2013, Gubernur Sumut Dipilih DPRD

MEDAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) optimis Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sumut  pada Agustus 2013 akan dilakukan secara tidak langsung.

Gubernur Sumut akan dipilih oleh 100 anggota DPRD Sumut, sebagai perwakilan sekitar 12 juta warga Sumut.

“Kita optimis revisi tiga UU yakni UU 32 Tahun 24,UU Pemilukada,dan UU Pemilu Desa akan disahkan DPRD pada 2012,”kata Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri RI,Reydonnyzar,melalui sambungan telepon,Minggu (11/12) malam.

Donny,panggilan Reydonyzar,mengatakan setelah disahkan sosialisasi revisi ketiga UU ini diperkirakan sekitar tiga bulan.Pada masa sosialisasi ini,akan diterapkan undang-undang peralihan.

Jika pemilihan gubernur di Sumut berlangsung Agustus,kemungkinan sudah bisa dipilih DPRD.Kita berharap demikianlah,”katanya.

(Simak berita selengkapnya di Harian Tribun Medan 12/12/2011)

Editor : Mauliana_Noor
Sumber : Tribun Medan
CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

2 Komentar

  1. Pak Feber, kira-kira mana lebih baik sih sistim Pilkada yang sekarang apa sistim yang dulu ? Kalau sistim sekarang… penyimpangannya besar, seorang calon entah latar belakang dan pendidikan apa yang penting punya massa dan punya uang pasti… terpilih namun biasanya nasibnya tragis ditangkap KPK karena selama menjabat kerja calon yang terpiih tadi cuma sibuk untuk ngembaliin modalnya dan rakyatpun yang jumlahnya RIBUAN sebagai simpatisan dibuat jadi bodoh karena cuma direcoki dengan uang Rp. 50 ribu atau Rp. 100 maka hati nuranipun hilang. Sisitim dulu… korupsinya relatif sedikit karena paling yang disuap cuma sekitar 25 orang anggota dewan… hahahah…. hahahah…hahahaahhaha………. inilah nasin negara Korup !!!!!

  2. Tidak Langsung???? sebaiknya dihindari sistem pemilihan tidak lansung,mengingat sistem langsung saat ini sudah baik dan cukup baik meredam penyalahgunaan wewenang oleh perwakilan /DPRD saat terjadi pemilihan Gubernur.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*