Masyarakat Angkola Timur Tuntut Janji Pemimpin Tapsel

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan diharapkan memiliki sikap tegas atas keberadaan PT Toba Pulp Lestari di Kecamatan Angkola Timur yang selama ini dinilai telah terlalu lama mengusahai lahan yang diklaim merupakan tanah hak ulayat masyarakat.

“Pemerintah Daerah hendaknya meninjau ulang keberadaan PT TPL yang telah puluhan tahun bercokol di Angkola Timur tanpa memberikan kontribusi yang berarti kepada masyarakat sekitar maupun terhadap pendapatan daerah bahkan kurun waktu ini telah melakukan perusakan terhadap kebun milik masyarakat sehingga keberadaannya (PT TPL) dinilai sangat merugikan masyarakat,” ujar Tokoh Masyarakat Angkola Timur Ikbal Halid Siregar di Padang Sidimpuan, Jumat (27/06/2011).

Menjawab wartawan, ia mengharapkan DPRD secara kelembagaan tidak “mempermainkan” permasalahan masyarakat dengan PT TPL yang telah disampaikan masyarakat kepada DPRD pada unjuk rasa kemarin. “Permasalahan itu harus disikapi dengan benar dan tidak jadi ajang kesempatan bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mengeruk keuntungan pribadi maupun kelompok,” tukasnya.

Selanjutnya Ikbal yang juga Anggota Komisi II DPRD Tapanuli Selatan itu berharap agar pemimpin Tapsel saat ini tidak lupa pada janji maupun visi misinya kepada masyarakat khususnya menyelesaikan permasalahan lahan yang kurun waktu belakangan ini menjadi persoalan yang tidak sedikit diakibatkan kebijakan yang menciptakan “bom waktu” dari pemerintahan terdahulu.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada Kamis (26/06/2011) ratusan masyarakat Angkola Timur yang tergabung dalam aliansi masyarakat tertindas melakukan unjuk rasa ke gedung dewan menyampaikan tuntutan agar PT TPL “hengkang” dari Kabupaten Tapanuli Selatan karena dinilai telah melakukan penindasan terhadap masyarakat sekitar dengan melakukan perusakan terhadap kebun milik warga.

Baca Juga :  Paluta Miliki 9 Puskesmas Spesifik

Perwakilan masyarakat diterima Wakil ketua DPRD Tapsel Abdul Rasyid Lubis SH dan beberapa anggota DRPD lainnya seperti Ikbal Siregar (PDI-P) Sogot Simatupang (Gerindra), Ali Imran Hasibuan (PAN) dan Armansyah Nasution (PKB).

Dihadapan DPRD, perwakilan masyarakat menyampaikan keluhan dan meminta agar DPRD bertindak tegas. “Jika tidak ada tanggapan, maka tidak tertutup kemungkinan ke depan bakal ada kejadian yang tidak diinginkan bersama terhadap pihak perusahaan maupun dengan oknum-oknum aparat yang membeking perusakan terhadap kebun warga,” ujar Raja Ames Pulungan.

Sawaludin Harahap yang juga Ketua Kelompok Tani Desa Simatingtong menambahakan, sejak Tahun 2005 masyarakat sudah berkebun. Kemudian Tahun 2006-2007 angota kelompok taninya mempunyai lahan perkebunan kurang lebih 75 ha yang menurut mereka lahannya merupakan tanah ulayat. Namun yang sangat mengherankan mengapa di lahan mereka terjadi jual beli tanah tanpa sepengetahuan mereka. Mereka memohon agar Dinas Kehutanan mengembalikan lahan yang sudah digarap dikembalikan kepada mereka.

Sedangkan Amri Nasution yang merupakan mantan Anggota DPRD Tapsel pada kesempatan tersebut menambahkan dirinya sangat prihatin terhadap apa yang dihadapi masyarakat saat ini. Menurutnya perusahaan dengan seenaknya menebangi tanaman masyarakat tanpa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan masyarakat setempat. Dirinya juga memohon agar DPRD segera terjun ke lokasi meninjau titik persoalan sekaligus mendudukkan masyarakat dengan pihak perusahaan agar didapat titik terang tanpa ada yang dirugikan. (BS-029)

Baca Juga :  Warga desa Hulu Batang Pane, kec. Padang Bolak Butuh Jembatan Secepatnya

Tapsel, (beritasumut.com)

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 8 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*