14 Anggota DPRD Siantar Ikut Nikmati Uang Korupsi

Medan, Mantan  Walikota Pematang Siantar Robert Edison (RE) Siahaan diajukan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Medan, Selasa (25/10/2011).  Ia didakwa korupsi dana rehabilitasi/pemeliharaan Dinas PU APBD 2007 sebesar Rp8,3 miliar dan penggunaan dana bantuan sosial P-APBD 2007 Rp2,2 miliar.

“Terdakwa RE Siahaan diancam dengan Pasal 2 Ayat (1) dan 3 jo Pasal 18 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP,” kata Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Zet Tadung Allo SH MH dan Irene Putrie SH MH.

Di hadapan majelis hakim diketuai Jonner Manik SH MH dengan  hakim anggota Suhartanto SH dan Lowdewik L Tobing (hakim Adhok), JPU Irene Putrie SH MH  menyatakan, pada 1 Januari -31 Desember 2007, terdakwa RE Siahaan baik sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan W Bonatua Lubis, Tioria Napitu, Johnny Arifin Siahaan, Marihot Situmorang, Christina Risfani Sidauruk bertempat di Rumah Dinas Walikota Pematang Siantar, Jalan Kapten MH Sitorus, melakukan beberapa perbuatan yang dipandang  melawan hukum.

RE Siahaan memerintahkan mencairkan dan menggunakan anggaran dana rehabilitasi/pemeliharaan Dinas PU pada APBD 2007 dan anggaran bantuan sosial Setda Pematang Siantar pada APBD-P  2007 untuk tujuan atau kegiatan selain ditetapkan dalam APBD dan APBD-P Kota Pemantang Siantar TA 2007 dengan melanggar perundang-undangan.

“Terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu memperkaya terdakwa sebasar Rp7.770.631.000 dan memperkaya  orang lain, Johnny Arifin Siahaan sebesar Rp1.406.586.063,12, Maruli Silitongga sebesar Rp700.000.000 dan 14 anggota DPRD Kota Pematang Siantar,” jelasnya.

Baca Juga :  Tiga Pimpinan DPRD Paluta Diadukan Anggota DPRD ke Badan Kehormatan Dewan dan Gubsu

Akibat perbuatan terdakwa, Pemerintah Kota Pematang Siantar mengalami kerugian Rp10.518.003.152,87. Perbuatan itu dilakukan terdakwa sekitar bulan Februari atau Maret 2007. Terdakwa memanggil W Bonatua Lubis selaku kepala SKPD Dinas PU Kota Pematangsiantar, Holder Siahaan selaku Bendahara Pengeluaran Dinas PU dan Erwin Simanjuntak selaku PPK Dinas PU P Siantar ke rumah dinas terdakwa.

Mereka diperintahkan agar dalam pelaksanaan pekerjaan swakelola dilakukan pemotongan anggaran sebesar 40%. Pemotongan anggaran itu digunkan untuk kepentingan terdakwa RE Siahaan. Dalam penggunaan dana Bantuan Sosial Kota Pematang Siantar sebesar Rp2.175.000.000, terdakwa bulan Desember 2007 memanggil Marihot Situmorang selaku Asisten III, Lintong Siagian selaku Asisten I dan M Akhir Harahap selaku Asisten II ke rumah dinas.

Terdakwa memerintahkan agar dapat mencairkan dana bantuan sosial untuk kepentingan terdakwa. Selain itu terdakwa pada 19 Desember 2007 terdakwa memerintahkan Christina Risfani Sidauruk melalui Marihot Situmorang untuk menairkan dana bantuan sosial pada APBD-P TA 2007 guna diberikan kepada anggota DPRD terkait pembahsan RAPBD TA 2008.

Kemudian Christina Risfani Sidauruk mengajukan penyediaan dana (SPD-P) APBD-P TA 2007 kepada Walikota Pematang Siantar cq Kabag Keuangan Setda Kota Pematang Siantar perihal mohon penerbitan SPD dengan nilai Rp5.455.000.000.  Selalnjutnya, Christina mengajukan pencairan dana dari SPD tersebut sebesar Rp4.535.000.000.

Dari pencairan dana, kemudian Christina bersama Tioria Napitu menyerahkan dana sebesar Rp1.500.000.000 kepada terdakwa di rumah dinas.  Selanjutnya terdakwa memerintahkan Lintong Siagian, Marihot Situmorang dan Tioria Napitu untuk membagi-bagikan uang kepada 14 anggota DPRD Pematang Siantar masing-masing Rp30.000.000,-.

Baca Juga :  Kapoldasu Didesak Usut Kasus Korupsi di Tapsel

“Pperbuatan-perbuatan terdakwa itu telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp1.815.000.000 dan memperkaya orang lain yakni 14 anggota DPRD Pematang Siantar masing-masing Rp30 juta hingga keuangan negara rugi Rp2.175.000.000 dari penggunaan dana rehabilitasi pemeliharaan Dinas PU pada APBD 2007 sebesar Rp8.343.003.152,87,” ucapnya.

Proses persidangan ditunda hingga pekan untuk mendengarkan eksepsi dari penasehat hukum terdakwa. (BS-021)

(beritasumut.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*