Ketum IMM Tapsel: Pemda Harus Mendata Jumlah TKA di Tapsel

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel) belakangan semakin banyak diperbincangkan masyarakat terutama setelah beredarnya informasi keterlibatan beberapa Tenaga Kerja Asing (TKA). Kerlibatan TKA di pembangunan PLTA ini menjadi sorotan karena ketidakjelasan informasi dari pihak Pemerintah maupun PT Shinohydro sebagai perusahaan yang bertanggungjawab dalam pembangunan PLTA ini, baik soal Kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA) sudah dipenuhi atau tidak. Pemda Tapsel juga terkesan menutup-nutupi data tentang TKA yang terlibat di PLTA. PT Shinohydro juga tidak berani menyampaikan kejelasan informasi terkait jumlah dan peruntukan TKA yang sekarang tinggal di daerah Marancar dan Sipirok saat didatangi oleh beberapa awak media/ pers.

unnamed Ketum IMM Tapsel: Pemda Harus Mendata Jumlah TKA di Tapsel
Zulham Hidayah Pardede, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tapanuli Selatan-Padang Sidimpuan (PC IMM Tapsel –PSP)

Terkait persoalan di atas, Zulham Hidayah Pardede, Ketua Umum Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Tapanuli Selatan-Padang Sidimpuan (PC IMM Tapsel –PSP) beranggapan bahwa sudah saatnya Pemda Tapsel mengungkapkan informasi keberadaan TKA yang terlibat di pembangunan PLTA itu. Ia mengatakan, “Saya kira Pemda tidak perlu takutlah untuk mengungkapkan keberadaan TKA yang terlibat di pembangunan PLTA itu, kita hanya ingin keterbukaan informasi sehingga tidak menimbulkan kecurigaan disana sini”.

Zulham menjelaskan, Jika memang keberadaan TKA itu suatu kebutuhan, kita sangat mendukung langkah yang diambil Pemda Tapsel tetapi dengan catatan. “Harus tetap memenuhi syarat dan ketentuan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing”.

Ketua Umum PC IMM Tapsel-PSP ini mengkhawatirkan Kalau Pemda Tapsel tetap tertutup terkait persoalan TKA ini, akan terjadi konflik yang berkaitan dengan TKA tersebut yang sudah terjadi di beberapa daerah. “Di beberapa, daerah TKA yang merasa di “back up” Pemda setempat bersikap arogan bahkan ada yang sampai menghina warga pribumi, contohnya di Kecamatan Pahae, Taput”, Paparnya.

Ia menyambungkan, ini harus diantisipasi dengan mendorong TKA itu untuk lebih aktif bersosialisasi dengan masyarakat di Tapsel. “Saya merasa Pemda Tapsel bisa menjadi contoh untuk daerah lain terkait penggunaan jasa TKA ini, dengan mendorong TKA untuk membaur di tengah-tengah masyarakat.”.

Ke depan, masyarakat bisa dengan bebas berinteraksi pun jika memungkinkan untuk menyerap pengetahuan dan membangun situasi kompetisi kemampuan yang lebih universal. Dengan begitu TKA ini akan merasa hidup di negeri sendiri dan fokus bekerja dengan maksimal tanpa merasa khawatir selalu dicurigai. “ Pastilah masyarakat akan menyadari bahwa penting sekali untuk meningkatkan kemampuan di tengah kehidupan global saat ini. Semua diuntungkan”, Tambah Zulham.

Ketua Umum PC IMM Tapsel ini mengatakan bahwa Pemda juga harus lebih memprioritaskan tenaga kerja lokal. Semaksimal mungkin Pemda harus mendorong pihak pengelola pembangunan PLTA agar lebih mengedepankan masyarakat sekitar, karena bagaimanapun segala pembangunan yang berada di Negara ini haruslah diperuntukkan dalam rangka mensejahterakan warga Indonesia. Jangan sampai Pemda Tapsel dan penangggungjawab pembangunan PLTA ini menganggap TKA sebagai raja yang harus dijamu dan diberi kemudahan dengan akses VIP sementara warga pribumi dipersulit dengan aturan dan birokrasi yang berbelit. Zulham meminta, Pemda Tapsel harus transparan dalam penerimaan tenaga kerja di PLTA ini untuk seluruh warga Indonesia terutama masyarakat Tapsel. “Jangan sampai Pemda lebih mengistimewakan TKA apalagi sampai mengabaikan aturan tentang Tenaga Kerja Asing sementara untuk masyarakat Tapsel dipersulit dan berbelit. Pembangunan PLTA ini seyogyinya mampu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi angka pengangguran di Tapsel”, imbuhnya.

“Secara khusus saya juga meminta kepada DPR RI Komisi IX yang membidangi Ketenagakerjaan agar memperhatikan dengan serius persoalan banyaknya TKA yang masuk di Indonesia. Terutama kepada Bapak Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, MH, M.Hum, M.Ag yang hari ini menjadi Wakil Ketua Komisi IX DPR RI yang daerah pemilihannya termasuk dari Tapsel. Saya berharap beliau berkenan mendorong Pemda Tapsel dan PT Shinohydro agar transparan terkait keberadaan TKA di Tapsel. Agar tidak simpang siur dan semakin melebar ke persoalan lain, kita berharap DPR RI mendorong dan meninjau kembali segala berkas-berkasnya” demikian tutup Zulham Pardede. (Pers Release)

1 Comment

  1. Pemantauan TKA perlu dan tidak boleh hanya mengandalkan bagian Instansi pemerintah terkaid……., selain itu jangan terlalu kaku akan keberadaan TKA, karena gimanapun TKA ini diperlukan termasuk dalam hal menyebarkan Pengetahuan Tehnologi dan cara2 kerja yang belum kita ketahui…

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*