2012, SPP SMA GRATIS

MADINA- Pemkab Madina akan menggratiskan iuran sumbangan pembayaran pendidikan (SPP) atau bayaran sekolah untuk tingkat SMA, baik negeri maupun swasta, pada tahun 2012.

Hal ini ditegaskan Wabup Madina Dahlan Hasan Nasution dalam sidang paripurna Penyampaian Nota Jawaban Atas Tanggapan Fraksi pada Penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Selasa (22/11) lalu.

“Hal ini untuk mewujudkan pendidikan gratis sekaligus upaya peningkatan kualitas pendidikan, sehingga peserta didik tidak lagi terbebani dengan uang sekolah,” sebutnya.

Menurut Dahlan, rencana pembangunan bidang pendidikan pemerintah pusat maupun daerah cukup serius untuk mewujudkan wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, yang dibuktikan dengan adanya program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Menanggapi penyampaian wabup ini, Sekretaris Komisi 1 DPRD Madina membidangi Pendidikan Iskandar Hasibuan, mengatakan yang akan dilakukan pemkab Madina itu dinilai kurang efektif dengan kondisi yang ada saat ini.

Menurut Iskandar, kebijakan yang seharusnya dilaksanakan untuk meningkatkan pendidikan di Madina adalah bagaimana agar pemerintah bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang saat ini sudah membebani siswa dan orangtuanya mengenai kutipan atau pungutan semisal biaya OSIS, pramuka, uang praktik dan hal lain sebagainya.

“Kami melihat dari situasi yang ada saat ini rencana yang akan diterapkan Pemkab Madina dengan menggratiskan Iuran SPP itu kurang tepat mengingat masih ada hal yang lebih urgent yang seharusnya diprioritaskan pemerintah termasuk bagaiamana menghapuskan kutipan-kutipan yang ada di sekolah, semisal uang OSIS, pramuka, uang praktik dan pembayaran uang STTB, penerimaan siswa baru untuk tingkat SLTA, dan uang Lembar Kerja Siswa (LKS). Karena, laporan yang kami terima bayaran-bayaran ini justru menyulitkan siswa, sehingga banyak orangtua atau wali murid yang keberatan.

Baca Juga :  Kejati Sumut Dituntut Usut Korupsi APBD Tapanuli Selatan

“Kami harap Bupati harus objektif dalam menyikapi persoalan pendidikan di Madina ini. Kita sangat menghargai itikad beliau dalam meningkatkan mutu pendidikan,” jelasnya.

Untuk mewujudkan itu, Iskandar menambahkan, Bupati Madina harus menekan Disdik agar lebih proaktif dalam mengawasi pungutan-pungutan ini, termasuk kepada petugas pengawas yang bertugas di lapangan agar lebih aktif bekerja.

“Pengawas lapangan sangat dituntut tugasnya dalam hal ini. Selama ini kami melihat pengawas kurang melaksanakan tugas pengawasan dalam arti yang sebenarnya,” pungkasnya. (wan)

metrosiantar.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*