3 Kasus Korupsi Di Mandailing Natal Lamban Ditangani

Kejaksaan Panyabungan dinilai lamban menangani 3 kasus korupsi yang sudah lama ditangani oleh pihak Kejaksaan Negeri Panyabungan. Ketiga kasus tersebut adalah kasus bank Sumut, kasus Rumah Miskin dan kasus Purna bakhti DPRD Madina Priode 1999 – 2004.

Kepala Kejaksaan Panyabungan melalui Kasi Pidsus Perana Manik, mengatakan, pihaknya tetap memproses ketiga kasus tersebut. “Perkembangan kasus Bank Sumut, sudah 3 kali melaksanakan ekspose di hadapan BPKP, namun pihak BPKP belum mau untuk menghitung kerugian Negara yang disebabkan pencairan kridit tersebut,” kata Perana, sore ini.

Dikatakan, pihak BPKP menilai dalam kasus ini tidak ada kerugian,kalaupun ada kesalahan bukan persoalan korupsi namun Pidana Umum.”dalam kasus ini kata mereka tidak ada kerugian dikarenakan agunan yang telah diberikan sudah cukup dan satu agunan telah dilelang oleh pihak KP2LP,”ungkap Perana.

Dan pada waktu Ekspose tersebut pihak BPKP meminta agar data ahli disampaikan dikarenakan dalam pengajuan kridit sebesar Rp.1,4 Milyar sudah pas namun hanya SPK Proyek yang dipalsukan.”namun kita tetap konsisten agar kasus ini tetap dilanjutkan karena kita menduga dalam kasus ini ada unsur melawan hukum yakni SPK Proyek yang dipalsukan,”tegaskan Perana.

Namun ia menyampaikan dalam kasus ini tidak tertutup kemungkinan akan di SP3kan, apabila pihak BPKP tetap tidak mau menghitung kerugian Negara dalam kasus ini.”bila mereka tetap tidak mau menghitung jumlah kerugian Negara dalam kasus ini kita tidak berani untuk melanjutkan kasus dan terpaksa harus di SP3,”kata Perana.

Baca Juga :  MUI Palas gelar Tabligh Akbar di Mesjid Raya Sibuhuan

Dalam Kasus rumah Miskin kata Perana manik pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Bagian Hukum Pemkab Madina untuk memintai keterangan masyarakat yang mendapat bantuan rumah miskin tersebut.”kita telah sepakat dengan bagian Hukum Pemkab Madina pemeriksaan terhadap masyarakat yang mendapat akan kita lakukan pada Balai Desa,sehingga masyarakat tidak lagi mendatangi kejaksaan,”kata perana.

Kasus dana Purna bakhti untuk DPRD madina priode 1999 – 2004 yang telah ditangani oleh Kejaksaan Panyabungan 2006 kata Perana Manik terkendala pada Kejaksaan Tinggi Sumatera utara.”kita telah menyurati pihak Kejaksaan Tinggi tentang kasus ini termasuk barang bukti telah kita berikan namun sampai sekarang surat kita belum ada balasan,”ungkap Perana.

Lambannya penanganan Kasus ini kata Perana disebabkan adanya pergantian tersangka dalam kasus Purna bakhti.”kita pada waktu telah menetapkan tersangka dalam kasus ini adalah Anggota DPRD madina Priode 1999 – 2004 namun pihak Kejaksaan Tinggi meminta yang dijadikan tersangka pihak Eksekutif atau bagian keuangan Pemkab Madina,”jelaskan Perana.

Untuk kasus Kakan Sat Pol PP Pemkab Madina diakui Perana mengakui pada Selasa (30/11) telah melimpahkan kasusnya ke Pengadilan negeri Panyabungan.”kasus ini telah kita limpahkan pada pengadilan kita tinggal menunggu penetapan sidang dari pihak pengadilan,” jelasnya. (waspada.co.id)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.
Baca Juga :  Syamsul Arifin Harus Legowo

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*