Korupsi – Sejumlah Pejabat Sumut Terancam Dipenjara

images+q%3Dpenjara&gbv%3D2&hl%3Did&sa%3DG Korupsi   Sejumlah Pejabat Sumut Terancam Dipenjara Sumut sebagai daerah terkorup berdasarkan data Indonesian Coruption Watch (ICW) kian nyata. Selain menyentuh para pejabat teras, hasil pengembangan pengusutan mulai mengarah pada kepala daerah.

Termasuk Gubernur Sumut Samsul Arifin, ada lima kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah kabupaten/kota di Sumut. Salah satu di antaranya yang sudah tidak menjabat lagi, mantan Bupati Tobasa Monang Sitorus. Dia dituduh melakukan korupsi alokasi khusus (DAK) senilai Rp3 miliar yang berkasnya sudah dinyatakan P21 oleh Kejatisu. Sementara tiga kepala daerah lain masih aktif, masing-masing Walikota Medan Rahudman Harahap, Bupati Nias Binahati Benekdiktus Baeha dan Bupati Simalungun JR Saragih.

Rahudman ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi APBD Tapsel Tahun 2005 sebesar Rp 13,8 miliar. Sebelumnya Poldasu hanya menetapkan tersangkanya Amri Tambunan. Setelah kasusnya dilimpahkan ke pengadilan, mendadak Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) menetapkan Rahudman sebagai tersangka.

Kemudian Binahati tersangka dalam kasus korupsi dana bencana alam Rp 3,8 miliar, kasusnya sedang diproses. Sementara JR Saragih masih menjalani pemeriksaan KPK karena dituding terlibat kasus suap KPUD Simalungun.

Sebelumnya ICW mencatat Sumut sebagai daerah terkorup karena memiliki jumlah kasus korupsi terbanyak sepanjang 2010 yakni 26 kasus. Peringkat dua diduduki Jawa Barat dengan 16 kasus dan disusul DKI Jakarta (16 kasus). Di peringkat berikutnya Nanggroe Aceh Darussalam (14 kasus). Jawa Tengah (14 kasus).

Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara (USU) Budi Agustono mengemukakan, dugaan keterlibatan sejumlah kepala daerah di Sumut menuntut penegak hukum secepatnya menyelesaikan kasus mereka. Hal itu diperlukan demi menjaga pelaksaan penyelenggaraan keperintahan di daerah tetap berjalan. “Dengan masih berlarut-larutnya penyelesaian hukum terhadap mereka dikwatirkan akan berdampak pada ketidak stabilan jalan pemerintahan yang akan merugikan masyarakat,” ujarnya.

Budi Agustono mencontohkan, penahanan Syamsul Arifin memaksa Syamsul tetap menjalankan fungsinya sebagai Gubernur. “Padahal, hal itu tidak baik dan semestinya penyelengaraan pemerintahan sudah diambil alih wakilnya,” ungkap Budi Agustono.

Pengamat politik lainnya, Arifin Saleh sependapat dengan Budi. Namun akademisi dari Universitas Muhamaddyah Sumatera Utara (UMSU) ini lebih menilai pada penegakan hukum. Katanya, penanganan kasus korupsi di Sumut belum memenuhi harapan.

“Akibatnya, secara tidak langsung turut menghambat penyelenggaraan kepemerintahan,” tukasnya. (harian-lobal.com)

Author: Moline

Administrator, sekumpulan orang yang suka melompat-lompat dari Warnet satu ke Warnet yang lain untuk mengembangkan BLOG ini dan dari Pekerjaan yang satu ke Pekerjaan yang lain-nya untuk membiayai BLOG ini makanya kami menyebut diri kami MoLine alias Monyet Online https://apakabarsidimpuan.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *