300 Ha Sawah Di Manegen Dan Hutatonga Terancam Kekeringan

Warga dari 2 kabupaten dan kota yaitu, warga Desa Manegen, Kecamatan Padangsidimpuan (Psp) Tenggara, Kota Psp dan Kelurahan Hutatonga Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapsel menolak pembangunan bendungan sungai Aek Aloban di Desa Manegen, Kecamatan Psp Tenggara. Pasalnya, air sungai tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk mandi, cuci, kakus (MCK) dan terutama untuk keperluan pengairan sawah di 2 desa. 300 hektare (Ha) lahan persawahan terancam kekeringan.

Warga Tolak Proyek Bendungan

petani di sawah kering1 300 Ha Sawah Di Manegen Dan Hutatonga Terancam Kekeringan
Illustrasi

Penolakan itu berimbas pada desa tetangga seperti Paran Padang, Basilam dan Goti yang jika di totalkan lahan persawahan yang terancam kekeringan sekitar 300 hektar.

Rabu (27/10) kemarin, perwakilan masyarakat Desa Manegen dan Kelurahan Hutatonga mengadakan pertemuan dengan Camat Batang Angkola, Rahmat S Siregar perihal penolakan kedua desa tersebut atas pembangunan bendungan tersebut karena sudah menyengsarakan masyarakat khususnya petani.

“Kita bukan untuk mencampuri terlalu dalam permasalahan ini. Tapi sekedar memfasilitasi penyelesaiannya. Kenapa di kantor ini dilaksanakan pertemuan ini, karena warga yang menggunakan air dan menolak pembangunan bendungan itu, termasuk warga kita di Kelurahan Hutatonga,” kata Camat Batang Angkola.

Pada pertermuan itu, Asran Tanjung, tokoh masyarakat Desa Manegen mengatakan, sejak awal warga Desa Manegen sudah menolak pembangunan bendungan itu. Karena, air sungai Aek Aloban merupakan satu-satunya sumber pengairan 300 hektare sawah di Desa Manegen, Goti, Paran Padang, Basilam, dan Kelurahan Huta Tonga.

“Sekarang saja debit airnya sudah sangat sedikit dan tidak mampu mengairi seluruh areal persawahan. Bahkan warga lima desa sudah terpaksa membuat perjanjian pola tanam secara bergantian,” kesalnya.

Seluruh luas areal sawah dibagi dalam tiga kelompok, masing-masing kelompok mendapat jatah tanam cuma sekali dalam setahun. Ini dikarenakan debit air sungai Aek Aloban tidak mampu lagi untuk mengairi areal sawah di lima desa ini. “Sekarang saja air sungai Aek Aloban sudah tidak mampu mengairi sawah kami. Konon lagi setelah dibendung dan airnya digunakan untuk kepentingan PDAM Tirta Ayumi, pasti sawah kami akan kekeringan,” ujarnya jengkel.

Disebutkannya, sebelumnya mereka telah menolak pembangunan bendungan itu yang sudah di sosialisasikan sekitar Juli lalu. Namun pihak Dinas PU Pengairan Pemprovsu terus berupaya membujuk warga dan dengan berbagi cara, bahkan dianggap menjebak warga.

“Mereka mendatangi Masjid Taqwa Dea Manegen, usai sholat Jumat mengatakan kepada jamaah yang jumlahnya sekitar 12 orang, bahwa pembangunan tali air akan datang ke desa ini. Kemudian mereka menanyakan apakah warga setuju. Spontan semua setuju setelah mendengar adanya pembangunan. Padahal pegawai Dinas PU Pengairan tersebut tidak menyebut bahwa yang akan dibangun adalah bendungan di Aek Aloban dan airnya dikelola PDAM Tirta Ayumi,” ceritanya.

Setelah itu katanya petugas Dinas PU Pengairan Pemprovsu juga mendatangi masjid lainnya usai sholat Jumat. Mereka juga mengumumkan akan datang pembangunan irigasi pengairan dan masyarakat menyetujui karena pembangunan dimaksud disebutkan untuk irigasi air ke mesjid.

Bahkan tutur Asran ada warga yang ditugaskan khusus untuk mendatangi rumah-rumah penduduk guna menandatangani persetujuan atas pembangunan tersebut. Saat itu Asran Tanjung menyebut-nyebut nama Jarayan atau Syafruddin Harahap.

Menurut Asran Tanjung, Dinas PU Pengairan Pemprovsu tidak pernah menyebut bahwa yang akan dibangun itu adalah bendungan untuk keperluan perusahaan air minum Titra Ayumi milik Pemko Psp.

Hal ini dibenarkan tokoh masyarakat Kelurahan Hutatonga, Baharuddin Nasution. Katanya, sejak awal sudah ada penolakan dari warga. Hal ini dibuktikan dengan warga yang selalu menolak menghadiri sosialisasi pembangunan bendungan dan perpipaan PDAM Tirta Ayumi tersebut.

“Kami sangat heran dan marah, ketika mengetahui pembangunannya tetap dilanjutkan. Padahal warga tidak pernah setuju. Sementara mengenai penandatangaan persetujuan oleh warga, itu adalah satu trik penipuan yang dilakukan terhadap kami warga,” katanya.

Sedangkan Lurah Hutatonga, Abu Sahid, menyebut sungai Aek Aloban memiliki dua sumber mata air. Yakni satu dari bukit di Kelurahan Hutatonga, Kecamatan Batang Angkola, Tapsel dan satu lagi dari bukit di Desa Manegen, Kecamatan Psp Tenggara, Kota Psp.

Baca Juga :  Pemprov Sumut Ultimatum Pemkab Tapsel

Kemudian kedua anak sungai ini bersatu di lereng bukit di wilayah Desa Manegen. Setelah itu terbelah lagi menjadi dua alur, satu ke Hutatonga dan satu ke Manegen. Air sungai ini menjadi satu-satunya sumber air bagi 300 hektar lawah sawah warga di 5 desa.

“Saat ini debit airnya sudah sangat sedikit. Air terpaksa dibagi rata untuk sawah-sawah petani. Sehingga di 5 desa ini terjadi pola tanam bergilir, satu sawah hanya mendapat kesempatan tanam sekali dalam setahun,” jelasnya.

Sebelumnya ujar Abu Sahid, pegawai Dinas PU Pengairan Pemprovsu bersama Kepala Desa Manegen, Porang Harahap, telah mendatanginya untuk menandatangani persetujuan pembangunan proyek bendungan tersebut, namun di tolaknya.

“Tapi saya tolak, karena akan menyengsarakan warga saya yang mayoritas petani sawah. Kemudian saya mengumpulkan warga membicarakan hal tersebut, semuanya menolak. Apalagi airnya digunakan untuk kepentingan PDAM Tirta Ayumi,” sebutnya. Dipenghujung pertemuan, Camat Batang Angkola Rahmat S Siregar kepada wartawan menegaskan, pihaknya hanya memfasilitasi penyelesaian maslah ini.

Mengenai apa dan bagaimana sikap mereka, menurut Camat, masalah ini sudah menyangkut dua daerah pemerintahan daerah, yakni Tapsel dan Psp. Maka masalah ini akan diserahkan ke pimpinan pemerintahan daerah masing-masing.

“Perlu saya tegaskan, masyarakat Desa Hutatonga dan Manegen ini sangat menginkan pembangunan dan bukan anti terhadap pembangunan. Karena pada intinya setiap pembangunan itu bertujuan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya. Kemudian Camat Batang Angkola, Rahmat S Siregar mengatakan tidak bisa memastikan apakah lokasi bendungan itu masuk dalam wailayah Pemkab Tapsel atau Pemko Psp.

Sementara itu pertemuan ini dilakukan adalah setelah terjadinya aksi massa dari dua desa tersebut yang kecewa dengan Dinas PU Pengairan Pemprovsu yang tetap akan melanjutkan pembangunan bendungan sungai Aek Aloban di Desa Manegen, Selasa (26/10) lalu. Padahal masyarakat menolak pembangunan bendunyan ini.

Asran Tanjung menceritakan kejadian berawal dari petugas lapangan Dinas PU Pengairan Pemprovsu bersama pihak kontraktor pemenang tender, PT Cipta Crown, yang akan melakukan survey atau pematokan sebelum memulai pekerjaan, Selasa (26/10) lalu.

Kebetulan disaat bersamaan, di lokasi juga ada dua orang pegawai kantor Camat Psp Tenggara dan oknum Polresta Psp, yang sepengetahuan mereka ditugaskan atasannya untuk melakukan pemantauan lokasi proyek tersebut.

Tidak berapa lama, Sekretaris Kecamatan (Sekcam) Batang Angkola, Agussalim Lubis, bersama Lurah Hutatonga, Abu Sahid, dan sekitar 20 orang warga lainnya mendatangi lokasi proyek. Mereka minta agar pembangunan bendungan itu dihentikan sementara sampai ada penyelesaian atas masalah yang terjadi.

Setelah terjadi pembicaraan katanya, pegawai kantor Camat Psp Tenggara, Duha Pardede dan Arif Rahman, serta oknum Polresta Psp, meninggalkan lokasi. Mereka tidak ingin turut campur atas permasalahan itu, karena mereka ditugaskan hanya untuk memantau.

Ternyata di tengah perjalanan mereka bertemu dengan ratusan massa yag datang menuju lokasi. Mereka sempat disindir massa dengan mengatakan inilah pegawai kantor Camat dan Polisi yang mengawal proyek itu”. Namun ucapan massa itu tidak mereka hiraukan dan terus berlalu pulang.

Sementara setibanya di lokasi proyek pembangunan bendungan, berjarak sekitar 2,5 kilometer dari Jalan Lintas Sumatera menuju lokasi bendungan di gugusan Bukit Barisan, massa yang jumlahnya seratusan orang menemui pekerja proyek dan pegawai Dinas Pengarian Pemprovsu.

Setelah adu mulut, massa langsung memukul Kahar Harahap, petugas lapangan Dinas PU Pengairan Pemprovsu. Namun beruntung Kahar berhasil diselamatkan tokoh masyarakat yang turut datang ke lokasi.

Ditambahkannya kejadian ini langsung dilaporkannya ke Polres Psp dan malam harinya terlihat belasan warga berkumpul di kantor Camat Psp Tenggara dan kemudian mendatangi Mapolresta Psp untuk melihat pengaduan Kahar Harahap.

Kapolresta Psp, AKBP Roni Bahtiar Arief melalui Kasat Reskrim, AKP Iskandar HR kepada METRO, Rabu (27/10) mengaku belum mengetahui perihal pengaduan masyarakat tersebut karena dirinya sedang ada tugas di Sibolga.

Baca Juga :  Perkara Pidana Naik 5 Persen di PN Sidimpuan

“Belum tahu, karena hari ini kami ke Sibolga,” katanya.

Terkait hal ini, tiga anggota DPRD Tapsel dari daerah pemilihan Batang Angkola-Sayur Matinggi, Ali Imran Hasibuan, Masyarif Harahap, dan Indra Sakti Lubis, menyatakan dukunganya kepada masyarakat.

Mereka menentang pembangunan yang tidak memikirkan nasib rakyat ke depan. Pembangunan bendungan yang airnya akan dikelola PDAM Tirta Ayumi ini, dinilai sebagai proyek pembangunan yang perencanaannya tidak baik.

“Kondisi debit air sungai sekarang saja sudah tidak mencukupi bagi 300 hektar sawah warga di 5 desa. Konon lagi setelah bagian hulunya dibendung dan airnya diserahkan untuk dikelola PDAM, mau bagaimana lagi warga mengairi sawahnya,” kutuk ketiganya.

Untuk itu ketiga wakil rakyat ini meminta agar pembangunan bendungan tersebut ditunda sementara, sebelum permasalahan yang timbul dapat diselesaikan. Mereka siap menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat Tapsel yang terimbas akibat pembangunan bendungan ini.

“Sekali lagi kami tegaskan, kami sangat yakin perencanaan pembangunan bendungan ini sangat tidak tepat dan tanpa didasari peninjauan lapangan terlebih dahulu,” sebut Ali Imran Hasibuan angota DPRD Tapsel dari PAN.

Sedangakan Camat Kecamatan Psp Tenggara, Khairil Sobegeon Hasibuan yang ditemui terpisah di kantornya kepada wartawan mengatakan, sebelum kejadian ini dirinya tidak mengetahui adanya pembangunan air baku di Desa Manegen.

“Kita tahu setelah pihak PDAM Tirta Ayumi minta tolong untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Jujur saja, kami turut mendukung peyelesaiannya karena ini adalah proyek pemerintah yang berada di wilayah Kecamatan Psp Tenggara,” ucapnya.

Mengenai keberadaan dua anggotanya di lokasi, menurut Camat, itu atas perintahnya. Duha Pardede dan Arif Rahman diperintahkan untuk memantau lokasi pembangunan. Bukan untuk mengamankan dan membujuk warga agar menerima atau menolak pembangunan itu.

Dijelaskannya dirinya baru saja melaporkan penolakan warga dan terjadinya pemukulan terhadap pegawai Dinas PU Pengairan Pemprovsu di lokasi kepada Walikota, Zulkarnaen Nasution.

Kemudian kata Khoirul Mengenai sumber air persawahan warga, Pemko Psp akan menganggarkan bantuan bibit pohon karet dan lainnya dengan tujuan mereoboisasi Daerah Aliran Sungai (DAS) Aek Aloban. Selain itu, Camat Psp Tenggara juga menceritakan bahwa menurut pengetahuan dan berdasarkan laporan yang diterimanya, proyek tersebut selama ini dimotori tiga orang warga dan salah satunya Asran Tanjung.

Asran Tanjung bersama Kepala Desa Manegen, Porang Harahap, dan Sekdes Manegen, Jarayan, yang selama ini berhubungan dengan pihak Pemprovsu dan CV Cipta Crown sebagai pemenang tender pembangunan bendungan air baku tersebut.

Sedangkan pihak kecamatan mengetahui adanya proyek itu setelah muncul permasalahan dan diminta tolong oleh pim pinan PDAM Tirta Ayumi untuk turut menyelesaikannya.

“Saya tidak tahu kenapa belakangan ini Asran Tanjung justru jadi orang terdepan yang menolak pembangunannya. Karena menurut laporan yang saya terima, sebelum ini justru Asran menjadi orang yang turut mendatangi warga agar menandatangani persetujuan pembangunan bendungan tersebut,” ucap Camat.

Ketika di tanyakan apakah lokasi pembangunan bendungan ini asuk wilayah Kota Psp, Khoirul tidak bisa memastikannya dan akan mengkoordinasikannya terlebih dahulu dengan atasannya namun karena selama ini pembangunan bendungan itu masuk wilayah Pemko Psp maka dirinya sangat mendukung pembangunan tersebut. (metrosiantar.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 11 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

1 Komentar

  1. kenapa kepentinganpribadi selalu mengatas namakan kepentingan orang banyak,hutatonga dan tdk memerlukan pdam,karena pendudukdsana setiap rumah mempunyai sumur masing-masing.apakah pemerintah lebih mementingkan PDAM dari pada SAWAH masayarkat disana…?lebih baik dana untuk membangun bendungan tersebut dialihkan ke penduduk fakir miskian yg menurut saya persentase nya masih tinggi…….buka lapangan kerja agar mereka bisa makan…
    LEBIH BAIK TIDAK MINUM DARI PADA TIDAK MAKAN….

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*