Bupati Tapsel Ongku Hasibuan Dilaporkan ke KPK

Jakarta (SIB)

Keputusan Paripurna DPRD Tapsel tentang dugaan korupsi yang melibatkan Bupati Tapsel Ongku Hasibuan digulirkan ke Jakarta. Delegasi DPRD yang terdiri dari unsur pimpinan dewan, Senin (1/6) melaporkan Ongku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Korupsi yang diduga melibatkan Bupati Ongku terkait dana Provisi Sumber Dana Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR).

Pimpinan delegasi yang juga Wakil Ketua DPRD Tapsel Abdul Rasyid Lubis menjelaskan, untuk dana PSDH nilainya sebesar Rp509 juta. Sementara, untuk DR nilainya sebesar US 228 dollar. Untuk retribusi hasil hutan sebesar Rp334,9 juta. Mereka sudah membawa berkas berisi data-data yang diserahkan ke Bagian Pengaduan KPK, kemarin.

Hanya saja, pihak KPK menilai, data-data yang diserahkan belum lengkap. ”Laporan kita diterima Ibu Vita dari Bagian pengaduan KPK. Beliau meminta kita melengkapi data-data yang lebih otentik,” ujar Abdul Rasyid Lubis yang juga Ketua Pansus DPRD Tapsel dalam perkara ini. Dia berjanji akan kembali datang ke KPK untuk melengkapi data seperti dikehendaki Bagian Pengaduan.

Menanggapi pengaduan ini, Juru Bicara KPK Johan Budi mengatakan akan segera mendalami laporan tersebut. Jika dalam penyidikan ditemukan indikasi korupsi, tentu akan segera ditindak lanjuti. ”Jika dari penelitian data-data yang diserahkan ditemukan indikasi korupsi, tentu akan ditindaklanjuti,” ujar Johan Budi.

Selain ke KPK, laporan untuk perkara yang sama juga akan disampaikan ke Mabes Polri pada Selasa (2/6) ini. Selain ke KPK, rombongan DPRD Tapsel yang terdiri dari 10 orang ini juga telah menyambangi gedung Depdagri guna menyerahkan hasil paripurna DPRD Tapsel 27 Mei 2009 yang memutuskan menonaktifkan Ongku dari jabatannya. Hanya saja, kemarin belum ada pejabat Depdagri yang menerima mereka. Mereka akan kembali datang ke Depdagri.

Rombongan yang ke Jakarta itu terdiri dari 10 orang, dua wakil ketua, empat pimpinan fraksi, dan empat pimpinan komisi.

Sebelumnya, pihak Depdagri menyatakan menghargai hak-hak DPRD, termasuk penggunaan hak angket. Hanya saja, Depdagri mengingatkan agar penggunaan hak-hak DPRD dilakukan sesuai mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Juru Bicara Depdagri Saut Situmorang mengatakan, dalam kasus PT Ondop Perkasa Makmur (OPM) mestinya DPRD Tapanuli Selatan (Tapsel) tidak lantas begitu saja membuat keputusan untuk menonaktifan Bupati Tapsel, Ongku P Hasibuan. Mestinya, kalau ada dugaan tindak pidana, hal itu diserahkan ke aparat penegak hukum.

“Kita menghormati hak DPRD. Hanya saja, hal yang dipersoalkan itu, harus diselidiki terlebih dahulu oleh aparat yang berwenang. Kalau seperti itu, ya nanti bisa nggak ada yang namanya kepala daerah, karena DPRD gampang memberhentikan kepala daerah,” ujar Saut kepada koran ini di Jakarta , Jumat (29/5). (Jos/p)

Author: Moline

Administrator, sekumpulan orang yang suka melompat-lompat dari Warnet satu ke Warnet yang lain untuk mengembangkan BLOG ini dan dari Pekerjaan yang satu ke Pekerjaan yang lain-nya untuk membiayai BLOG ini makanya kami menyebut diri kami MoLine alias Monyet Online https://apakabarsidimpuan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *