Pembongkaran Pemakaman Warga – Pemkab Tapsel Dinilai Langgar HAM Berat

Pembongkaran Pemakaman Warga Pembongkaran Pemakaman Warga   Pemkab Tapsel Dinilai Langgar HAM Berat

Pembongkaran Makam Peristiwa pembongkaran makam leluhur, kerabat, dan keluarga masyarakat Desa Janjimauli, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, yang mendapat pengawalan oleh Satpol PP dibantu TNI dan Polri, Senin (13/3) dini hari yang lalu. (medanbisnis/zamharir rangkuti)

Tapsel. Peristiwa pembongkaran makam leluhur, kerabat, dan keluarga masyarakat Desa Janjimauli, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Sumatera Utara, dilakukan dengan pengawalan Satpol PP dibantu oleh TNI dan Polri, Senin (13/3) dini hari.
Anggota DPRD Sumut Sutrisno Pangaribuan menilai tindakan pembongkaran makam ini merupakan kejahatan kemanusiaan dan masuk kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

“Tindakan tersebut dipandang telah melukai hati, menghancurkan adat istiadat dan mengguncang agama dan keyakinan masyarakat Desa Janjimauli. Pemkab Tapsel dengan dukungan TNI dan Polri dinilai telah melakukan tindakan tidak layak kepada manusia dan juga terhadap tulang belulang leluhur, kerabat dan keluarga masyarakat,” kata Sutrisno Pangaribuan kepada wartawan via WhatsApp, Jumat (17/3).

“Pemkab Tapsel harus memiliki hati nurani, jika tidak memiliki rasa hormat kepada masyarakat Desa Janjimauli, paling tidak masih punya rasa hormat pada tulang belulang leluhur, kerabat, dan keluarga masyarakat Desa Janjimauli,” tegas Politisi PDI-Perjuangan tersebut.

Menurutnya, keberadaan masyarakat Desa Janjimauli itu telah ada sebelum kehadiran Pemkab Tapsel. Sehingga keberadaan makam tersebut sudah ada sebelum Pemkab Tapsel pindah dari Padangsidimpuan ke Desa Janjimauli.

“Pemkab Tapsel yang hadir belakangan hendaknya tidak boleh melakukan penggusuran terhadap komunitas masyarakat dan pemakaman yang telah berada di lokasi tersebut sebelum Pemkab Tapsel hadir. Pemkab Tapsel tidak melakukan pendekatan persuasif secara maksimal terhadap masyarakat,” katanya.

“Membongkar makam tanpa izin dari keturunan, kerabat atau keluarga, memindahkan tulang belulang tanpa prosesi adat dan agama merupakan tindakan beradat dan menista agama,” ketusnya.

Anggota Komisi C DPRD Sumut ini berharap, pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara yang sedang berlangsung di Medan saat ini hendaknya menjadikan peristiwa pembongkaran makam, pengambilalihan lahan pertanian dan pemukiman masyarakat Desa Janjimauli secara paksa oleh Pemkab Tapsel sebagai bahan pembahasan dalam kongres.

“Kongres diharapkan mengeluarkan sikap dan rekomendasi untuk tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Pemkab Tapsel,” harapnya. (ikhwan nasution)

1 Comment

  1. Berpendapat boleh-boleh saja, dalam suatu kepemimpinan, seorang Pemimpin harus berani bertindak. kalau cuman bicara-bicara saja, tidak ada gunanya, anjing menggonggong kapilah terus berlalu, bila keputusan Tindakan yang berkuasa dilawan maka kemungkinan akan terjadinya suatu korban. Kadang ada Korban dulu baru dapat diketahui gagal/berhasilnya suatu pelaksanaan rencana/tindakan….. kejadian seperti ini dapat mengingatkan kita bagaimana mungkin Semut mengalahkan Gajah. Tapi apakah gajah dapat dikalahkan semut?????? Kesatuan, kekompakan, ketulusan dan tindakan nyata serta kebijakan dan hikmat dapat saja mengalahkan Gajah….

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*