2.539 Guru di Kota Padangsidimpuan Segera Terima Tunjangan Profesi

Sebanyak 2.539 guru di Kota Padangsidimpuan (Psp) yang terdiri dari 528 guru yang sudah sertifikasi dan 1.831 non sertifikasi, segera menerima tunjangan profesi dan tambahan penghasilan untuk selama 6 bulan.

Pembayaran tersebut akan dilakukan Dinas Pendidikan (Disdik) Psp setelah surat wali kota untuk permohonan pengeluaran izin prinsip disampaikan ke DPRD Psp, Selasa (21/9). Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Psp, Rosad Lubis, kepada METRO, Selasa (21/9), di ruang kerjanya.

“Surat Wali Kota Psp soal permohonan pembuatan izin prinsip sudah kita sampaikan ke DPRD Psp, jadi dalam waktu dekat DPRD Psp akan segera mengeluarkan izin prinsipnya dan akan segera kita bayarkan,” ucap Rosad.

Dijelaskannya, soal urusan administrasi untuk pencairan dana tunjangan tersebut kepada guru-guru sudah selesai, termasuk rekening para guru-guru, dan lain sebagainya.

Sehingga begitu izin prinsip keluar dari DPRD dan diterima Disdik Psp maka dana tersebut bisa langsung dicairkan ke rekening masing-masing guru oleh Dispenda Psp.

Rosad menambahkan, tunjangan profesi untuk 528 guru, 14 di antaranya non PNS yang sudah disertifikasi lulusan tahun 2006-2008 akan berjumlah Rp7.957.938.200. Dan jumlah besaran yang akan diterima oleh guru berbeda, tergantung golongan dan besaran gaji pokok. Namun, jika dirata-ratakan yang diterima masing-masing guru antara Rp10 juta hingga Rp14 juta per orang, tetapi masih akan dikenakan PPh sebesar 15 persen.

Baca Juga :  Hasil Tinjauan Komisi II DPRD Padangsidimpuan - Jalinsum Tanggal Memprihatinkan

Sementara itu, untuk guru non sertifikasi jumlah penerimanya sebanyak 1.831 yang semuanya berstatus PNS juga akan menerima tunjangan sebesar Rp250 ribu sebulan atau Rp1,5 juta untuk 6 bulan atau yang akan disalurkan nantinya sekitar Rp2,5 milliar.

Adapun total dana untuk guru non sertifikasi yang diterima Disdik Psp sebesar Rp7.275.450.000, dan dari jumlah yang diterima kemungkinan dana tersebut lebih dan kelebihan dana tersebut harus dilaporkan ke pusat dan dana yang lebih harus dikembalikan kas negara.

Sementara itu Ketua DPRD Psp, Aswar Syamsi menegaskan begitu surat dari wali kota yang diantar Plt Kadisdik Psp tersebut diterimanya, maka izin prinsip akan ditandatangani bersama dengan 2 pimpinan DPRD Psp lainnya, Rabu (22/9).

Sumber: metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*