48 Perkebunan Tidak Beri Kontribusi Ke Pemkab Palas

SIBUHUAN ( Berita ) : Sekira 48 perusahaan, koperasi, kelompok tani dan perorangan yang bergerak di bidang perkebunan beroperasi diwilayah Kab. Padanglawas (Palas) yang masuk dalam kawasan hutan dan tidak member kontribusi yang jelas kepada daerah.

Demikian Kadis Kehutanan dan Perkebunan Kab. Padanglawas, Ir. Soleman Harahap melalui Sekretaris Dishutbun, Samsul Hidayat, S.Hut, Senin (6/2). Ke- 48 perusahaan, koperasi, kelompok tani dan perorangan yang beroperasi di sekira 75.862 ha kawasan hutan wilayah Kab. Padanglawas.

Dijelaskannya, di antara perusahaan yang masuk pada kawasan hutan Kab Palas tersebut termasuk, PT Permata Hijau Sawit (PHS), PT Barumun Raya Padang Langkat (Barapala), PT Damai Nusa Sekawan (DNS), PT KAS serta PT Sibuah Raya.

Sedang  perusahaan yang sudah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU),  yang diterbitkan pemerintah ketika masih tergabung dengan kabupaten induk Tapanuli Selatan telah ada dua perusahaan yang memiliki HGU, seperti PT Mazuma Agro Indonesia (MAI) dan PT Damai Nusa Sekawan (DNS) yang berada di wilayah Kec.Sosa dan Hutaraja Tinggi.

Selanjutnya, jelas Samsul, dari 48 perusahaan tersebut ada juga yang memiliki Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan izin lokasi yang dikeluarkan Bupati Tapsel pada 2003 bejumlah 16 perusahaan terdiri dari perusahaan dan koperasi.

Ditanya mengenai keberadaan 48 perusahaan tersebut,apakah masih terus beroperasi, Samsul menegaskan masih tetap beroperasi, namun tidak ada kontribusi melalui retribusi PAD ke daerah, kecuali retribusi Pajak Bumi Bangunan (PBB),katanya.

Baca Juga :  Pemegang Kas Sekretariat DPRD P.Sidimpuan Arogan

“Kondisi ini telah dilaporkan ke Poldasu awal 2011, juga ke Dishutbun Provsu ,” ujar Samsul. Sedangkan perusahaan perkebunan yang legal beroperasi di Kab. Palas yang berada di luar kawasan dan memiliki HGU, diantaranya PT Sumber Sawita Makmur (SSM) di Kec. Lubuk Barumun, PTPN IV Sosa, PT MAI di Kec. Sosase bagian dan sebagian tidak memiliki HGU karena masuk pada kawasan hutan, PT DNS dan PT ANJ di Kecamatan Huristak.

Kemudian perusahaan yang hanya memiliki izin lokasi, PT Indra Angkola di Kec. Aek Nabara Barumun, PT Duta Varia di Kec. Sosa, PT Sibuah Raya yang sebagian berada di Areal Penggunaan Lain (APL), serta PT Karya Agung Sawita (KAS) di Kec. Sosa, jelasnya.

Sehingga dengan kondisi ini, konflik pertanahan memang potensial terjadi, apalagi warga yang menyerahkan tanah ulayat ke pihak perusahaan sebagian besar berada di kawasan hutan. (WSP/a33)

beritasore.com

CATATAN : Artikel ini sudah dipublish sejak 9 tahun yang lalu. Informasi di dalamnya kemungkinan sudah tidak relavan dengan saat ini. Mohon dibaca dengan bijak, dengan melihat informasi terbaru/sumber-lain sebagai penyeimbang.

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*