sirait) untuk memgambil uangnya di Yoko verra Mokoagow (notaris),” papar JPU pada persidangan yang dipimpin hakim ketua Jupriyadi tersebut.

Selanjutnya pada 29 Maret 2010, sekitar pukul 09.00 WIB DL Sitorus menyerahkan cek BNI bernomor 19-3-2010 senilai Rp300 juta kepada notaris Yoko Verra Mokoagow di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, untuk selanjutnya diberikan ke Adner Sirait. Namun Adner menerimanya sudah tidak dalam bentuk cek, melainkan uang kontan Rp300 juta.

Akhirnya uang itulah yang diserahkan Adner ke Ibrahim pada 20 Maret 2010. Dan saat penyerahan uang, Adner dan Ibrtahim tertangkap tangan oleh KPK di kawasan Cempaka Putuh, Jakarta Pusat.

Baca Juga :  BNNK Langkat Gagalkan Peredaran Ganja Antarprovinsi

Oleh JPU, dalam dakwaan primair DL Sitorus dan Adner Sirait diancam dengan pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, junto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal penjara selama 15 tahun.

Sedangkan untuk dakwaan subsidairnya, DL Sitorus dan Adner Sirait diancam dengan pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Anggap Surat Dakwaan Salah Alamat

Sementara itu DL Sitorus dan Adner Sirait yang didakwa menyuap hakim Ibrahim merasa keberatan. DL Sitorus dan Adner yang menunjuk OC Kaligis sebagai pembela, langsung mengajukan nota keberatan (eksepsi) setelah mendengar pembacaan surat dakwaan pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Senin (19/7).

OC Kaligis menyatakan bahwa dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU) salah alamat atau error in persona. Menurut Kaligis, Adner bukanlah pihak yang pertama kali mengajukan tawaran uang ke Ibrahim. “Pihak yang pertama kali meminta adalah Hakim Ibrahim,” ujar Kaligis.

Sementara DL Sitorus, lanjut Kaligis, hanyalah klien dari Adner Sirait. Kaligis menegaskan bahwa DL Sitorus sama sekali tidak mengerti mengenai perkara tersebut. “Dan menyerahkan segala persoalan yang menyangkut perkara tersebut kepada kuasa hukumnya (Adner Sirtait),” paparnya.

Selain itu, DL Sitorus juga tidak kenal dengan Ibrahim. Sebaliknya, Ibrahim dalam berkas acara pemeriksaan juga tidak dengan DL Sitorus. Sementara pemberian uang Rp300 juta, dimaksudkan untuk biaya pengacara. “Cek senilai Rp 300 juta itu adalah fee lawyer,” kata OC mengutip BAP atas nama saksi Yoko Verra Mokoagow.

Karenanya Kaligis meminta majelis hakim membatalkan untuk surat dakwaan JPU. Alasannya, surat dakwaan itu kabur dan tidak cermat. Kaligis juga meminta agar majelis hakim menerima esksepsi DL Sitorus dan Adner Sirait, serta membebaskan keduanya dari tahanan KPK.

Sebelumnya, pada persidangan yang sama JPU pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, DL Sitorus melalui pengacaranya, Adner Sirait, telah memberi uang sebesar Rp 300 juta ke Ibrahim. “Dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepada Ibrahim untuk diadili,” ujar koordinator tim JPU, Agus Salim. (rnl/ara/jpnn)

Ngambang, Eksekusi Register 40 Milik DL

Baca Juga :  Gatot Resmi Geser Syamsul

Di sisi lain, eksekusi lahan perkebunan milik DL Sitorus di Register 40 Kabupaten Padang Lawas (Palas) seluas 24 ribu hektare (ha), masih mengambang. Pasalnya, eksekusi lahan yang seharusnya dilakukan Mei sebelum pemilukada Tapsel, Rabu (12/5) lalu, tak kunjung dilakukan hingga saat ini.

Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan (Kadishutbun) Palas, Ir Soleman Harahap, mengaku, hingga saat ini belum ada informasi kapan akan dilakukan eksekusi. “Kalau sudah ada informasinya, pasti saya beri tahu,” ujarnya kepada METRO, Senin (19/7).

Menurutnya, hingga saat ini belum ada tindakan eksekusi dari MA. Padahal, sesuai pertemuan Pebruari lalu, eksekusi lahan akan dilangsungkan Mei sebelum pemilukada Tapsel.
“Lahan milik DL Sitorus berupa PT Torus Ganda dan Koperasi Bukit Harapan. Untuk wilayah yang masuk register 40 adalah 24 ribu hektare. Selebihnya masuk Kabupaten Padang Lawas Utara (Paluta),” ujarnya.

Kadishutbun menambahkan, sesuai dengan keputusan MA RI Nomor:2642/K/pid/2006 tanggal 12 Pebruari 2006, penyitaan yang dilakukan MA antara lain, semua barang bukti berupa aset perkebunan kelapa sawit sekitar 47 ribu hektare yang terletak di kawasan hutan register 40, dan 23 hektare berada di areal register 40 Palas.

“Dan kejahatan hutan yang dilakukan DL Sitorus adalah membuka perkebunan dalam kawasan hutan yang melanggar ketentuan UU No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, perkebunan atau perizinan Hak Guna Usaha (HGU) yang diterbitkan di dalam kawasan hutan register 40 tanpa ada izin pelepasan kawasan hutan, sesuai SKB Menhut, Menpan, dan kepala BPN no 364/Kpts-II/1990,” papar Kadushutbun.

Saat ini, sambung Kadishutbun, pemerintah menunjuk sementara pengelola aset milik terpidana DL Sitorus kepada BUMN PT Inhutani sesuai dengan surat penunjukan dari Menteri Negara BUMN melalui surat nomor :S-152/MBU/2009 tanggal 4 maret 2009.

Sumber: http://metrosiantar.com/METRO_TANJUNG_BALAI/DL_Sitorus_Terancam_15_Tahun_Penjara

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*