2010, Tapsel Terima Bagi Hasil Pajak Rp22 M

Dana bagi hasil pajak dari pusat yang diterima Kabupaten Tapanuli Selatan pada tahun anggaran 2010 sekitar Rp22 miliar. Namun, jumlah tersebut belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan daerah.

Demikian dikatakan Bupati Tapsel Syahrul M Pasaribu didampingi Kepala KPP Pratama Padangsidimpuan (Psp), Erwin Priyambodo kepada wartawan usai menghadiri sosialisasi penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) di Kantor KPP Pratama Psp, Jumat (11/3).

Digambarkan Syahrul, anggaran pendapatan belanja negara (APBN) Indonesia sebagai negara berkembang, sekitar 73 persennya ditopang atau berasal dari pajak untuk pembangunan bangsa. Jumlah ini masih jauh berbeda dengan sebuah negara maju yang sudah mencapai 93 persen kehidupan negaranya ditopang oleh pajak.

Oleh karena itu, kata Syahrul, seluruh komponen dan masyarakat wajib pajak di Tapsel diminta untuk mematuhi aturan-aturan tentang perpajakan, termasuk membayar dan menyampaikan SPT wajib pajaknya masing-masing.
“Mari sama-sama kita bangun daerah dan bangsa ini dari pajak yang Anda bayarkan,” ujar Bupati sembari berharap tahun 2011 dana bagi hasil pajak dari pusat untuk Kabupaten Tapsel bisa bertambah.

Syahrul juga meminta semua pejabat eselon Pemkab Tapsel dan birokratnya agar membayar dan menyampaikan SPT Tahunan PPh masing-masing. Kemudian, siap memfasilitasi birokratnya yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) bekerja sama dengan KPP Pratama Psp. Masih dikatakan Bupati, pajak yang dibayarkan wajib pajak bukan untuk siapa-siapa, melainkan untuk keberlangsungan pembangunan bangsa dan negara.

Baca Juga :  Melirik Usaha Penjual Nasi Pecal di Sipirok

“Jika seorang PNS yang nota benenya digaji oleh negara tapi tidak wajib pajak, itu perlu dipertanyakan. Apalagi pejabat eselon selain harus menyampaikan SPT PPh-nya, juga tak bisa dipungkiri memiliki harta baik rumah, kebun, sawah dan lainnya, untuk membayarkan Pajak Bumi dan Bangunannya (PBB)-nya. Bagaimana tugas seorang pejabat eselon dan PNS lancar kalau tidak mau bayar pajak,” tandas Bupati. (neo) (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*